Menu
Fatma Saifullah Yusuf Raih Penghargaan Certified Public Speaker Kehormatan

Fatma Saifullah Yusuf Raih Pengharg…

Surabaya-KoPi| Istri Waki...

Dari yang tersimpan

Dari yang tersimpan

Catatan Ugo Untoro atas P...

Petugas pingsan, Gus Ipul ikut panik

Petugas pingsan, Gus Ipul ikut pani…

Tuban-KoPi| Wakil Gubernu...

Muhammadiyah mendukung proses penegakkan hukum terhadap Setya Novanto

Muhammadiyah mendukung proses peneg…

Jogja-KoPi|Ketua umum PP ...

Peneliti : Mayoritas usaha persusuan dikelola secara tradisional

Peneliti : Mayoritas usaha persusua…

Jogja-KoPi| Peneliti Bida...

Gus Ipul : Industri pariwisata memerlukan infrastruktur yang memadai

Gus Ipul : Industri pariwisata meme…

Surabaya-KoPi| Pembanguna...

Alumni UAJY Raih Piala Citra FFI 2017

Alumni UAJY Raih Piala Citra FFI 20…

Jogja-KoPi| Bayu Prihanto...

Australia kabulkan gugatan Petani Rumput Laut

Australia kabulkan gugatan Petani R…

Kupang-KoPi|Pengadilan Fe...

Sektor pekerja informal tantangan terbesar target BPJS Kesehatan di 2019

Sektor pekerja informal tantangan t…

Jogja-KoPi|Pakar Jaminan ...

Prev Next

Di Yogyakarta, Perempuan lebih banyak menggugat cerai suami Featured

Di Yogyakarta, Perempuan lebih banyak menggugat cerai suami

Jogja-KoPi| Pria muda sekitar 39 tahun itu memandang nanar ke arah depan. Sementara kedua tangannya memegang erat sisi kursi yang ia duduki. Pria itu tengah menunggu giliran untuk sebuah sidang perceraian di Pengadilan Agama di Yogyakarta, beberapa pekan lalu.

Ia datang sendirian. Sementara istrinya gagal hadir dengan alasan tak diketahui. Pria bernama Ngadimin (Nama Samaran) itu bercerita istrinyalah yang menggugat cerai dirinya. Dengan nada murung ia mengatakan sebenarnya tak ingin bercerai dengan perempuan yang dicintainya dan memberinya satu orang anak, usia 5 tahun.

"Mungkin saya tak punya penghasilan yang baik, Mas. jadi istri saya menggugat cerai," katanya perlahan. " Istri saya sekarang menjadi PNS dan gaya hidupnya jadi agak berubah," tambahnya. Matanya menerawang ke langit-langit ruangan.

Kasus Ngadimin yang mendapatkn gugat cerai, bukan satu-satunya di Yogyakarta. Bahkan data di Pengadilan Agama Yogyakarta, kasus gugat cerai lebih dominan ketimbang pria yang menceraikan istrinya atau cerai talak di setiap tahun. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, Hajah Tatikusmiati, SH membenarkan hal tersebut.

Pada tahun 2016 saja pengadilan menerima 500 kasus gugatan cerai sementara kasus gugatan talak cerai hanya 133 kasus. Jumlah kasusnya pun tak berubah dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2015, pengadilan menerima 493 gugat cerai dan hanya 180 cerai talak. Pada tahun 2014, pengadilan menerima 500 kasus gugat cerai, sementara cerai talak hanya 184 kasus.

Kasus gugat cerai dari istri pun memang paling banyak diajukan di semua pengadilan agama. Seperti di pengadilan Agama Bantul dan Sleman. 

"Luar DIY pun, seperti daerah pesisir Cilacap itu gugat cerai juga tinggi dibandingkan cerai talak," kata Tatikusuma.

Masih menurut Tatikusuma, kebanyakan kasus gugat cerai disebabkan oleh faktor ekonomi, namun faktor lain juga kadang mempengaruhi perceraian. Seperti hadirnya pihak ketiga, ketidak harmonisan keluarga, ditinggal pergi suami atau bahkan sang istri tertarik atau diambil lelaki lain.

Penggugat pun juga diberi kemudahan, mereka bisa langsung mengajukan gugatan berdasarkan domisili mereka. Sehingga tidak harus penggugat mencatumkan domisili nikah ataupun domisili suami.

Dr. Ahmad Bahiej,Sh. M.hum. Kepala Prodi Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga mengatakan tingginya cerai gugat dibandingkan cerai talak karena semakin terbukanya akses bagi perempuanu untuk melakukan gugatan.

Pertama dari sisi peraturan perdata yg ada di pengadilan agama dipermudah. Selama ini kasus perdata harus diajukan di pengadilan domisili tertuntut bisa diajukan domisili penuntut. Sehingga mempermudah bagi perempuan untuk melakukan tuntutan cerai.

Kedua ada program beberapa tahun terakhir 'posbakum' ((pos bantuan hukum) dari Mahkamah Agung juga memberikan pengaruh. Sebenarnya memberikan kemudahan bagi kedua pihak, katanya,  tapi bagi kaum perempuan itu menjadi pendorong keberanian mereka untuk mengajukan tuntutan hukum ataupengajuan cerai.

Posbakum ini memberikan bantuan hukum untuk kalangan tidak mampu, baik dari dinas maupun masyarakat umum.

Menurutnya dalam tradisi Islam, ketika pihak istri mengajukan cerai, sebelumnya memang dianggap tabu. Dari sudut pandang norma agama Islam, pendapat para ulama, tidak boleh untuk melakukan cerai gugat.

Ahmad bahiej mengatakan jika dilihat dari perspektif para ulama dulu memang tidak boleh. Tetapi menurutnya ini hanya soal fiqih Indonesia yang dianut oleh berbagai kepentingan, tidak hanya terikat pada satu mahzab tertentu. Seperti jika memang diperlukan kesetaraan gender untuk diterima oleh fiqih Indonesia.

"Tapi hukum ini kan selalu melakukan pembaharuan sesuai dengan kebutuhan." Katanya di sela-sela kesibukannya di kantornya UIN Kalijaga Yogyakarta.

Menurut profesor bewajah ramah ini ada kemungkinan fenomena ini bisa juga akibat merasuknya pemikiran feminisme di dalam masayarkat.

"Kalau saya melihat ini sudah zamannya dimana kedudukan laki-laki dan perempuan itu dalam posisi sama, termasuk dalam aspek hukum, setara di mata hukum," ujarnya.

Sementara itu Ardhie Raditya, pakar kajian budaya di sosiologi Unesa Surabaya mengaku terkejut dengan fenomena gugat cerai di Yogyakarta.

"Ini sangat mengejutkan saya. Yogyakarta ini dikenal sebagai salah satu daerah yang kental budaya jawanya. Budaya jawa yang selalu menggaungkan tiga konsep ur, yaitu sumur, dapur, dan kasur.

Raditya melihat tiga hal atau alasan yang membentuk fenomena ini marak. Menurutnya jika memang faktor ekonomi mendominasi motif perceraian dari kalangan wanita.

Pertama, ada kemungkinan kedua belah pihak (suami istri) belum siap menikah karena menghadapi double income. Pada saat ini, Yogyakarta dan kota-kota besar lainnya sedang dilanda godaan budaya konsumerisme yang tinggi.

Masyarakatnya pun doyan belanja dan membeli barang sepuas-puasnya. Pasangan ini pun kemungkinan bercerai karena tidak bisa menahan godaan konsumsi.

Di tengah situasi masyarakat yang konsumti, sang istri sebagai pemegang keuangan keluarga tidak dapat bertahan pada godaan ini. Akibatnya keadaan ekonomi terguncang karena belanja dan lain-lain dan berujung ke perceraian. Seolah hedonisme menjadi penyebab dari keretakan rumah tangga ini.

Kedua, pihak perempuan memiliki standar sosial atau derajat yang lebih tinggi . Mereka seolah berada di kelas sosial tertinggi melebihi lelaki, mungkin menengah sederajat.

Apalagi jika perempuan tersebut mempunyai sifat matriarki yang kuat. Besar kemungkinan terjadi perceraian. Hal ini didukung pula oleh pendidikan yang dienyam perempuan. Semakin tinggi pendidikannya, maka semakin besar wanita berani untuk mengajukan gugatan.

Alasan kedua juga yang dapat menandai bahwa ada kemungkinan peretakan budaya patriakisme . Perlahan patriakisme, dimana kaum Hawa termaginalkan dibandingkan kaum Adam. Pria mendominasi budaya dan keluarga. Ini bisa menandai sebuah gerakan feminisme.

Ketiga, perempuan ini belum siap menghadapi hidup rumah tangga. Mereka belum siap menghadapi tantangan berumah tangga, ombang-ambingnya, dan semua permasalahannya. Mereka seolah ingin kembali ke masa lajangnya.

Raditya belum yakin dengan anggapan adanya budaya pragmtisme yang mendorong gugat cerai dalam masyarakat Yogyakarta.

"Peluangnya sangat kecil, karena kita harus melihat kembali usia pernikahan. Jika semakin singkat usia pernikahan maka semakin besar peluang munculnya budaya pragmatisme.

Semisal mereka hanya menikah selama satu bulan lalu cerai, itu dapat menunjukkan adanya budaya pragmatisme." Jelas Raditya lewat sambungan posel.

KDRT

Sedangkan Differentia One, Manajer Humas Rifka Annisa Woman Crisis Center punya pendapat lain. Differentia lebih melihat fenomena gugat cerai akibat kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Rifka Annisa memiliki catatan kasus KDRT dalam berbagai bentuk atau kategori sejak tahun 2010 hingga 2016, seperti Kekerasan Terhadap Istri, Kekerasan Dalam Pacaran, Pemerkosaan, Pelecehan Seksual, Kekerasan Dalam Keluarga, Trackfficing dan Kekerasan Terhadap Anak.

Di tahun 2016 Kekerasan Terhadap Istri mencapai 216 kasus, sementara di tahun 2015 mencapai 231 kasus. Kasus kekerasan terhadap istri ini tercatat lebih banyak dari jenis kasus kekerasan lain (Bisa dilihat di tabel).

New Picture 4

"Disitu kita melihat dari pihak perempuan itu sudah membuat keputusan menempuh perceraian. Perceraian ini dipandang sebagai penyelesaian permasalahan KDRT. Yang pasti intinya ini dapat menjadi fenomena perempuan yang kemungkinan menyadari haknya dan kemudian muncul kesadaran potensial dimana ia sadar bisa menggunakan hak tersebut untuk melawan penindasan KDRT lewat cerai gugat." Jelas Differentia.

Meskipun demikian, Rifka Annisa mencoba menekan kasus penceraian dan KDRT dengan memberikan kesadaran pada kedua pasangan untuk mempertimbangkan semuahal termasuk keluarganya, kondisi setelah cerai dan kondisi anak-anaknya.

"Kami juga selalu menjelaskan kepada klien kami tentang faktor risiko yang dapat terjadi setelah perceraian akibat KDRT. Salah satunya dengan memberikan penyadaran perceraian bukan solusi utama," terang Differentia.

Menurutnya, perceraian tidak menjamin mantan suami tidak melakukan KDRT pada istri barunya.

"Ini tidak memotong rantai kekerasan. Pilihannya adalah memutus rantai tersebut dengan konsultasi dan intervensi." tutupnya.| Syidiq Syaifullah Ardli| Hengki

back to top