Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Kapitalisasi pendidikan Indonesia

Kapitalisasi pendidikan Indonesia

Sub Judul

KoPi – Mencerdaskan Kehidupan bangsa. Tiga kata penting peninggalan Founding Father dalam pembukaan UUD ’45 menjadi fondasi utama dalam berbangsa dan bernegara. Wajar dipahami jika hal ini dirasa penting karena pendiri bangsa ini sadar, melalui pendidikan cita-cita bangsa dapat diraih. Tidak cukup sampai di situ, kembali ditekankan urgensi pendidikan pada pasal 31 negara menjamin setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan. Namun realita saat ini bertolak belakang dengan cita-cita ideal yang digagas kala Indonesia baru saja merebut kemerdekaannya.  Hari ini, pendidikan telah dirampas secara sadar dan terang-terangan.

Pada rilisan Unicef tahun 2012 menjabarkan, masih ada 2,3 juta anak umur 7-15 tahun yang tidak bersekolah. Di provinsi yang termasuk padat penduduk, Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah ada sekitar 42% yang putus sekolah.  Fakta diatas menggambarkan pemerintah dalam menjalankan amanah  konstitusi tidak sepenuhnya mulus, karena hari ini sekolah tidak lagi mudah diakses, khususnya oleh masyarakat miskin.

Bagaimana tidak, meski sejumlah kebijakan pemerintah diupayakan namun tetap saja pendidikan adalah barang mewah. Menurut Edi Subkhan, pegiat yang menaruh perhatian di bidang pendidikan menyatakan  saat ini dunia pendidikan tak ubahnya sebuah aktifitas menggiring sekolah maupun universitas menjadi komoditas dagang atau badan usaha untuk mengeruk laba dan akumulasi kapital, mengubah pendidikan  sebagai perusahaan/korporasi, hingga sekolah diarahkan dan dikelola menggunakan prinsip-prinsip manajemen perusahaan. Bagaimana universitas di Indonesia saat ini larut dalam kontestasi menuju World Class University dan kampus-kampus tersebut menguras anggarannya unutuk menaikkan peringkatnya dalam pemeringkatan global yang diselenggarakan oleh Webometric, THE, QS, dan lainnya.

“Mestinya uang tersebut dapat diarahkan untuk menguatkan pengembangan ilmu pengetahuan dan program pengabdian pada masyarakat yang betul-betul secara riil mampu memberdayakan masyarakat dan membuahkan perubahan sosial” katanya.

Awal Mula Kapitalisasi di Indonesia

Pelacakan terhadap kapitalisasi pendidikan di Indonesia, menurut pria yang saat ini aktif menjadi dosen jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Unnes bermula sejak menguatnya orientasi pembangunan di Indonesia diarahkan oleh grand design dari Amerika Serikat melalui para mafia Berkeley.

Ketika ekonomi menjadi panglima dalam pembangunan Indonesia sejak awal Orde Baru, maka sejak itulah orientasi pengembangan pendidikan formal juga diarahkan untuk mengikuti cara pandang kapitalis yang menempatkan pendidikan sebagai institusi penyuplai tenaga kerja saja. Di era globalisasi tentu saja infiltrasi kapitalisme diperkuat dengan hadirnya banyak lembaga berlevel internasional di Indonesia yang memberi banyak bantuan dengan syarat menghadirkan tenaga ahli dari asing, pembayaran dengan dolar, dan hal-hal yang mengikat lainnya.

Selain itu, untuk mendapatkan legitimasinya beberapa putusan dipenetrasikan agar memudahkan liberalisme pendidikan diimplementasikan secara legal. Undang-Undang No. 9/2009 tentang Badan Hukum Pendidikan dan program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Untung saja kedua kebijakan tersebut sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Kebijakan lain adalah Perpres Republik Indonesia No. 36/2010 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal yang di dalamnya boleh ada investasi asing masuk maksimal 49 persen dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

back to top