Menu
Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Prev Next

Sertifikasi guru dan dosen butuh evaluasi

Sertifikasi guru dan dosen butuh evaluasi

Sub Judul

Yogyakarta-KoPi, Prof. Dr. H. Sutrisno, M. Ag adalah pakar pendidikan yang menjadi perancang awal sertifikasi guru dan dosen di lingkungan Kementerian Agama. Sebelumnya beliau adalah Dekan Tarbiyah dan Kependidikan UIN Kalijaga Yogyakarta. Berikut wawancara reporter KoPi Fahrurrazi seputar sertifikasi guru dan dosen yang menjadi polemik efektifitasnya membangun mutu pendidikan di Indonesia. Namun, pada kenyataannya mutu pendidikan Indonesia tetap buruk meskipun sistem sertifikasi sudah dimulai sejak tahun 2006.

Tanya: Dampak sertifikasi terhadap mutu pendidikan di Indonesia?

Jadi sertifikasi dosen itu baru salah satu cara untuk memperbaiki kualitas mutu pendidikan dengan memperbaiki tenaga pendidiknya, baik guru maupun dosen padahal perbaikan itu kan banyak hal. Jadi mestinya yang di perbaiki tidak hanya guru dan dosen, tapi yang diperbaiki juga itu bagaimana kurikulumnya, bagaimana prosesnya, bagaimana menejemennya, bagaimana pengelolaannya, bagaimana sarana prasarananya, bagaimana pembiayaannya, bagaimana penilaiannya. Itu semua memberikan kontribusi. Makanya kalau ada yang diperbaiki hanya satu dua faktor kemudian diharap segera mendapat perubahan yang signifikan itu sulit.

Kalau dampak sertifikasi guru dan dosen terhadap mutu pendidikan belum bisa serta merta, pertama ini pelaksanaannya itu kan seharusnya sertifikasi guru itu sendiri, sertifikasi dosen sendiri. Ini persoalan di Indonesia itu masalah pendataan. Jadi seringkali yang sudah guru di Kemenag jadi guru juga di Dikbud. Jadi juga dosen, dosen di Kemenag juga dosen di Dikbud. Sudah daftar settifikasi guru, ikut juga sertifikasi dosen, nah problemnya di situ. Nah karena problemnya seperti itu, kemudian pendataannya enggak beres itu terkait dengan teknis, menghambat semuanya. Sehingga seharusnya sertifikasi guru/dosen itu untuk memastikan bahwa tenaga itu memang professional memenuhi empat kompetensi, ada kompetensi pedagogik, personal, sosial, professional gitu kan. Nah tetapi yang sudah kepastian itu, itu juga tidak bisa serta merta terasap dengan bagus. Misalnya seharusnya menurut aturan itu kan kalau guru ngajar pada pada bulan januari nanti tunjangannya di bulan februari kemudian ngajar februari dibayarkan pada bulan maret  kemudian nanti bulan desember nerima 2 bulan tunjangan. Tapi sekarang ada yang sertifikasi 2011 sampai  sekarang belum di bayarkan, ada yang sertifikasi tahun 2012 sekarang belum di bayarkan atau 2012 di bayarkan hanya 10 bulan… ya seperti itu. Jadi nampaknya semua ini yang terkait dengan hak rakyat itu sulit tereliasasi.

Tanya: Yang berwernang menangani pembayaran itu siapa?

Ya itu kan teknis, kalau yang di Kemenag kan melalui jalurnya dari yang menteri, sekjen, dirjen, direktur, nanti juga subdit, ada kemudian Kemenag propinsi, kabupaten kota gitu kan. Kemudian kalau Dinas kan ada otonomi ekonomi daerah, walaupun kita sudah ada perintah, sudah ada surat dari Mendikbud segera di bayarkan tapi banyak juga kan yang belum di bayarkan di Dinas pendidikan kabupaten kota itu.

Kan seharusnya tunjangan profesi pendidik itu kan agar pendidik itu bisa hidup tercukupi. Ya bisa selain sandang pangan papan, bisa untuk menambah kemampuan atau potensi di bidang pendidikan, bisa mengikuti pelatihan, bisa mengikuti workshop, bisa mengikuti seminar, bisa beli buku begitu kan, Tapi kalau pembayaran seperti itu ya jadi bisa terhambat semua.

Tanya:  Apakah kebijakan dalam sertifikasi sudah baik?

Ya kalau aturannya kan dari Undang- undang guru dan dosen sejak tahun 2005, pendidik di tingkat dasar itu minimal berpendidikan D4 atau sarjana, sehingga kalau tidak mau memenuhi sertifikasi itu ya tidak bisa, kecuali misalnya usia dan masa kerja sudah memenuhi batas itu baru bisa. Jadi persoalan-persoalan itu memang untuk meningkatkan kualitas itu perlu memakai persyaratan persyaratan, tidak bisa misalnya menegakkan kualitas tanpa adanya persyaratan persyaratan, makanya yang belum sarjana usianya masih memungkinkan ya harus sarjana dulu, kalau belum ya tidak bisa.

back to top