Menu
Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Prev Next

Polres Sleman dianggap terburu-buru segel usaha nata decoco

Polres Sleman dianggap terburu-buru segel usaha nata decoco

Sleman-KoPi| Penyegelan pabrik nata decoco milik DA oleh Polres Sleman pekan lalu berbuntut panjang. Bukan hanya menjadi wilayah kepolisian, bidang pangan seperti Balai besar POM, dinas kesehatan dan badan ketahanan pangan turut terseret.

Sejak awal peristiwa penggrebekan pabrik DA kemungkinan tidak melalui prosedur yang tepat. Menurut kepala Humas Polres Sleman, Haryanta, mengatakan penggrebegan yang telah dilakukan ke pabrik DA berdasarkan adanya laporan dari warga setempat.

Namun ditemui di tempat terpisah kepala balai besar POM DIY, Dra. I Gusti Ayu tindakan pihak kepolisian terlalu terburu-buru. Pasalnya belum sempat berkoordinasi dengan tim ahli terlebih dahulu.

Sehingga masing-masing lembaga terkait saling merapatkan koordinasi guna memberi solusi terhadap kasus nata de coco ini.

Menurut Dra. I Gusti Ayu pemerintah beserta praktisi dan peneliti tengah menggarap solusi untuk kasus ini. Dalam kasus ini Dra. I Gusti Ayu mengakui pihak BPOM tidak mengawasi hingga home industry.

“Selama ini memang BPOM tindak melakukan pengawasan untuk wilayah home industry. Soalnya tidak ada kebijakan yang mengatur ke situ. Pengawasan itu berlaku untuk produk yang sudah jadi. Jadi memang  tidak ada sertifikasi untuk nata decoco, solanya itu masuk bahan baku yang tidak langsung dikonsumsi”, papar Dra. I Gusti Ayu.

Dinas pertanian Kecolongan
Kasus nata decoco memang bukan wewenang dinas pertanian. Namun penemuan pupuk ZA di pabrik DA mengindikasi penyalahgunaan pupuk oleh masyarakat. Menurut humas Polres Sleman DA membeli pupuk ZA tersebut dari toko pertanian dan KUD.

Menurut Kasi sarana dan prasaran Dinas Pertanian DIY, Jarot pihak dinas pertanian merasa kecolongan. Banyak kendala terjadi di lini distribusi seperti kios-kios.

“Untuk setiap KUD punya daftar petani anggota yang membeli pupuk. Untuk kasus nata de coco, itu termasuk penyalahgunaan pupuk ZA bersubsidi. Dengan kasus ini kami akan memperketat pengawasan ke lini bawah”, papar Jarot.

Jarot juga menambahkan beredarnya pupuk di DIY sudah diatur dalam peraturan gubernur DIY nomor 100 tahun 2014 tentang Alokasi Pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2015.

Dalam Pergub tersebut dijelaskan bahwa pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani tanaman pangan, holtikultura, perkebunan dan tambak.|Winda Efanur FS|

back to top