Menu
Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Prev Next

Mantan Walikota Surabaya: Keputusan pembubaran Dolly tergesa-gesa

Mantan Walikota Surabaya: Keputusan pembubaran Dolly tergesa-gesa
Surabaya-KoPi-Kawasan Dolly di Surabaya telah menjadi “ikon” bagi kota Pahlawan. Wisata esek-esek terbesar di Indonesia dan konon se-Asia tenggara ini menjadi destinasi wisata bagi pria hidung belang untuk menuntaskan syahwatnya.  Aktivitas perekonomian di sektor lain juga menyusul gegap gempita Dolly.

Di Surabaya Dolly tidak berdiri sendirian, terdapat lokalisasi Bangunsari (telah ditutup akhir 2013) dan Moroseneng yang terletak di kecamatan Benowo, namun tidak menggeser status Dolly sebagai Primadona lokalisasi di ibukota Jawa Timur tersebut. Belakangan, desakan penutupan Dolly semakin memuncak hingga Pemerintah Kota berencana menutup Dolly pada tanggal 18 Juni 2014 namun mendapatkan perlawanan dari berbagai pihak.

Mantan Walikota Surabaya, Bambang D. H. yang menjabat walikota Surabaya selama 2 periode mengatakan, selama masih aktif menjabat ia mengupayakan penekanan jumlah PSK dan  dampak dari keberadaan lokalisasi tersebut. Hal pertama yang dilakukan adalah melarang wisma-wisma tersebut untuk menambah “personilnya”. Salah satu momen yang seringkali Pemkot kecolongan adalah saat PSK ini pulang mudik dan ketika kembali ke wisma membawa serta orang dari desanya untuk dilacurkan.

Ia mengungkapkan pada tahun 2003 jumlah PSK  sekitar 7500an dari 3 lokalisasi besar di Surabaya, antara lain Jarak-Dolly dan sekitarnya, Bangunsari dan Moroseneng. Ia mengklaim di akhir jabatannya, tahun 2010 jumlah PSK turun 50% hingga dikisaran angka 3000an pekerja. Selain itu, ia juga mengintervensi lokalisasi tersebut dengan program pelatihan yang disesuaikan dengan minat PSK yang dibina, memberikan bantuan modal, dan siraman rohani dan semua aktivitas itu ditanggung oleh Pemkot Surabaya. Tak lupa ia juga menjalin kerjasama dengan organisasi sosial, seperti Forpemas (Forum Persatuan Masyarakat Surabaya) dengan terjun langsung menangani dampak buruk dari lokalisasi tersebut karena ia meyakini, prostitusi bukan hanya permasalahan Pemerintah Kota Surabaya semata, namun juga masyarakat diharapkan turut andil dalam pemecahan permasalahan ini sehingga Dolly tidak menimbulkan efek domino ke depannya.

Pria yang diusung lewat Partai PDI-P ini menyayangkan penutupan Dolly ini menimbulkan dampak negatif yang mungkin saja tidak diantisipasi sebelumnya, di mana daerah yang dulunya steril dari ajang prostitusi saat ini digunakan ajang transaksi bagi PSK tersebut dengan cara menyewa kos-kosan untuk melaksanakan kegiatan esek-esek tersebut. selain itu hal ini ditunjang dengan kecanggihan teknologi di mana lelaki hidung belang cukup menelpon si penjaja seks dan tak jarang melancarkan aksinya di kos-kosan. Maka dari itu, ia menganjurkan daripada terburu-buru menutup Dolly, ia menyarankan untuk meneruskan apa yang telah dilakukannya.

Ia percaya bahwa stigma masyarakat tentang PSK tersebut sebagai sampah bisa diubah. Ia menganalogikan bahwa sampahpun memiliki manfaat jika ia di-recycle dengan benar. Karena ia yakin bahwa mereka terjerumus ke dunia tersebut bukan karena malas bekerja dan mencari jalan pintas untuk mendapatkan pengahasilansecara instant namun  karena keterpaksaan dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi sehingga ia melihat hanya dengan menjadi PSK-lah mungkin jalan satu-satunya pada saat itu.

Ia trenyuh ketika mengajak dialog dengan PSK di 3 lokalisasi tersebut, ia mendapati bahwa mereka adalah korban dari kemiskinan dan ketidakmampuan mengakses pendidikan. Pada dialog tersebut, ia mendapati sebuah PSK yang bercerita masa awal ia terjerumus ke Dolly. PSK tersebut pada umur 13 tahun diperkosa dan akhirnya ditempatkan di Moroseneng, walaupun sempat memberontak untuk enggan melayani pelanggan akhirnya ia menyerah juga, hingga suatu hari ia memutuskan untuk kembali ke desanya untuk menjadi kehidupan yang normal. Mucikari yang melihatnya sebagai aset tidak tinggal diam, ia memaksanya untuk kembali namun ia menolak. Ironisnya, ia secara sukarela kembali ke mucikari yang sempat ditoaknya karena himpitan ekonomi di desa tidak memberikan pilihan untuk terjerumus ke dunia prostitusi untuk kedua kalinya.

Fakta yang tak kalah miris dijumpai ketika mendapati seorang PSK yang telah memiliki cucu masih melakukan aktivitasnya, dengan gamblangnya ia mengaku telah merenggut keperjakaan 3 orang ABG (Anak Baru Gede). Ia menceritakan bahwa rekan-rekan ABG yang telah membayarnya mengajaknya bersekongkol untuk mengerjai temannya yang lugu dengan jalan mengunci pintu dari luar oleh rekan-rekannya dan meninggalkannya dengan PSK tersebut kemudian PSK itu melancarkan aksinya dengan memaksa anak tersebut untuk bersetubuh dengannya.

Fakta ini sontak mengagetkan pria yang saat ini lolos sebagai anggota legislatif DPRD Jatim dan ia meyakini bahwa banyak masyarakat yang tidak mengetahui perihal fenomena ini.

Ia menyadari aktivitas prostitusi harus ditekan namun dengan menutupnya adalah tindakan yang gegabah. Penekanan aktivitas ini sebaiknya  difokuskan pada dua hal : penurunan angka PSK dan menanggulangi serta mencegah dampaknya  negatifnya.

Salah satu kunci dalam menyelesaikan permasalahan menurutnya adalah dengan memahami persoalan. Ia menyangsikan keputusan saat ini yang dirasa terburu-buru, setidaknya Pemkot saat ini perlu mengedepankan pendekatan yang dialogis dengan stakeholder di lokalisasi tersebut, antara lain dengan ketua RT/RW, germo, tokoh masyarakat, tokoh agama dan sejumlah pedagang. Dengan pendekatan semacam ini, ia merasa mampu menumbuhkan kesadaran, khususnya bagi germo dan PSK bahwa pekerjaan seperti ini memang tidak layak dijalani.
Tak lupa pria kelahiran Pacitan 53 tahun yang lalu ini menitipkan pesan kepada Walikota Surabaya saat ini, Tri Rismaharini agar lebih memahami setiap persoalan yang ada dan jangan  terlalu emosional dalam mengambil keputusan. Idealnya setiap pemimpin lebih mengutamakan sikap yang arif dan bijaksana daripada bertindak reaktif dan emosional.

Reporter: Nora T. Ayudha

back to top