Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Polres Sleman dianggap terburu-buru segel usaha nata decoco

Polres Sleman dianggap terburu-buru segel usaha nata decoco

Sleman-KoPi| Penyegelan pabrik nata decoco milik DA oleh Polres Sleman pekan lalu berbuntut panjang. Bukan hanya menjadi wilayah kepolisian, bidang pangan seperti Balai besar POM, dinas kesehatan dan badan ketahanan pangan turut terseret.

Sejak awal peristiwa penggrebekan pabrik DA kemungkinan tidak melalui prosedur yang tepat. Menurut kepala Humas Polres Sleman, Haryanta, mengatakan penggrebegan yang telah dilakukan ke pabrik DA berdasarkan adanya laporan dari warga setempat.

Namun ditemui di tempat terpisah kepala balai besar POM DIY, Dra. I Gusti Ayu tindakan pihak kepolisian terlalu terburu-buru. Pasalnya belum sempat berkoordinasi dengan tim ahli terlebih dahulu.

Sehingga masing-masing lembaga terkait saling merapatkan koordinasi guna memberi solusi terhadap kasus nata de coco ini.

Menurut Dra. I Gusti Ayu pemerintah beserta praktisi dan peneliti tengah menggarap solusi untuk kasus ini. Dalam kasus ini Dra. I Gusti Ayu mengakui pihak BPOM tidak mengawasi hingga home industry.

“Selama ini memang BPOM tindak melakukan pengawasan untuk wilayah home industry. Soalnya tidak ada kebijakan yang mengatur ke situ. Pengawasan itu berlaku untuk produk yang sudah jadi. Jadi memang  tidak ada sertifikasi untuk nata decoco, solanya itu masuk bahan baku yang tidak langsung dikonsumsi”, papar Dra. I Gusti Ayu.

Dinas pertanian Kecolongan
Kasus nata decoco memang bukan wewenang dinas pertanian. Namun penemuan pupuk ZA di pabrik DA mengindikasi penyalahgunaan pupuk oleh masyarakat. Menurut humas Polres Sleman DA membeli pupuk ZA tersebut dari toko pertanian dan KUD.

Menurut Kasi sarana dan prasaran Dinas Pertanian DIY, Jarot pihak dinas pertanian merasa kecolongan. Banyak kendala terjadi di lini distribusi seperti kios-kios.

“Untuk setiap KUD punya daftar petani anggota yang membeli pupuk. Untuk kasus nata de coco, itu termasuk penyalahgunaan pupuk ZA bersubsidi. Dengan kasus ini kami akan memperketat pengawasan ke lini bawah”, papar Jarot.

Jarot juga menambahkan beredarnya pupuk di DIY sudah diatur dalam peraturan gubernur DIY nomor 100 tahun 2014 tentang Alokasi Pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2015.

Dalam Pergub tersebut dijelaskan bahwa pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani tanaman pangan, holtikultura, perkebunan dan tambak.|Winda Efanur FS|

back to top