Menu
Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Gerakan Filantropi Islam Sebagai Deradikalisasi

Gerakan Filantropi Islam Sebagai De…

Sleman-KoPi| Dewasa ini, ...

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adalah Persatuan dan Kesatuan

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adala…

Jatim-KoPi| Salah satu ku...

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Masih Berpusat Pada Institusi Bukan Hakim Secara Personal

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehak…

Sleman-KoPi|Kemerdekaan k...

Prev Next

Mutu pendidikan Indonesia terburuk di dunia

Mutu pendidikan Indonesia terburuk di dunia

Yogyakarta-KoPi, Pearson, sebuah lembaga  internasional yang khusus memberikan penilaian terhadap mutu pendidikan di dunia, beberapa waktu lalu menerbitkan hasil riset mereka pada tahun 2012. Hasilnya, Indonesia berada pada rangking 40 dari 40 negara yang disertakan.

Data ini menunjukkan bahwa mutu pendidikan Indonesia sangat buruk. Tetapi, jangan kuatir,  setidaknya Indonesia masih punya peringkat yang lebih baik dalam kemampuan skill kognitifnya, meskipun tetap saja masih pada rangking 37 dari 40 negara yang disertakan (lihat: http://thelearningcurve.pearson.com/index/index-ranking/overall-score-lowest ).

Kenyataan ini tentu seperti menampar muka bangsa Indonesia dan tentu, sangat memperihatinkan.  Itu pun  seandainya kita masih punya rasa malu dan peduli.  Seringkali, justru sebaliknya, kita biasa-biasa saja. Pihak pemerintah yang mewakili muka kita, bahkan seolah menganggap angin lalu berita itu.

Al Jazeera, media kelompok CNN yang berpusat di Qatar bahkan telah menjadikannya liputan khusus dalam acara mereka  “101 East” dengan judul “Educating Indonesia” pada tahun 2013. Maka sempurnalah reputasi buruk pendidikan kita mata dunia menyusul berita korupsi di Indonesia.

Mutu pendidikan yang buruk, bukan saja berkaitan dengan capain indeks prestasi semata, tetapi juga terwujud dalam perilaku sosial dan kebudayaan. Pendidikan seharusnya membangun peradaban. Mustofa W Hasyim, seorang Budayawan memaknai pendidikan sebagai proses transformasi nilai kehidupan agama.  

Berita-berita yang masih hangat saat ini misalnya, perilaku kekerasan anak-anak sekolah dari sekolah dasar hingga tingkat universitas kental sekali dengan tindak kekerasan yang bahkan menimbulkan korban jiwa melayang. Kejadian-kejadian buruk masih sering terjadi dalam sebuah lembaga pendidikan yang mestinya steril dari kondisi tersebut.


Sumber buruknya mutu

Persoalan pendidikan menjadi sangat kompleks ketika kita mencari mata sumber buruknya mutu pendidikan di Indonesia. Kita tidak saja disuguhi dengan prilaku anak-anak yang cenderung semakin pragmatis, namun juga persoalan masih sulitnya keluarga miskin bersekolah, buku-buku yang mahal atau kesejahteraan guru yang – meskipun sudah ada peningkatan tetapi masih banyak yang tersendat dan masih banyak lagi (baca juga Sertifikasi guru dan dosen butuh evaluasi).

Eko Prasetyo,  misalnya, penulis buku “Orang Miskin Dilarang Sekolah” melihat persoalan mutu pendidikan Indonesia sebagai kondisi yang telah akut.  Ada persoalan-persoalan yang mendasar dalam pendidikan terabaikan dan bias dalam orientasi yang semata mengejar nilai dan materi.

“Sesungguhnya arti pendidikan bisa mendorong anak menyukai pengetahuan, hal itu dasar memahami pembelajaran. Yang sekarang terjadi keinginan anak lebih untuk mendapatkan nilai tertinggi dan prestasi (individual). Sisi mengupas hal yang bersifat kolektif dibaikan. Ini persoalan sistem pendidikan yang utama,” terangnya kepada KoPi di Yogyakarta.

Eko pun berpandangan, bangunan rapuh pendidikan Indonesia terjadi dari banyak aspek. Tetapi pada dasarnya semua bersumber dari kebijakan dan regulasi pemerintah yang terus berubah dan tidak konsisten.

“Ini yang salah dari segi kebijakan. Kurikulum 2013 sebenarnya sudah ada niatan baik tapi tidak disiapkan paketnya sehingga karena kita sering berubah-ubah jadi kita tidak punya harapan. Kurikulum sekolah jadi yang sangat konservatif sulit untuk melakukan perubahan-perubahan mendasar Karena Sekolah jadi lahan untuk bisnis. Tugasnya sekolah jadi buruk. Kita bisa menyaksiskan kualitas pendidikan buruk, tapi tidak ada sekolah yang prihatin. Sekolah akan bangga kalau anak-anaknya bisa lulus UN semua. Ini Nampak bahwa sekolah kita seperti katak dalam tempurung. Pihak sekolah tak tahu orientasi dari kurikulum. Buktinya kita kalah di mata internasional.”

Karena demikian akutnya mutu buruk pendidikan di Indonesia, Eko bahkan menjawab pertanyaan bagimana mengubah atau meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia dengan cara yang harus radikal.

“Solusinya pemerintah harus mulai membuat sistem perubahan pendidikan yang radikal di sekolah. Pertama, peningkatan guru harus diprioritaskan, ini tidak melalui sertifikasi. Tapi juga pelatihan intensif untuk mengubah metode pembelajaran, yang mendorong kemandirian kepada anak."

Kedua, sekolah negeri digratiskan untuk anak-anak yang tidak mampu 80%, tak  usah untuk anak-anak pinter. Tugas sekolah itu mengubah anak bodoh menjadi pinter. Kalau bisa sekolah negeri tak usah mempertahankan NEM, dan nilai-nilai.bebas saja bahkan yang bodoh harus masuk sekolah negeri.

Model sertifikasi pun ternyata juga tidak memberikan efek peningkatan kualitas guru yang signifikan. Indeks pendidikan rasional masih sangat buruk. Hal ini perlu segera dikoreksi. Bahkan rencana dengan memberikan sertifikasi profesional pada guru pada tahun 2015 bisa berarti membuang-buang uang negara tanpa memberikan efek yang signifikan.

Reporter: Winda Efanur FS










 

back to top