Menu
Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ketat Dengan Terjunnya 29 Ekor Anjing Pelacak dan Body Scanner.

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ke…

Sleman-KoPi| Komandan sat...

Prev Next

Penutupan Dolly: memiskinkan warga?

Penutupan Dolly: memiskinkan warga?
Surabaya-KoPi, Rencana penutupan Dolly pada 18 Juni 2014 ibarat pisau bermata dua. Pada satu sisi, Pemerintah Kota Surabaya berupaya untuk mengurangi maksiat serta menjaga moral masyarakat. Pada sisi lainnya, penutupan Dolly justru dapat menjadi bumerang yang  meningkatkan angka kemiskinan.

Ditutupnya lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara pada waktu yang mendekati bulan puasa dirasakan oleh Wiwik Afifah sebagai proses yang tergesa-gesa. Hal tersebut diungkapknnya saat diwawancarai di hotel Ibis, sabtu (14/6/2014). Perempuan yang aktif dalam Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) tersebut menganggap penutupan Dolly sangat terkesan dipercepat karena bulan Ramadhan.

Seharusnya Pemerintah kota Surabaya melakukan penutupan Dolly setelah bulan Ramadhan karena pada bulan Ramadhan sendiri memang telah ada peraturan untuk menutup lokalisasi. Menurut perempuan yang juga menjadi ketua KPI tersebut, penutupan Dolly yang tergesa-gesa mengindikasikan adanya ketidaksiapan pemkot dalam proses penutupan lokalisasi Dolly.

“Kalau memang Bulan Ramadhan ini memang selalu ada penutupan, ya sudah dilakukan penutupan dahulu. Nah ini kan digunakan oleh Pemkot untuk menutup, dan menurut saya tidak siap” ucapnya.
Pemkot belum siap

Dolly nantinya ketika telah ditutup, direncanakan akan disulap menjadi kawasan bisnis sehingga masyarakat yang saat ini menggantungkan hidupnya dari Dolly akan dapat terus mempertahankan kehidupannya. Master plan kota tersebut, menurut Wiwik Afifah juga perlu untuk dipertanyakan kembali karena hingga saat ini belum jelas  konsep yang ditawarkan.

Jangankan terhadap masyarakat yang “mencicipi” berkah dari aktivitas prositusi di lokalisasi tersebut, pembinaan terhadap para PSK pun dirasakan belum tuntas meski selama ini telah dilakukan pembinaan seperti pelatihan menjahit. Menurut Wiwik Afifah, pembinaan terhadap PSK yang dilakukan oleh Pemerintah kota Surabaya saat ini masih belum kuat, masih belum jelas nantinya para PSK tersebut akan mendapatkan pelanggan dari hasil jahitan yang amatir, itu pun hingga saat ini juga belum ada jaminan.

“Ketidaksiapan itu bisa kita lihat dari master plan kota, itu mau dijadikan seperti apa sih. Kalau memang mau dijadikan area ekonomi terintegratif, konsepnya seperti apa?” Imbuh Wiwik Afifah.

Konsep yang dimaksud tersebut adalah bagaimana nantinya masyarakat yang berada di lingkungan Dolly dapat tetap mendapatkan pelanggan ketika “gula yang manis” sudah tidak lagi terdapat di wilayah tersebut. Oleh karena itu penutupan Dolly seharusnya tidak hanya terfokus pada masalah mucikari, serta para Pekerja Seks Komersial (PSK) akan tetapi juga harus mengikutsertakan pula orang-orang yang bekerja di lingkungan Dolly nantinya akan diarahkan kemana, karena tidak mungkin mereka akan dibiarkan begitu saja.

“Kalau di dalam master plan kota itu harus detail nantinya Dolly mau dijadikan seperti apa, kalau memang itu serius misalkan mau dijadikan pariwisata. nah itu kan sudah bisa langsung menyerap tenaga kerja, saat ini belum terpikir sehingga meresahkan masyarakat sekitar Dolly. Mereka paham kalau pekerjaan di sekitar lokalisasi itu sangat dilematis, akan tetapi mereka tidak bisa menolak. Ketika ini sudah dihapuskan, nantinya siapa pelanggan para pedagang di sekitar Dolly. Kebanyakan nantinya jumlah warga miskin akan meningkat” Ungkapnya.

Lebih lanjut Wiwik Afifah menegaskan bahwa selain memikirkan bagaimana konsep ekonomi terintegratif, Pemerintah juga harus memikirkan bagaimana cara untuk menguatkan psikologi atau mental dari masyarakat maupun para PSK untuk menerima perubahan pekerjaan. Karena nantinya jika benar-benar ditutup maka akan terjadi transformasi sosial karena hilangnya “pesona” di kawasan tersebut.

Perjanjian dengan Pemkot

Menyikapi rencana Pemkot untuk memulangkan para PSK ke daerah asal mereka, Wiwik Afifah memberikan tanggapannya terkait dengan hal tersebut. Pemulangan PSK ke daerah asal haruslah disepakati oleh pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi tempat asal dari para PSK.

“Jadi ada MOU antara pemerintah kota Surabaya dengan beberapa kota yang menjadi tempat asal para PSK. Apakah kemudian MOU itu akan dilaksanakan. Sehingga kabupaten atau kota tersebut harus menerima juga para PSK yang dipulangkan ke daerah asalnya” tambahnya.

Perjanjian tersebut juga seharusnya tidak berisikan pemulangan saja, tetapi juga harus dilakukan dengan implementasi riil dalam menjamin kehidupan ekonomi dan sosialnya sehingga ketika dipulangkan, perlu ada pendampingan dari Pemerintah Kota atau kabupaten yang menjadi daerah asal para PSK tersebut.

Pendampingan secara ekonomi, penguatan pskilogi, menjaga kerahasiaan identitas memang sangat mutlak diperlukan mengingat label atau cap yang melekat pada diri para PSK tersebut tidak akan mudah untuk dihilangkan. Akan tetapi hingga saat ini masih belum jelas langkah-langkah tersebut akan dijalankan, yang ada hingga saat ini hanyalah saksi mata dari pemulangan para PSK tersebut ke daerah asal masing-masing.

“Nah konsep-konsep ini tidak ada. Yang ada hanya nantinya akan ada para petugas yang melihat serah terima dan pemulangan para PSK ke daerah asal masing-masing” pungkasnya***

Reporter : Aditya Candra Lesmana

back to top