Menu
Inkubasi Tahap 1 Resmi Buka Gelaran Soprema 2018

Inkubasi Tahap 1 Resmi Buka Gelaran…

Jogja-KoPi| Kegiatan Inku...

Lestarikan Budaya Tradisional, UAJY Adakan Lomba Jemparingan

Lestarikan Budaya Tradisional, UAJY…

Jogja-KoPi| Universitas A...

Niagahoster Devcussion 2.0 Dorong ​Web-Professional Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Dorong ​…

Yogyakarta, 25 September ...

Lantik Heru Tjahjono, Pakde Karwo Ingatkan Dua Fungsi Sekda

Lantik Heru Tjahjono, Pakde Karwo I…

Surabaya-KoPi| Sesuai UU ...

Kepa BNPT Ajak Mahasiswa UGM Jauhi Paham Radikal

Kepa BNPT Ajak Mahasiswa UGM Jauhi …

 JogjaKoPi| Kepala B...

Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Prev Next

Kapitalisasi pendidikan Indonesia

Kapitalisasi pendidikan Indonesia

Sub Judul

KoPi – Mencerdaskan Kehidupan bangsa. Tiga kata penting peninggalan Founding Father dalam pembukaan UUD ’45 menjadi fondasi utama dalam berbangsa dan bernegara. Wajar dipahami jika hal ini dirasa penting karena pendiri bangsa ini sadar, melalui pendidikan cita-cita bangsa dapat diraih. Tidak cukup sampai di situ, kembali ditekankan urgensi pendidikan pada pasal 31 negara menjamin setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan. Namun realita saat ini bertolak belakang dengan cita-cita ideal yang digagas kala Indonesia baru saja merebut kemerdekaannya.  Hari ini, pendidikan telah dirampas secara sadar dan terang-terangan.

Pada rilisan Unicef tahun 2012 menjabarkan, masih ada 2,3 juta anak umur 7-15 tahun yang tidak bersekolah. Di provinsi yang termasuk padat penduduk, Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah ada sekitar 42% yang putus sekolah.  Fakta diatas menggambarkan pemerintah dalam menjalankan amanah  konstitusi tidak sepenuhnya mulus, karena hari ini sekolah tidak lagi mudah diakses, khususnya oleh masyarakat miskin.

Bagaimana tidak, meski sejumlah kebijakan pemerintah diupayakan namun tetap saja pendidikan adalah barang mewah. Menurut Edi Subkhan, pegiat yang menaruh perhatian di bidang pendidikan menyatakan  saat ini dunia pendidikan tak ubahnya sebuah aktifitas menggiring sekolah maupun universitas menjadi komoditas dagang atau badan usaha untuk mengeruk laba dan akumulasi kapital, mengubah pendidikan  sebagai perusahaan/korporasi, hingga sekolah diarahkan dan dikelola menggunakan prinsip-prinsip manajemen perusahaan. Bagaimana universitas di Indonesia saat ini larut dalam kontestasi menuju World Class University dan kampus-kampus tersebut menguras anggarannya unutuk menaikkan peringkatnya dalam pemeringkatan global yang diselenggarakan oleh Webometric, THE, QS, dan lainnya.

“Mestinya uang tersebut dapat diarahkan untuk menguatkan pengembangan ilmu pengetahuan dan program pengabdian pada masyarakat yang betul-betul secara riil mampu memberdayakan masyarakat dan membuahkan perubahan sosial” katanya.

Awal Mula Kapitalisasi di Indonesia

Pelacakan terhadap kapitalisasi pendidikan di Indonesia, menurut pria yang saat ini aktif menjadi dosen jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Unnes bermula sejak menguatnya orientasi pembangunan di Indonesia diarahkan oleh grand design dari Amerika Serikat melalui para mafia Berkeley.

Ketika ekonomi menjadi panglima dalam pembangunan Indonesia sejak awal Orde Baru, maka sejak itulah orientasi pengembangan pendidikan formal juga diarahkan untuk mengikuti cara pandang kapitalis yang menempatkan pendidikan sebagai institusi penyuplai tenaga kerja saja. Di era globalisasi tentu saja infiltrasi kapitalisme diperkuat dengan hadirnya banyak lembaga berlevel internasional di Indonesia yang memberi banyak bantuan dengan syarat menghadirkan tenaga ahli dari asing, pembayaran dengan dolar, dan hal-hal yang mengikat lainnya.

Selain itu, untuk mendapatkan legitimasinya beberapa putusan dipenetrasikan agar memudahkan liberalisme pendidikan diimplementasikan secara legal. Undang-Undang No. 9/2009 tentang Badan Hukum Pendidikan dan program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Untung saja kedua kebijakan tersebut sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Kebijakan lain adalah Perpres Republik Indonesia No. 36/2010 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal yang di dalamnya boleh ada investasi asing masuk maksimal 49 persen dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

back to top