Menu
Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Prev Next

Sebaiknya ada, rotasi tenaga pendidikan dari kota ke desa

Sebaiknya ada, rotasi tenaga pendidikan dari kota ke desa

Jogjakarta-KoPi| Ibarat mengurai benang kusut yang sulit ditemukan ujung dan pangkalnya, begitulah gambaran pendidikan di Indonesia. Dari tahun ke tahun reformasi pendidikan yang terjadi entah dari segi tenaga pendidik, kurikulum, hingga sekolah masih sebatas tambal sulam.

Belum lagi perbaikan terjadi pada tataran permukaan saja, tidak tuntas ke akar persoalan. Sehingga terjadi tumpang tindih antara persoalan satu dengan yang lain.

Aktivis pendidikan Eko Prasetyo mengkritisi pendidikan Indonesia saat ini hanya berjalan di tempat. Akar permasalahan terletak pada kesalahan pemahaman pemerintah, untuk memajukan pendidikan.

Menurut Eko pemerintah belum mampu memetakan permasalahan pendidikan. Terbukti, sejak awal pemerintah telah salah start menerapkan kebijakan. Semua kebijakan pemerintah mengarusutama pada anggaran. Landasan kebijakan anggaran ini, salah satunya program dana BOS ( Bantuan Operasional Sekolah).

“Pemerintah mengganggap persoalan pendidikan selesai dengan anggaran, padahal kebutuhan sekolah tidak sebatas anggaran,” papar Eko.

Terlihat pada beberapa kasus, pemberian insentif dana berdasarkan pemilihan pihak Dinas Pendidikan. “Pihak Dinas (Dinas Pendidikan) hanya mengambil proposal sekolah yang kompetitif (bantuan dinas).”

Selain itu penerapan kebijakan berbasis anggaran rawan terjadi permasalahan baru. Seperti tidak tepat sasaran dan penyelewangan. Sehingga menyebabkan guru lebih sibuk mengurus dana daripada kualitas peserta didik.
“Guru sibuk dengan pengelolaan dana, daripada ngurusin muridnya,” imbuhnya.

Pemerataan tenaga pendidikan

Penyebaran tenaga pendidik di Indonesia masih mengumpul di pusat. Guru-guru lebih suka bekerja di wilayah kota daripada terpencil. Secara internal perilaku ketidak profesionalitasan guru menghambat kemajuan pendidikan.

Alhasil, banyak ditemui sekolah kekurangan guru terutama di daerah terpencil yang justru membutuhkan banyak dukungan.

Untuk menangani kekurangan tenaga pendidik. Eko prasetyo menawarkan metode rotasi guru. Rotasi guru berlaku untuk wilayah regional. Sistemnya sekolah maju dalam satu kabupaten memindahkan gurunya ke sekolah terpencil.

“Guru-guru SD N Ungaran (yang unggul di kota Jogja) isinya orang yang terbaik, kenapa tidak dirotasi gurunya dirotasi ke sekolah terpencil, (sebagai) bentuk pengabdian mereka,” usul Eko.

Kerjasama lebih lanjut dengan membangun sekolah binaan. Sekolah maju membina sekolah tertinggal. Terjadi gotong-royong dan kerjasama antar sekolah negeri untuk maju bersama.

Selain itu dengan membangun kerjasama antara sekolah dengan perguruan tinggi. Dinas Pendidikan berperan menjembatani sekolah dengan PT. Praktek pengabdian mahasiswa hampir mirip dengan KKN.

“Kebijakan Dinas Pendidikan mengalokasikan mahasiswa ke sekolah tertinggal, baik KKN dan pelatihan tapi harus ada tanggung jawab akademis ke sekolah,” pungkas Eko. |Winda Efanur FS |Frenda Yentin|

back to top