Menu
Pengakuan Baru: Perjanjian RI-Australia 1972 cacat hukum

Pengakuan Baru: Perjanjian RI-Austr…

Kupang-KoPi| Penulis Bu...

AKMIL Magelang manfaatkan lahan tidur untuk pertanian

AKMIL Magelang manfaatkan lahan tid…

Akademi Militer - Gubernu...

Gus Ipul berharap semua terbiasa baca shalawat

Gus Ipul berharap semua terbiasa ba…

  Surabaya-KoPi| Wa...

Perayaan Natal Keluarga Besar UAJY

Perayaan Natal Keluarga Besar UAJY

Sleman-KoPi| Universita...

Teliti isu multikultur dalam film Indonesia

Teliti isu multikultur dalam film I…

Bantul-KoPi| Sejarah pe...

Karwo Dorong Penerapan K3 Hingga Sektor UMKM

Karwo Dorong Penerapan K3 Hingga Se…

Surabaya-KoPi| Gubernur...

Susi Pudjiastuti diminta tegakkan kedaulatan Laut Timor

Susi Pudjiastuti diminta tegakkan k…

Kupang-KoPi|Pembela nel...

Kapolda DIY segera lakukan operasi pasar kontrol harga beras

Kapolda DIY segera lakukan operasi …

Sleman-KoPi|Kepala Pold...

Beberapa pejabat tinggi Polda DIY digeser

Beberapa pejabat tinggi Polda DIY d…

Sleman-KoPi|Polda DIY m...

Pengedar Sabu di Sleman berhasil ditangkap jajaran Polres Sleman

Pengedar Sabu di Sleman berhasil di…

Sleman-KoPi| Satuan res...

Prev Next

Praktik pemaksaan kurikulum 2013 di Bantul

Praktik pemaksaan kurikulum 2013 di Bantul

“Nah kita dipaksa to, Mbak, kepala dinas ngumpulin semua guru di Bantul suruh buat surat pernyataan Kurikulum 2013 tidak ada masalah, surat itu dikirim ke pusat, kalau tidak mau dapat sanksi”

Jogjakarta-KoPi| Pendidikan di Indonesia telah mengalami 11 kali perubahan kurikulum pendidikan. Perubahan kurikulum terjadi sejak tahun 1947-2015. Perubahan kurikulum tidak terlepas dari berubahnya kondisi politik di Indonesia.

Kondisi semacam ini mengindikasikan pergantian kurikulum hanya sebatas kontrak politik Menteri Pendidikan semata. Sehingga wajar pemerintah dengan tangan bayangan memperlihatkan arogansi melalui kewenagannya.

Arogansi berupa pemaksaan penerapan Kurikulum terjadi pada kurikulum terbaru, kurikulum 2013 (K-13). Pemerintah menggunakan wewenang pusat untuk mempermudah kebijakan kurikulum. Kasus ini terjadi di Kabupaten Bantul.

Salah satu guru dari SDN di Bantul, Yogyakarta menuturkan kepada KoranOpini.com, secara serempak pihak Dinas setempat mengumpulkan guru se-Kabupaten Bantul. Dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas meminta para guru untuk membuat surat pernyataan, yang menyatakan penerapan K-13 tidak bermasalah.

“Nah kita dipaksa to, Mbak, kepala dinas ngumpulin semua guru di Bantul suruh buat surat pernyataan Kurikulum 2013 tidak ada masalah, surat itu dikirim ke pusat, kalau tidak mau dapat sanksi,” tuturnya saat ditemui pada 18 Desember 2015.

Secara terpisah aktivis pendidikan Eko Prasetyo menegaskan penerapan kurikulum yang sarat dengan manuver-manuver politik akan mengabaikan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

Untuk menghindari permainan kurikulum menjadi alat politik, justru Eko mengusulkan agar kurikulum menjadi wewenang internal sekolah.

“Kurikulum ini berganti karena project, adanya manuver politik lebih dominan dari pada kebutuhan siswa, mestinya yang desain kurikulum guru, Dinas (Dinas Pendidikan) yang mengesahkan saja,” jelas Eko saat ditemui di Kantor SMI tanggal 21 Desember 2015.

Selama ini birokrasi pendidikan menempatkan Dinas Pendidikan sebagai penerusan dari pemerintah pusat. Peran ini justru menjadi disfungsi dinas menjadi basis operasional pemerintah ke sekolah.

“Fungsi dinas tidak penting (desain kurikulum), yang tahu murid kan guru,” ujar Eko.

Eko mencontohkan beberapa kasus bentuk aplikasi kurikulum 2013 yang tidak relevan dengan penalaran siswanya, karena selama ini penerapan kurikulum selalu dipaksakan kepada sekolah.

“Masa kelas empat ditanya masa jabatan Bupati berapa tahun, ini lucu sekali, masa ngerti kelas empat SD. Ini gak benar, belum waktunya dan menjadi beban,” imbuh Eko. |Winda Efanur FS|Frenda Yentin|

back to top