Menu
Jatim Best Practice Perdagangan Antar Daerah

Jatim Best Practice Perdagangan Ant…

Bandung-KoPi| Perdagang...

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersinergi Susun RKPD

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersiner…

Surabaya-KoPi| Forum Li...

Banjir Sungai Welang,  Pemerintah Lakukan Pendataan dan Beri Penanganan Darurat

Banjir Sungai Welang, Pemerintah L…

(Fotomilik: Jatim TIMES) ...

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Harkat dan Martabat Manusia

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Har…

Bantul-KoPi| Globalisas...

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyaman Jadi Bagian Penting dalam Pembangunan di Jatim

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyama…

Surabaya-KoPi| Suasana am...

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan Ibu Hamil, MMSA Berikan Wawasan Tentang Perdarahan

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan…

Bantul-KoPi| Sepanjang ...

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjukan Barongsai dan Liong LED

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjuka…

Sleman-KoPi| Sebagai wuju...

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSANAKAN LATIHAN PRAMUKA YUDHA

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSAN…

AKADEMI MILITER – KoPi|...

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Luncurkan Kick-Off Program Talent Pitching

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Lunc…

Sleman-KoPi | Terobosan...

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker ke PT. Vitapharm

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker k…

Surabaya-KoPi| Koperasi...

Prev Next

Pukat FH UGM: Gelagat penegak hukum menghambat pemberatasan korupsi

Pukat FH UGM: Gelagat penegak hukum menghambat pemberatasan korupsi

Sleman-KoPi| Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM menggelar konfrensi pers “Outlook Pemberantasan Korupsi tahun 2017” bertempat di Kantor Pukat FH UGM, Senin (16/1). Pukat melihat adanya permasalahan yang akan terjadi pada pemberantasan korupsi dalam tubuh aparat penegak hukum di tahun 2017.

Bercemin pada tahun 2016, Pukat menilai permasalahan pemberantasan korupsi terhambat karena penolakan pemeriksaan oleh aparat. Beberapa kasus penolakan dilakukan oleh pihak kepolisian.

Perseteruan yang panas antara KPK dan kepolisian pada tahun 2015 merupakan penyebab terhambatnya pemeriksaan korupsi pada kepolisian di tahun 2016.

“Penolakan ini menjadi sinyal yang buruk, ketika polisi secara jelas menghambat penyidikan kasus korupsi,” jelas Fariz Fachriyan, peneliti Pukat.

Pukat juga melihat setidaknya ada dua kasus pada penolakan pemeriksaan korupsi, pertama adalah penolakan pemeriksaan 8 anggota perwira Polri oleh KPK, terkait kasus Bupati Banyuasin karena merasa pemeriksaan internal sudah dilakukan.

Kedua terkait kasus pemeriksaan 4 ajudan Nurhadi, sikap melawan ditunjukkan karena 4 ajudan tersebut tidak menghadiri pemanggilan KPK, sehingga KPK dan kepolisian membuat kesepakatan agar pemeriksaan dilakukan di Poso.

“KPK harus datang ke Poso untuk melakukan pemeriksaan karena 4 ajudan tersebut tidak menghadiri pemeriksaan di KPK dengan alasan menjalankan tugas di Poso,” jelas Fariz Fachriyan.

Di sisi lain, Fariz Fachriyan juga menyampaikan permasalahan penolakan pemeriksaan akan semakin memburuk dengan keluarnya surat edaran polisi Nomor KS/BP-211/XII/2016/DIVPROPAM.

Isi surat ini menjelaskan bahwa pemanggilan anggota Polri, melakukan penggeledahan, penyitaan, dan memeriksa lingkungan Markas Komando Polri (Mako Polri) harus se izin Kapolri.

“Tentu hal ini sangat disayangkan karena upaya pembersihan korupsi dalam hukum itu banyak dilakukan di kepolisian dan kejaksaan, ” papar peneliti muda ini.

Pukat menilai kasus penolakan pemeriksaan akan berdampak buruk di dalam diri penegak hukum, yang tentunya akan menghambat pemberantasan kasus korupsi di tahun 2017. |Syidiq Syaiful Ardli| Frenda Yentin|

back to top