Menu
Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Senyawa Atasi Limbah Tambang

Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Sen…

Sleman-KoPi| Tim mahasisw...

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letusan Efusif Yang Aman.

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letu…

Jogja-KoPi| Kepala Balai ...

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di Proses Magmatisnya.

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di…

Jogja-KoPi| Balai Penyeli...

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Prev Next

Susi diduga miliki pulau ilegal, Formakpi desak KPK usut

milik:aweaceh.blogspot.com milik:aweaceh.blogspot.com

Jakarta- KoPi - Andi Awal Mangantarang, Koordinator Presidium Pusat Forum Mahasiswa Aktivis Pemerhati Hukum & Demokrasi Indonesia (FORMAKPI), mempertanyakan dugaan kuat atas penguasaan Pulau Sevelak ( Desa Salur, Kec, Teupah, Kab. Simeuleu, Aceh) tanpa administarsi hukum yang jelas atau di bawah tangan. Pernyataan ini disampaikan melaui email, 13 November 2014.

"Kami mempertanyakan bisnis Saudari Pudjiastuti di pulau yang masih milik pemerintah tersebut. Sebab proses jual beli pulau tersebut tidak di ketahui dan telah di larang oleh pemerintah setempat, apa lagi setelah kami melakukan konfirmasi dan kros cek kepada pemda, juga mengatakan tidak tahu menahu mengenai kepemilikan pulau tersebut oleh Saudari Susi Pudjiastuti.

Pemerintah yang semestinya menjadi contoh, karena dalam beberapa kasus sudah sangat sering terjadi jual beli pulau bermasalah, kemudian mengingat beberapa kasus sebelumnya bahwa kepemilikan tanah apa lagi ini aset negara tidak bisa di kuasai sepenuhnya dan di monopoli oleh perseorangan (UU No.5 tahun 1960). apa lagi jika mengingat bahwa saudari Susi kini orang yang duduk di pemerintahan yang harus dan mestinya memberikan contoh, Kami khawatir ini adalah preseden buruk bagi pembantu-pembantu Jokowi dan bukan tidak mungkin posisi Susi bisa di manfaatkan untuk penyalahgunaan kewenangan demi kepentingan pribadi dan bisninya.

Untuk kami akan terus melengkapi hasil investigasi dan laporan dari bawah, agar hal ini segera di tindak lanjuti, dan bila perlu jikalau kemudian hari Susi terlibat, akan di proses sesuai hukum yang berlaku. Karena kuat dugaan bahwa memang kepemilikan pulau tersebut jauh dari kaidah administrasi hukum. Untuk Kami juga mendesak KPK memeriksa, Mengklafikasi dan Kross-Cek kepada saudari Susi pudjiastuti terhadap Laporan Harta yang baru saja saudari Susi serahkan ke KPK karena sinkronisasi hal ini erat kaitannya dengan harta kekayaan Susi yang bisa saja di peroleh tidak sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku."

back to top