Menu
Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Prev Next

Menilai kualitas Jokowi sebagai capres RI 2014 (2)

Menilai kualitas Jokowi sebagai capres RI 2014 (2)

Majunya Jokowi sebagai capres RI 2014 dari PDI-Perjuangan langsung disambut sentimen positif pasar saham. Tandanya adalah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melonjak 152,476 poin atau 3,23% pada tingkat 4.878. Saham-saham lain yang menguat adalah BMRI (Rp 9.575), BBRI (Rp 9.575), BBCA (Rp 10.775), SMGR (Rp 15.450), dan BBNI (Rp 4.985). Nilai rupiah pun menguat menjadi Rp 11.305 dari sebelumnya Rp 11.413. Namun, substansi politik yang penting adalah; mengapa Jokowi sedemikian kuat pamor kepemimpinanya?

Melawan formalisme politik

Praktik demokrasi Indonesia sejak tahun 1999 masih menghadapi berbagai tantangan yang tidak ringan. Tantangan tersebut hadir dalam bentuk gerakan kelompok-kelompok politik primordial, radikalisme identitas, politik dinastiisme yang subur, sampai lemahnya posisi masyarakat akar rumput dalam mempengaruhi kebijakan pembangunan.

 

Desentralisasi kekuasaan Indonesia melalui otonomi daerah di tingkat kabupaten/kota sudah berlangsung sejak tahun 2004. Misi utama otonomi daerah adalah menyerahkan sebagian wewenang politik pada pemerintah daerah untuk mengelola pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

 

Sedangkan nalar politik dalam pelaksanaan otonoami daerah berkaitan dengan asumsi bahwa desentralisasi kekuasaan memotong jarak komunikasi politik antara pemerintah dengan masyarakat. Praktik demokrasi di skala yang lebih kecil, tingkat kota, diharapkan dapat lebih memungkinkan terjadinya komunikasi langsung intensif dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan kota. Masyarakat makin mampu berpartisipasi secara langsung dalam kontrol atas praktik politik pemerintah, dan sekaligus aktif berpartisipasi dalam mempengaruhi kebijakan pembangunan.

 

Namun yang terjadi jauh dari harapan. Fenomena yang umum adalah pemerintahan kota/kabupaten yang eksklusif dari rakyatnya, tidak bersedia mendengar aspirasi publik, dan berpihak pada kekuatan kapitalisme semata. Fenomena perpolitikan lokal yang sedemikian telah menciptakan konflik tidak produktif dan praktek pemerintahan yang tidak demokratis.

 

Kasus-kasus penggusuran PKL dan hunian kumuh di berbagai kota seperti Makasar, Surabaya dan DKI Jakarta demi pendirian mall atau lokasi bebas PKL cenderung dilakukan dengan politik represif. Akibat dari praktik politik represif tersebut adalah perlawanan terus menerus masyarakat akar rumput dengan berbagai cara dan kesempatan.

 

Pada kasus penggusuran makam di Koja Jakarta (2010), relokasi pasar Turi di Surabaya (2009), misalnya, terjadi eskalasi konflik kekerasan yang tidak produktif bagi seluruh pihak. Keengganan pemerintah lokal mempraktikkan politik yang lebih sabar, komunikasi yang intensif, terbuka, dan hubungan politik yang setara telah menyebabkan kota yang gagal dalam memecahkan konflik atas suatu kebijakan pembangunan kota.

 

Konflik yang diciptakan oleh perbedaan kepentingan dari berbagai stakeholder demokrasi, seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat tidak terpecahkan oleh kebijakan yang merefleksikan aspirasi seluruh stakeholder. Sebaliknya berbagai kebijakan adalah cerminan dari praktik politik dominatif pemerintah yang bekerjasama dengan kelompok-kelompok kapitalisme besar.

 

Komunikasi politik berlangsung di level simbolisme dan formalism demokrasi. Sehingga sruktur komunikasi politik atas kebijakan seperti musrenbang (musyawarah rencanana pembangunan) hanya proses mencuri legitimasi dari masyarakat melalui bukti kehadiran di lembar daftar hadir. Demokrasi mengalami pereduksian konsep idealnya melalui praktik politik kekuasaan di tingkat lokal. Akibatnya selalu terjadi eskalasi konflik yang tidak perpecahkan atas kebijakan perkotaan yang hanya menguntungkan segelintir pihak.

 

Praktik transformatif

Transformasi adalah proses politik yang menangani sebab-sebab konflik seperti perebutan sumberdaya alam, perbedaan etnis, dan kebijakan negara yang melibatkan seluruh pihak berkonflik secara damai, yaitu dialog dan negosiasi, dengan cara mengatasi kendala-kendala struktural seperti dominasi dan hirarkhi antara para pihak terlibat konflik (Lederach, 2003 Miall, 2004).

 

Jika kebijakan pembangunan kota, seperti relokasi pasar, telah menyebabkan resistensi kelompok-kelompok di dalamnya untuk memperjuangkan kepentingan, ini berarti suatu kebijakan telah menjadi sebab konflik. Masalahnya, apakah konflik atas kebijakan tersebut diselesaikan secara damai, terdapat mekanisme dialog yang tidak ada kendala-kendala struktural?

 

Joko Widodo dalam proses praktik politiknya berani keluar dari simbolisme dan formalisme. Ia tekun mempraktikkan politik demokrasi yang mampu memecahkan konflik atas kebijakan pembangunan kota.

 

Praktik politik Jokowi yang keluar dari simbolisme dan formalisme disambut oleh perasaan haru sebagian masyarakat Indonesia. Sebab, sekian lama demokrasi dipraktikkan, tidak ada pemimpin politik dari tingkat daerah dan nasional yang tekun menggerakkan mesin pemerintahannya untuk ’mendekati’ masyarakat.***

 

*Litbang KoPi

 

 

 

back to top