Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Lebih baik mati, daripada kita pergi

Lebih baik mati, daripada kita pergi
“Kita Pokok’e, menolak tanpa syarat. Kalau menyangkut hak tanah itu sudah menyangkut perut. Kalau dirampas sama saja kita juga kelaparan.”

KulonProgo-KoPi| Rencana pembangunan Bandara baru di Kabupaten Kulon Progo masih mendapat penolakan kuat dari masyarakat. Khususnya masyarakat yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT), yakni organisasi yang didirikan sejak 3 tahun lalu. Penolakan tanpa syarat tersebut dilakukan karena beberapa hal.

Pertama, unsur budaya menjadi alasan yang tidak dapat ditolerir. Masyarakat yang tergabung dalam WTT menolak tanpa syarat. Mereka ingin mempertahankan peninggalan leluhur, yakni tanah kelahiran yang mereka tempati. Bahkan ketika diwawancarai, warga mengatakan bahwa mereka siap bertahan untuk melakukan perlawanan.

Berdasarkan dari keterangan Bupati Kulon Progo, Dr. Hasto Wardoyo, akan ada sekitar 350 Hektar lahan pertanian yang akan hilang akibat dari pembangunan Bandara. Artinya akan ada banyak petani yang kehilangan lahan pertanian, penggarap yang kehilangan tanah garapan, dan buruh tani yang kehilangan pekerjaannya.

“Lebih baik mati, daripada kita pergi, karena apa, kita kena pun akan mati secara perlahan tidak mempunyai pekerjaan tidak mempunyai lahan pangan. Bandara tidak jadi!” Ujar Samiati, salah seorang warga yang rumah dan lahan pertaniannya termasuk dalam wilayah pembangunan Bandara.

Kepastian mengenai jumlah kompensasi untuk tanah hunian dan lahan pertanian juga tidak kunjung diberikan oleh Bupati maupun PT. Angkasa Pura. Hal ini pula yang membuat warga menjadi geram dan memutuskan untuk bergabung ke WTT.

Menanggapai penolakan-penolakan tersebut, Humas PT. Angkasa Pura, Hariyadi memberikan penjelasan bahwa kepastian harga bisa ditentukan apabila ada kepastian tempat. Penduduk harus menyatakan kesetujuannya terlebih dahulu untuk kemudian menentukan harga.

“Sekarang kan baru nanya setuju nggak. Harga itu yang pasti harga pasar sebagai basisnya. Ditambah ganti rugi tadi (tanah, bangunan, dan perasaan). Dan pasti bukan NJOP, dan berbasis pada harga pasar saat itu. Lha kalau ditentukan sekarang, wong proses pembebasan masih setahun lagi. Kira-kira tanah setahun lagi turun atau naik? Kalau ditentukan sekarang kan rugi dong (masyarakat),” terang Hariyadi.

Dampak dari rencana pembangunan Bandara tidak saja membuat keresahan masyarakat karena tempat tinggal dan mata pencaharian, namun juga menghadirkan bahaya tersendiri dalam tatanan masyarakat. Kelompok masyarakat terbagi menjadi dua kelompok, yakni kelompok pedukung dan juga penolak.

“Misal kenduri 50 orang, ada (masyarakat) yang kontra, (jumlahnya) akan berkurang. Prinsipnya itu hidup maisng-masing. Di daging (Masyarakat inti yang terkena dampak) itu kontra, yang di sayap pro- juga, mereka lahannya doang, kalau disini (daging) habis semuanya,” tambah Samiati.

Menanggapi konflik yang muncul tersebut, Surono, Akademisi Pusat Studi Pancasila UGM angkat bicara. Surono mengatakan, hal tersebut sudah merupakan rumus. Namun ini yang sangat perlu diperhatikan pemerintah. Invasi budaya (melalui mediasi Bandara) akan selalu menimbulkan pergesekan dalam masyarakat. Hal tersebut yang kemudian memecah masyarakat menjadi kelompok pendukung dan penolak. Ini adalah bentuk kecil dari dampak budaya dari pembangunan Bandara.

Surono sendiri tidak menyatakan dukungan maupun penolakan, dia menekankan jika memang pembangunan bandara adalah penting untuk dilakukan, maka pemerintah harus menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul karena pembangunan tersebut, khususnya permasalahan pergesekan budaya. Namun jika tidak terlalu penting, Surono pribadi mengatakan bahwa sebaiknya bandara tetap di Adi Sutjipto. | Chusnul Chotimmah|Winda Efanur Fs| Nurul C| Arifah

back to top