Logo
Print this page

Bupati ke Sultan, Sultan ke Angkasa (Pura)

Bupati ke Sultan, Sultan ke Angkasa (Pura)
Menurut Wahana Tritunggal, Pemerintah baik provinsi dan kabupaten saling lempar tanggung jawab. Tidak mampu memberi kepastian . Mereka tidak memberi jaminan tentang nasib rakyatnya. Apa yang mereka pikirkan hanya proyek besar. Tidak memikirkan rakyatnya. Mereka saling lempar tanggung jawab.

Kulonprogo-KoPi| “Ketika Angkasa Pura bertemu ketua WTT, dia bilang “saya cuma membangun nanti terserah kabupaten nanti bisa menyediakan tempat atau tidak. Kalau saya tidak harus di Kulonprogo atau di Temon, pokoknya saya hanya membangun” dan pada saat itu Pak Bupati ditanyai jawabannya terserah warga tetapi Pak Bupati kalau didepan yang pro bandara (seperti Angkasa Pura pejabat pemerintahan dll) bupati minta untuk segera dibangun  bandaranya. Makanya itu masyarakat pada sebel dan bilang “gelo pilih Hasto”, keluh salah satu warga Palihan, Samiyati.

Samiyati merupakan salah satu dari 600 anggota WTT yang menolak pembangunan bandara di Kulonprogo. Menurutnya warga seringkali mengadakan komunikasi dengan pemerintah kabupaten hingga pusat. Terutama dengan bupati dr. Hasto, dalam komunikasi itu warga selalu mengatakan penolakannya.

Namun menurut ketua WTT, Martono, respon pemerintah tidak tegas, mereka cenderung saling lempar tanggung jawab. Seolah tidak ada yang mau bertanggung jawab soal pembangunan bandara.

“WTT dari awal menolak pembangunan bandara. Soal bandara pemerintah itu saling lempar. Bupati bilangnya tergantung gubernur, gubernur tergantung Angkasa Pura,  Angkasa Pura bilang kalau saya itu kalau tidak dikasih tempat di Kulonprogo itu ya nggak papa, tergantung Bupatinya.

Nah, bupatinya dikejar tergantung tim percepatan bandara. Kita Sampai ngotot-ngototan nggak ketemu dan dalam waktu dekat ini kami akan silaturahim ke Pak Hasto menagih janji soal komunikasinya dengan sultan”, jelas Martono.
Menanggapi hal ini dr. Hasto selaku bupati Kulonprogo mengatakan dirinya sudah sering berkomunikasi dengan gubernur terkait bandara dan tim percepatan bandara. Pertemuan itu telah menuju pada satu kesimpulan tentang lanjut atau batalnya bandara.

“Sehingga persoalan membatalkan atau meneruskan bukanlah soal orang per orang. Namun pada prosedur yang telah ditempuh. Kami sudah melakukan sosilaisasi, dan yang sedang berlangsung konsultasi publik. Sehingga kesimpulan dan kelanjutan bandara ini tergantung hasil prosedur tersebut. “

“Nah,” lanjut dr. Hasto.”bagi pihak yang tidak setuju, ada konsultasi public, media komunikasi bagi warga menyalurkan penolakannya. Saat ini baru tahap konsultasi publik. Bila proses ini selesai kepastian IPL (Ijin Penetapan Lokasi) gubernur akan turun. Untuk saat ini baru IPL kementrian perhubungan yang turun.

Secara pribadi baik dari bupati dr. Hasto dan WTT sama-sama menyempurnakan ikhtiar. Meskipun berbeda tujuan, kita berharap menemukan titik penyelesaian antara kedua belah pihak. Mega proyek bandara ini bukan lagi isu lokal tetapi sudah nasional. Rencananya bandara ini 5 kali lebih besar daripada Lanud Adisucpto.| Winda Efanur Fs| Chusnul Chotimmah

Related items

© 2016 www.koranopini.com (PT Proyeksi Indonesia Grup). All rights reserved.