Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Pukat dan KPPU mendiskusikan perubahan UU No 5 Tahun 1999

Pukat dan KPPU mendiskusikan perubahan UU No 5 Tahun 1999

Sleman-KoPi| Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM bersama Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) mengadakan Focus Group Discussion(FGD) tentang perubahan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, di kantor Pukat, Jumat (3/2).

KPPU sendiri muncul, berangkat dari UU nomor 5 tahun 1999 sebagai lembaga yang mengawasi praktek monopoli dan persaingan tidak sehat. KPPU akan melakukan beberapa tugas seperti menegakkan hukum persaingan usaha kepada pelaku usaha, memberi saran pertimbangan kepada pemerintahan terkait kebijakan, pengawasan merger, dan pengawasan kemitraan.

Dalam diskusi ini ditawarkan kemungkinan perubahan UU No 5 itu bisa mendapatkan perubahan setelah 16 tahun. Perubahan itu diantaranya independesi dan wewenang KPPU, perluasan pengertian pelaku usaha seperti wilayah usaha yang berdomisili di Indonesia saja, dan berkaitan penggabungan, pelemburan , pengembalian saham serta bagaimana pembentukan usaha patungan terjadi.

Beberapa kewenangan KPPU juga seperti menangani penyelesaian perkara persaingan usaha dengan penggeledahan dan penyitaan pada pelaku usaha. Dan tentu saja KPPU juga bergerak dalam mengolah kasus persengkongkolan dalam perjanjian.

Dalam pelaksanaannya KPPU akan mirip dengan KPK, seperti menerima kasus, menyidik, menginvestigasi laporan. Namun, Zaenal Muhktar anggota KPPU beranggapan ada sedikit per bedaan,setelah investigasi diserahkan kasus itu ke pengadilan.

"Dari hulu ke hilirnya penegakkan kasusnya seperti KPK, lalu setelah investigasi kasus itu diserahkan ke pengadilan," jelas Zaenal Muhktar.

Dengan perubahan ini, KPPU sendiri berharap agar menyamakan pendapat antara KPPU dan Stakeholder terkait perubahan UU no.5 tahun 1999. Karena hampir 16 tahun, permasalahan tentang penegakkan UU nomor 5 tahun 1999 masih memiliki sedikit masalah.

"Pertama KPPU bisa menjadi KPK, atau yang kedua KPPU bisa melakukan penyelidikan sendiri dengan pihak lain dan diujungnya bisa menyidangkan namun hal ini akan menjadi gangguan besar," pungkas Zaenal. |Syidiq Syaiful Ardli|

back to top