Menu
Montara Task Force harus ambil alih penecemaran Laut Timor

Montara Task Force harus ambil alih…

Kupang-KoPi| "Montara T...

Jatim Best Practice Perdagangan Antar Daerah

Jatim Best Practice Perdagangan Ant…

Bandung-KoPi| Perdagang...

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersinergi Susun RKPD

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersiner…

Surabaya-KoPi| Forum Li...

Banjir Sungai Welang,  Pemerintah Lakukan Pendataan dan Beri Penanganan Darurat

Banjir Sungai Welang, Pemerintah L…

(Fotomilik: Jatim TIMES) ...

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Harkat dan Martabat Manusia

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Har…

Bantul-KoPi| Globalisas...

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyaman Jadi Bagian Penting dalam Pembangunan di Jatim

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyama…

Surabaya-KoPi| Suasana am...

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan Ibu Hamil, MMSA Berikan Wawasan Tentang Perdarahan

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan…

Bantul-KoPi| Sepanjang ...

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjukan Barongsai dan Liong LED

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjuka…

Sleman-KoPi| Sebagai wuju...

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSANAKAN LATIHAN PRAMUKA YUDHA

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSAN…

AKADEMI MILITER – KoPi|...

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Luncurkan Kick-Off Program Talent Pitching

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Lunc…

Sleman-KoPi | Terobosan...

Prev Next

Tidak ada kepastian hukum, Kehakiman harus diaudit

Tidak ada kepastian hukum, Kehakiman harus diaudit

Yogya – KoPi, Terjadinya proliferasi (perluasan) kekuasaan kehakiman di tanah air pasca reformasi, merupakan tuntutan riil bangsa untuk memperbaiki penegakan hukum. Sehingga praktik ketatanegaraan dapat berjalan lebih baik, sesuai dengan prinsip good governance serta check and balance.

Pasca reformasi, memang, desakan dari masyarakat semakin menguat untuk mengembalikan fungsi hakiki kekuasaan kehakiman demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum, dan prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman yang demokratis. Meski proliferasi ini dinilai positif bagi kelangsungan kehidupan ketatanegaraan RI, namun sikap kritis dari warga negara juga diperlukan dengan pertimbangan aspek manajemen modern dan isu efisiensi.

Sebagaimana dikatakan Dr Siti Fatimah, SH, M.Hum, proliferasi diartikan sebagai perluasan atau pemekaran kekuasaan kehakiman, di mana Mahkamah Agung (MA) bukan lagi satu-satunya lembaga penegak hukum. Saat ini, Indonesia juga memiliki Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY) yang juga lahir sebagai organ tambahan (auxiliary organ) pelaku kekuasaan kehakiman.

Proliferasi terjadi karena adanya ketidakpercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia. Di samping itu, ruang lingkup kewenangan MA sangat luas sehingga menyebabkan penumpukan perkara. “Ini berimplikasi pada penyelesaian perkara yang memakan waktu sangat lama,” papar Siti Fatimah.

Menurut dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta ini, model kekuasaan kehakiman yang ideal untuk Indonesia ke depan adalah sebagaimana telah dikemukakan oleh Raine, yaitu modernisasi peradilan dengan prinsip-prinsip manajemen modern. Manajemen modern yang dimaksud adalah seperti yang dilakukan Inggris pada era Perdana Menteri Tony Blair.

Tony Blair mengenalkan tujuh prinsip ABCDEFG, yaitu Doing it (the justice) All together, Better, Cost effectifely, Democratically, Efficiently, Faster, doing it for Government. Ia juga menambahkan satu prinsip lagi, yaitu P, yang artinya doing it for People, atau melakukan perbaikan kekuasaan kehakiman demi tegaknya keadilan dan kesejahterakan untuk semua rakyat.

Siti Fatimah merekomendasikan untuk dilakukannya audit menajemen yang menyeluruh terhadap efektifitas kekuasaan kehakiman di Indonesia. Audit ini meliputi segala aspek manajemen lembaga kekuasaan kehakiman mulai dari struktur organisasinya, tata kelolanya, perencanaannya, sistem operasinya, manajemen sumber daya manusianya, rekrutmennya, cara kerjanya, dan aspek-aspek lainnya.

Menurut doktor ke-41 yang diluluskan program pasca sarjana FH UII Yogyakarta itu, kekuasaan kehakiman yang baik dan dikelola oleh orang yang tepat akan dapat menjamin kepastian hukum bagi semua pencari keadilan.

Reporter: Affan Safani Adham

back to top