Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Kebijakan pemerintah menciptakan kesenjangan antar sekolah

Kebijakan pemerintah menciptakan kesenjangan antar sekolah

Jogjakarta-KoPi| Kini praktek pendidikan sekolah negeri menjadi ajang jualan bagi sekolah. Masing-masing sekolah negeri saling bersaing untuk mendapatkan posisi terunggul. Persaingan tak kasat mata terjadi disinyalir karena ketidakjelasan dari kebijakan dinas pendidikan setempat.

Persaingan antar sekolah negeri sangat kentara di kotamadya. Sekolah kota mempercantik gedung untuk daya tarik siswa hingga iming-imimg ekstrakurikuler yang akan mengeksplor skill siswa. Ketika sekolah negeri kota saling bersaing, sementara sekolah negeri di desa pun bersaing. Bedanya, mereka bersaing mendapatkan fasilitas dari Dinas pendidikan.

Selama ini dinas Pendidikan melalui APBD menyalurkan bantuan pendidikan kepada sekolah. Namun dinas pendidikan menyandarkan syarat bantuan pada hal administratif semata.

Menurut Kepala Sekolah SDN Mertelu Baru, Pathuk, Gunungkidul, Jauhari menjelaskan sekolahnya jarang mendapatkan bantuan dari Dinas pendidikan setempat. Akibatnya beberapa gedung mengalami kerusakan dan tidak terawat dengan baik.

Jauhari mengalami dilematis terkait perawatan gedung. Pasalnya peraturan kini melarang sekolah mengambil pungutan dari wali murid. Bila pun memungut tidak memungkinkan dengan kondisi masyarakatnya yang menengah ke bawah.

Sementara tetangga sekolah, SDN Mertelu mendapatkan bantuan rehabilitasi gedung. Padahal secara fisik SDN Mertelu masih memilki fisik yang layak. Jauhari tidak mengerti dasar kriteria Dinas Pendidikan menentukan sekolah yang dibantu.

Hal serupa juga terjadi di Sanden, Bantul. Sebanyak 14 sekolah se-kecamatan Sanden saling berlomba membangun gedung. Pihak sekolah secara personal melakukan lobi-lobi ke elite pendidikan. Semakin dekat relasi dengan pejabat pemerintahan akan lebih mudah mengakses dana pendidikan.

Menurut seorang guru SDN Bantul mengungkapkan dirinya mempunyai kedekatan dengan pejabat dinas. Kedekatan ini memudahkan sekolahnya mendapat bantuan.

Secara terpisah pakar sosiologi pendidikan UNAIR, Dr. Tuti Budirahayu mendesak pihak pemerintah untuk merombak regulasi yang lebih tepat, agar tercipta keadilan sosial bagi sekolah. Selama ini regulasi justru mengakibatkan jurang kesenjangan antar sekolah negeri.

“Harus ada kebijakan yang pro kepada sekolah. Sekolah tertinggal tidak bisa maju, karena mereka kurang infomasi,” kata Tuti penulis buku Kesenjangan Kualitas Pendidikan di Indonesia ini.

Berlakunya otonomi pengelolaan sekolah sama saja membiarkan sekolah baik mampu maupun tertinggal untuk bersaing di rimba pendidikan. “Sekolah tertinggal jangan suruh bersaing. Mereka dibimbing, disupport. Perlahan-lahan bisa bersaing dengan sekolah yang lain,” jelas Tuti melalui seluler.

Tuti menambahkan tugas sekolah tertinggal lebih berat daripada sekolah maju. Pasalnya mereka harus mendidik murid dengan latar belakang sosial, psikologi, ekonomi dan geografis yang sulit. |Winda Efanur FS|Frenda Yentin|Cucuk Armanto|

back to top