Menu
Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program Kampus Sehat dan Bebas Asap Rokok

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program …

Jogja-KoPi| Departemen Te...

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalitas Kayu

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalita…

Bantul-KoPi| Tim Pengabdi...

Pakar UGM Ajak Masyarakat Memanen Air Hujan

Pakar UGM Ajak Masyarakat Memanen A…

Jogja-KoPi| Pakar Hidrolo...

BKP: Indonesia Fokus Pada Peningkatan Kompetitifitas Produk Agrikultur

BKP: Indonesia Fokus Pada Peningkat…

Bantul-KoPI|Pada tahun 20...

UNIVERSITAS MENYAMBUT R.I KEEMPAT

UNIVERSITAS MENYAMBUT R.I KEEMPAT

Oleh Moh. Mudzakkir(Dosen...

Pakde Karwo : 2/3 Perguruan Tinggi Swasta Sumbangkan Kaum Intelektual di Jatim

Pakde Karwo : 2/3 Perguruan Tinggi …

Surabaya-KoPi| Sebanyak 2...

Pengungsi Korban Gempa di Gumantar Banyak Terserang Ispa

Pengungsi Korban Gempa di Gumantar …

Lombok-KoPi| Sebanyak 30 ...

Prev Next

Tidak ada konflik antar lembaga di KPK vs Polri

Tidak ada konflik antar lembaga di KPK vs Polri
Surabaya – KoPi | Ahli hukum Universitas Indonesia Prof. Hikmahanto Juwana menyatakan konflik KPK-Polri bukanlah konflik antar lembaga. Lembaga menurutnya adalah entitas yang abstrak. Kemelut dan konflik yang terjadi adalah karena ada individu-individu yang memiliki jabatan dalam lembaga tersebut. Mereka mengesankan lembaga ikut tergerak dalam kemelut antar individu tersebut.
 

“Bila ada individu, baik di Polri maupun di KPK yang menggerakkan mesin organisasi dan gerakan tersebut mengesankan gesekan, maka publik menilai hal itu sebagai benturan antar lembaga,” ungkapnya dalam Seminar Nasional Konsolidasi dan Prospek Penegakan Hukum Pasca Konflik Kelembagaan di Universitas Surabaya (26/3).

Hikmahanto mengatakan, penegakan hukum merupakan komponen terpenting dalam keberadaan hukum. Namun sering kali penegakan hukum dilakukan bukan untuk tujuan hukum. Hal itu menyebabkan munculnya istilah kriminalisasi.

“Kriminalisasi muncul karena yang dicari adalah kesalahan, bukan kejahatan. Yang dicari dalam penegakan hukum adalah keuntungan pribadi, dendam, tujuan politik, dan lain-lain,” ungkap Hikmahanto.

Hikmahanto menyimpulkan, konflik KPK-Polri ini membuktikan penegakan hukum dan HAM bukan sesuatu yang kaku, saklek, dan ditentukan oleh standar baku. Makanya reaksi masyarakat serta merta muncul ketika penegakan hukum dan pemenuhan muncul di media. Presiden, dalam hal ini Jokowi, menjadi korban karena kegagalannya dalam memperhatikan reaksi masyarakat.

“Masyarakat itu memiliki logika sendiri. Bila tidak diperhatikan, justru akan menggerus kepercayaan masyarakat pada pemegang kebijakan,” pungkasnya.

back to top