Menu
Gunung Merapi Berpeluang Alami Letusan Efusif Yang Aman.

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letu…

Jogja-KoPi| Kepala Balai ...

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di Proses Magmatisnya.

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di…

Jogja-KoPi| Balai Penyeli...

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Gerakan Filantropi Islam Sebagai Deradikalisasi

Gerakan Filantropi Islam Sebagai De…

Sleman-KoPi| Dewasa ini, ...

Prev Next

Tidak ada konflik antar lembaga di KPK vs Polri

Tidak ada konflik antar lembaga di KPK vs Polri
Surabaya – KoPi | Ahli hukum Universitas Indonesia Prof. Hikmahanto Juwana menyatakan konflik KPK-Polri bukanlah konflik antar lembaga. Lembaga menurutnya adalah entitas yang abstrak. Kemelut dan konflik yang terjadi adalah karena ada individu-individu yang memiliki jabatan dalam lembaga tersebut. Mereka mengesankan lembaga ikut tergerak dalam kemelut antar individu tersebut.
 

“Bila ada individu, baik di Polri maupun di KPK yang menggerakkan mesin organisasi dan gerakan tersebut mengesankan gesekan, maka publik menilai hal itu sebagai benturan antar lembaga,” ungkapnya dalam Seminar Nasional Konsolidasi dan Prospek Penegakan Hukum Pasca Konflik Kelembagaan di Universitas Surabaya (26/3).

Hikmahanto mengatakan, penegakan hukum merupakan komponen terpenting dalam keberadaan hukum. Namun sering kali penegakan hukum dilakukan bukan untuk tujuan hukum. Hal itu menyebabkan munculnya istilah kriminalisasi.

“Kriminalisasi muncul karena yang dicari adalah kesalahan, bukan kejahatan. Yang dicari dalam penegakan hukum adalah keuntungan pribadi, dendam, tujuan politik, dan lain-lain,” ungkap Hikmahanto.

Hikmahanto menyimpulkan, konflik KPK-Polri ini membuktikan penegakan hukum dan HAM bukan sesuatu yang kaku, saklek, dan ditentukan oleh standar baku. Makanya reaksi masyarakat serta merta muncul ketika penegakan hukum dan pemenuhan muncul di media. Presiden, dalam hal ini Jokowi, menjadi korban karena kegagalannya dalam memperhatikan reaksi masyarakat.

“Masyarakat itu memiliki logika sendiri. Bila tidak diperhatikan, justru akan menggerus kepercayaan masyarakat pada pemegang kebijakan,” pungkasnya.

back to top