Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Tidak ada konflik antar lembaga di KPK vs Polri

Tidak ada konflik antar lembaga di KPK vs Polri
Surabaya – KoPi | Ahli hukum Universitas Indonesia Prof. Hikmahanto Juwana menyatakan konflik KPK-Polri bukanlah konflik antar lembaga. Lembaga menurutnya adalah entitas yang abstrak. Kemelut dan konflik yang terjadi adalah karena ada individu-individu yang memiliki jabatan dalam lembaga tersebut. Mereka mengesankan lembaga ikut tergerak dalam kemelut antar individu tersebut.
 

“Bila ada individu, baik di Polri maupun di KPK yang menggerakkan mesin organisasi dan gerakan tersebut mengesankan gesekan, maka publik menilai hal itu sebagai benturan antar lembaga,” ungkapnya dalam Seminar Nasional Konsolidasi dan Prospek Penegakan Hukum Pasca Konflik Kelembagaan di Universitas Surabaya (26/3).

Hikmahanto mengatakan, penegakan hukum merupakan komponen terpenting dalam keberadaan hukum. Namun sering kali penegakan hukum dilakukan bukan untuk tujuan hukum. Hal itu menyebabkan munculnya istilah kriminalisasi.

“Kriminalisasi muncul karena yang dicari adalah kesalahan, bukan kejahatan. Yang dicari dalam penegakan hukum adalah keuntungan pribadi, dendam, tujuan politik, dan lain-lain,” ungkap Hikmahanto.

Hikmahanto menyimpulkan, konflik KPK-Polri ini membuktikan penegakan hukum dan HAM bukan sesuatu yang kaku, saklek, dan ditentukan oleh standar baku. Makanya reaksi masyarakat serta merta muncul ketika penegakan hukum dan pemenuhan muncul di media. Presiden, dalam hal ini Jokowi, menjadi korban karena kegagalannya dalam memperhatikan reaksi masyarakat.

“Masyarakat itu memiliki logika sendiri. Bila tidak diperhatikan, justru akan menggerus kepercayaan masyarakat pada pemegang kebijakan,” pungkasnya.

back to top