Menu
Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyaman Jadi Bagian Penting dalam Pembangunan di Jatim

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyama…

Surabaya-KoPi| Suasana am...

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan Ibu Hamil, MMSA Berikan Wawasan Tentang Perdarahan

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan…

Bantul-KoPi| Sepanjang ...

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjukan Barongsai dan Liong LED

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjuka…

Sleman-KoPi| Sebagai wuju...

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSANAKAN LATIHAN PRAMUKA YUDHA

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSAN…

AKADEMI MILITER – KoPi|...

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Luncurkan Kick-Off Program Talent Pitching

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Lunc…

Sleman-KoPi | Terobosan...

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker ke PT. Vitapharm

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker k…

Surabaya-KoPi| Koperasi...

Pameran patung Komroden Haro

Pameran patung Komroden Haro

Pameran patung Komroden H...

Di Hadapan Peserta Lemhannas, Pakde Karwo Paparkan Budaya Lokal di Jatim

Di Hadapan Peserta Lemhannas, Pakde…

Surabaya-KoPi| Gubernur...

Penyelesaian Kasus Montara “Test Case” Komitmen Persahabatan Australia

Penyelesaian Kasus Montara “Test Ca…

Kupang-KoPi| Laporan In...

Prev Next

Tidak ada konflik antar lembaga di KPK vs Polri

Tidak ada konflik antar lembaga di KPK vs Polri
Surabaya – KoPi | Ahli hukum Universitas Indonesia Prof. Hikmahanto Juwana menyatakan konflik KPK-Polri bukanlah konflik antar lembaga. Lembaga menurutnya adalah entitas yang abstrak. Kemelut dan konflik yang terjadi adalah karena ada individu-individu yang memiliki jabatan dalam lembaga tersebut. Mereka mengesankan lembaga ikut tergerak dalam kemelut antar individu tersebut.
 

“Bila ada individu, baik di Polri maupun di KPK yang menggerakkan mesin organisasi dan gerakan tersebut mengesankan gesekan, maka publik menilai hal itu sebagai benturan antar lembaga,” ungkapnya dalam Seminar Nasional Konsolidasi dan Prospek Penegakan Hukum Pasca Konflik Kelembagaan di Universitas Surabaya (26/3).

Hikmahanto mengatakan, penegakan hukum merupakan komponen terpenting dalam keberadaan hukum. Namun sering kali penegakan hukum dilakukan bukan untuk tujuan hukum. Hal itu menyebabkan munculnya istilah kriminalisasi.

“Kriminalisasi muncul karena yang dicari adalah kesalahan, bukan kejahatan. Yang dicari dalam penegakan hukum adalah keuntungan pribadi, dendam, tujuan politik, dan lain-lain,” ungkap Hikmahanto.

Hikmahanto menyimpulkan, konflik KPK-Polri ini membuktikan penegakan hukum dan HAM bukan sesuatu yang kaku, saklek, dan ditentukan oleh standar baku. Makanya reaksi masyarakat serta merta muncul ketika penegakan hukum dan pemenuhan muncul di media. Presiden, dalam hal ini Jokowi, menjadi korban karena kegagalannya dalam memperhatikan reaksi masyarakat.

“Masyarakat itu memiliki logika sendiri. Bila tidak diperhatikan, justru akan menggerus kepercayaan masyarakat pada pemegang kebijakan,” pungkasnya.

back to top