Menu
Jatim Best Practice Perdagangan Antar Daerah

Jatim Best Practice Perdagangan Ant…

Bandung-KoPi| Perdagang...

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersinergi Susun RKPD

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersiner…

Surabaya-KoPi| Forum Li...

Banjir Sungai Welang,  Pemerintah Lakukan Pendataan dan Beri Penanganan Darurat

Banjir Sungai Welang, Pemerintah L…

(Fotomilik: Jatim TIMES) ...

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Harkat dan Martabat Manusia

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Har…

Bantul-KoPi| Globalisas...

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyaman Jadi Bagian Penting dalam Pembangunan di Jatim

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyama…

Surabaya-KoPi| Suasana am...

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan Ibu Hamil, MMSA Berikan Wawasan Tentang Perdarahan

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan…

Bantul-KoPi| Sepanjang ...

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjukan Barongsai dan Liong LED

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjuka…

Sleman-KoPi| Sebagai wuju...

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSANAKAN LATIHAN PRAMUKA YUDHA

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSAN…

AKADEMI MILITER – KoPi|...

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Luncurkan Kick-Off Program Talent Pitching

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Lunc…

Sleman-KoPi | Terobosan...

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker ke PT. Vitapharm

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker k…

Surabaya-KoPi| Koperasi...

Prev Next

Ribuan penerima beasiswa Supersemar terancam Drop Out

Ribuan penerima beasiswa Supersemar terancam Drop Out

Kasus hukum Yayasan Supersemar menuju titik. Nasib ribuan mahasiswa penerima beasiswanya pun di ujung tanduk. Banyak yang kuatir akan terjadi drop out bila beasiswa dibekukan. Satu-satunya cara menyelamatkan, adalah melepas hak tanggung jawab Yayasan Supersemar.

Jogjkarta-KoPi| Proses hukum Yayasan Supersemar masih berjalan. Sidang Aanmaning atau penentuan eksekusi terhadap Yayasan Supersemar akan diputuskan pada tanggal 20 Januari mendatang. Padahal awalnya dijadwalkan pada 23 Desember 2015, dan 6 Januari 2016. Hal ini mengkuatirkan banyak pihak, terutama penerima beasiswa.

Menurut Wasekjen Keluarga Besar Alumni Penerima Beasiswa Supersemar, Agus Riyanto, eksekusi aset Yayasan Supersemar jelas merugikan mahasiswa penerima beasiswa Supersemar. Sudah puluhan tahun lamanya yayasan mencerdaskan putra bangsa. Serta ratusan cendekiawan dan founding father tercetak berkat Yayasan Supersemar.

"Mahasiswa benar-benar marah, bantuan (Yayasan Supersemar) bisa membantu keluarga kurang mampu untuk bisa belajar, prestasi makin tinggi dan baik. Yayasan Supersemar memberikan mereka berkarir semua, seperti alumni Yayasan menjadi orang besar seperti Prof. Mahfud MD, dan Mensesneg, Prof. Pratikno,"jelas Agus saat dihubungi melalui telepon pada tanggal 12 Januari 2016.

Melihat kontribusi yang besar Yayasan Supersemar terhadap bangsa, Agus memandang negara tidak boleh tergesa-gesa mengeksekusi aset yayasan. Namun negara harus menimbang jasa yayasan terhadap anak bangsa. Serta keberlanjutan nasib para penerima beasiswa yayasan. Mengingat hingga kini ada 17.000 mahasiswa dan pelajar bergantung pada beasiswa Supersemar.

Sementara salah satu penerima beasiswa supersemar, Edo menjelaskan gabungan mahasiswa penerima beasiswa dan alumni hingga kini terus menggalakkan dukungan terhadap Yayasan Supersemar. Dukungan berupa petisi dan clash action.

"Beasiswa sangat membantu kami, untuk biaya kuliah. Sekarang kan sistemnya UKT atau Uang Kuliah Tunggal agak mahal,"jelas mahasiswa asal Universitas Diponegoro, Semarang tersebut.

Pandangan Hukum

Menurut Dosen Departemen Hukum Perdata UGM, Taufiq El Rahman, negara bisa berperan ganda sebagai aktor dalam kasus penyitaan aset yayasan Supersemar.

Pertama negara secara legal mengambil aset yayasan. Tanggung jawab yayasan membayar kerugian negara sebesar 4,4 triliun rupiah.

Merujuk kitab Undang-undang Perdata Pasal 1131 KUH Perdata, segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

"Penyitaan aset yayasan itu sah dilakukan, itu putusan sudah incracht," jelas Taufiq saat ditemui di FH UGM pada tanggal 14 Desember 2016.

Kedua, dengan mempertimbangkan sumbangsih yayasan dan nasib penerima beasiswa. Negara bisa melepaskan hak baik separuh maupun keseluruhan. Dalam arti negara memutus bersalah yayasan, tindak lanjutnya mengampuni yayasan. Negara menganggap selesai pembayaran yayasan.

"Sangat mungkin bagi negara, angka 4,4 triliun itu kecil (ketika negara menerapkan kebijakan pelepasan hak)," kata Taufiq.

Namun Taufiq meyakini penerapan kebijakan pelepasan hak itu akan mengundang pertentangan dari banyak kalangan karena dianggap meloloskan Yayasan Supersemar dari tanggung jawabnya. "Terlepas dari akan timbulnya pertentangan nanti, Taufiq menegaskan untuk menimbang nasib penerima beasiswa melalui 'win-win solution' dengan pelepasan hak." |Winda Efanur FS|

back to top