Menu
UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan Pokok di Jatim Dipastikan Aman

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan…

Surabaya-KoPi|Menjelang b...

Pemerintah Bantul Siap Dukung Kontes Robot Indonesia di UMY

Pemerintah Bantul Siap Dukung Konte…

Sleman-KoPi| Menjelang pe...

Tahun Politik, Akun Buzzer di Media Sosial Bermunculan

Tahun Politik, Akun Buzzer di Media…

Sleman-KoPi| Menjelang pi...

Prev Next

Logika pemerintah: Sekolah kaya dibantu, sekolah miskin diabaikan

Logika pemerintah: Sekolah kaya dibantu, sekolah miskin diabaikan

"Sekolah muridnya meningkat akan diberi bantuan pemerintah, sedangkan sekolah yang muridnya menurun, maka ya tidak akan diberi bantuan pemerintah walaupun muridnya berprestasi, karena peraturan sudah peraturan kata Kepala Dinas Pendidikan, Drs, H. Sudodo, M.M saat ditemui di Kantor Dinas Pendidikan Gunungkidul, Yogyakarta (21/12).

Wonosari-KoPi|  Pernyataan di atas adalah logika pemerintah tentang sistem pendidikan di Indonesia. Sekolah miskin ya sudah, miskin saja kalau mau mati ya mati saja. Tapi, kalau sekolah kaya, nah ini baru boleh diperhatikan. Dibantu semakin berkembang. Mungkin seperti itu maknanya.

Coba tengok, di daerah terpencil seperti Desa Mertelu Kec. Gedangsari Gunungkidul masih banyak sekolah yang minim dan apa adanya serta jauh dari perhatian pemerintah daerah, seperti SD Mertelu Baru di Kec. Gedangsari.

Sekolah SD Mertelu Baru ini memiliki bangunan gedung yang kurang baik, fasilitas yang masih di bawah standar, dan jumlah murid yang minim, dari persoalan itu yang membuat hambatan para guru dan kepala sekolah (Jauhari) dalam pengajuan dana rehabilitas maupun dana pembangunan di pemerintah pusat, karena kurang dari standar minimum yang ditentukan pemerintah.

Pemerintah pusat dan daerah lebih mengutamakan sekolah maju daripada sekolah yang tertinggal, dalam hal ini dapat ditegaskan bahwa pemerataan anggaran pembangunan, baik anggaran daerah, maupun anggaran pemerintah pusat hanya di alokasikan pada pembangunan untuk kepentingan diri sendiri (dinas pendidikan dan UPTD) untuk keamanan jabatannya sendiri di mata penguasa.

Kepala Dinas Gunungkidul Drs. H. Sudodo mengatakan bahwa dalam meningkatkan fasilitas di sekolah maka tergantung pengelolanya. Kepala sekolah dapat menggunakan dana BOS untuk dialokasikan penambahan fasilitas, seperti buku perpustakaan, pembangunan dan kebutuhan lainnya, karena kepala sekolah disana sebagai manager untuk kemajuan sekolah tersebut.

Contoh peraturan sekolah yang standar minimal agar mendapat bantuan pemerintah itu, seperti fasilitas sekolah lengkap, terdapat perpustakaan dan buku-buku yang cukup, ruang guru tertata rapi, dan jumlah murid yang cukup meningkat minimal 20 per kelas, juga bangunan baik dan terdapat kamar mandi, kata kepala dinas Drs. H. Sudodo saat ditemui di kantornya.

Beban sekolah tertinggal

Peraturan pemerintah itu dirasakan memberatkan sekolah tertinggal. Syarat penerimaan bantuan dari kementrian pusat dan pemerintah daerah adalah setiap sekolah harus memenuhi fasilitas minimum dan kuota minimal 20 siswa per kelas. Peraturan ini seakan-akan menumbuhkan persaingan antar instansi yang mengakibatkan adanya perbedaan dan kesenjangan antarsekolah.

Menurut Sudodo, sekolah yang diprioritaskan itu harus memenuhi standar yang ditetapkan, terutama dalam penyelenggara pendidikan pertama harus efisien, ekonomis dan memenuhi standar layanan, karena tugas kepala dinas pendidikan hanya patuh terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh kementrian itu.

“Di saat membangun saya selaku kepala dinas akan buat prioritas juga, di antaranya sekolah itu mempunyai masa depan yang baik (sekolah maju dan unggul), dan semua fasilitasnya sudah memenuhi standar minimal yang ditentukan pemerintah, karena dana pemerintah itu terbatas jadi untuk membelanjakan harus mengikuti syarat-syarat yang sudah ditentukan juga," katanya. |Cucuk Armanto|

back to top