Menu
UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan Pokok di Jatim Dipastikan Aman

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan…

Surabaya-KoPi|Menjelang b...

Pemerintah Bantul Siap Dukung Kontes Robot Indonesia di UMY

Pemerintah Bantul Siap Dukung Konte…

Sleman-KoPi| Menjelang pe...

Tahun Politik, Akun Buzzer di Media Sosial Bermunculan

Tahun Politik, Akun Buzzer di Media…

Sleman-KoPi| Menjelang pi...

Prev Next

Lebih baik mati, daripada kita pergi

Lebih baik mati, daripada kita pergi
“Kita Pokok’e, menolak tanpa syarat. Kalau menyangkut hak tanah itu sudah menyangkut perut. Kalau dirampas sama saja kita juga kelaparan.”

KulonProgo-KoPi| Rencana pembangunan Bandara baru di Kabupaten Kulon Progo masih mendapat penolakan kuat dari masyarakat. Khususnya masyarakat yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT), yakni organisasi yang didirikan sejak 3 tahun lalu. Penolakan tanpa syarat tersebut dilakukan karena beberapa hal.

Pertama, unsur budaya menjadi alasan yang tidak dapat ditolerir. Masyarakat yang tergabung dalam WTT menolak tanpa syarat. Mereka ingin mempertahankan peninggalan leluhur, yakni tanah kelahiran yang mereka tempati. Bahkan ketika diwawancarai, warga mengatakan bahwa mereka siap bertahan untuk melakukan perlawanan.

Berdasarkan dari keterangan Bupati Kulon Progo, Dr. Hasto Wardoyo, akan ada sekitar 350 Hektar lahan pertanian yang akan hilang akibat dari pembangunan Bandara. Artinya akan ada banyak petani yang kehilangan lahan pertanian, penggarap yang kehilangan tanah garapan, dan buruh tani yang kehilangan pekerjaannya.

“Lebih baik mati, daripada kita pergi, karena apa, kita kena pun akan mati secara perlahan tidak mempunyai pekerjaan tidak mempunyai lahan pangan. Bandara tidak jadi!” Ujar Samiati, salah seorang warga yang rumah dan lahan pertaniannya termasuk dalam wilayah pembangunan Bandara.

Kepastian mengenai jumlah kompensasi untuk tanah hunian dan lahan pertanian juga tidak kunjung diberikan oleh Bupati maupun PT. Angkasa Pura. Hal ini pula yang membuat warga menjadi geram dan memutuskan untuk bergabung ke WTT.

Menanggapai penolakan-penolakan tersebut, Humas PT. Angkasa Pura, Hariyadi memberikan penjelasan bahwa kepastian harga bisa ditentukan apabila ada kepastian tempat. Penduduk harus menyatakan kesetujuannya terlebih dahulu untuk kemudian menentukan harga.

“Sekarang kan baru nanya setuju nggak. Harga itu yang pasti harga pasar sebagai basisnya. Ditambah ganti rugi tadi (tanah, bangunan, dan perasaan). Dan pasti bukan NJOP, dan berbasis pada harga pasar saat itu. Lha kalau ditentukan sekarang, wong proses pembebasan masih setahun lagi. Kira-kira tanah setahun lagi turun atau naik? Kalau ditentukan sekarang kan rugi dong (masyarakat),” terang Hariyadi.

Dampak dari rencana pembangunan Bandara tidak saja membuat keresahan masyarakat karena tempat tinggal dan mata pencaharian, namun juga menghadirkan bahaya tersendiri dalam tatanan masyarakat. Kelompok masyarakat terbagi menjadi dua kelompok, yakni kelompok pedukung dan juga penolak.

“Misal kenduri 50 orang, ada (masyarakat) yang kontra, (jumlahnya) akan berkurang. Prinsipnya itu hidup maisng-masing. Di daging (Masyarakat inti yang terkena dampak) itu kontra, yang di sayap pro- juga, mereka lahannya doang, kalau disini (daging) habis semuanya,” tambah Samiati.

Menanggapi konflik yang muncul tersebut, Surono, Akademisi Pusat Studi Pancasila UGM angkat bicara. Surono mengatakan, hal tersebut sudah merupakan rumus. Namun ini yang sangat perlu diperhatikan pemerintah. Invasi budaya (melalui mediasi Bandara) akan selalu menimbulkan pergesekan dalam masyarakat. Hal tersebut yang kemudian memecah masyarakat menjadi kelompok pendukung dan penolak. Ini adalah bentuk kecil dari dampak budaya dari pembangunan Bandara.

Surono sendiri tidak menyatakan dukungan maupun penolakan, dia menekankan jika memang pembangunan bandara adalah penting untuk dilakukan, maka pemerintah harus menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul karena pembangunan tersebut, khususnya permasalahan pergesekan budaya. Namun jika tidak terlalu penting, Surono pribadi mengatakan bahwa sebaiknya bandara tetap di Adi Sutjipto. | Chusnul Chotimmah|Winda Efanur Fs| Nurul C| Arifah

back to top