Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Pukat dan KPPU mendiskusikan perubahan UU No 5 Tahun 1999

Pukat dan KPPU mendiskusikan perubahan UU No 5 Tahun 1999

Sleman-KoPi| Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM bersama Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) mengadakan Focus Group Discussion(FGD) tentang perubahan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, di kantor Pukat, Jumat (3/2).

KPPU sendiri muncul, berangkat dari UU nomor 5 tahun 1999 sebagai lembaga yang mengawasi praktek monopoli dan persaingan tidak sehat. KPPU akan melakukan beberapa tugas seperti menegakkan hukum persaingan usaha kepada pelaku usaha, memberi saran pertimbangan kepada pemerintahan terkait kebijakan, pengawasan merger, dan pengawasan kemitraan.

Dalam diskusi ini ditawarkan kemungkinan perubahan UU No 5 itu bisa mendapatkan perubahan setelah 16 tahun. Perubahan itu diantaranya independesi dan wewenang KPPU, perluasan pengertian pelaku usaha seperti wilayah usaha yang berdomisili di Indonesia saja, dan berkaitan penggabungan, pelemburan , pengembalian saham serta bagaimana pembentukan usaha patungan terjadi.

Beberapa kewenangan KPPU juga seperti menangani penyelesaian perkara persaingan usaha dengan penggeledahan dan penyitaan pada pelaku usaha. Dan tentu saja KPPU juga bergerak dalam mengolah kasus persengkongkolan dalam perjanjian.

Dalam pelaksanaannya KPPU akan mirip dengan KPK, seperti menerima kasus, menyidik, menginvestigasi laporan. Namun, Zaenal Muhktar anggota KPPU beranggapan ada sedikit per bedaan,setelah investigasi diserahkan kasus itu ke pengadilan.

"Dari hulu ke hilirnya penegakkan kasusnya seperti KPK, lalu setelah investigasi kasus itu diserahkan ke pengadilan," jelas Zaenal Muhktar.

Dengan perubahan ini, KPPU sendiri berharap agar menyamakan pendapat antara KPPU dan Stakeholder terkait perubahan UU no.5 tahun 1999. Karena hampir 16 tahun, permasalahan tentang penegakkan UU nomor 5 tahun 1999 masih memiliki sedikit masalah.

"Pertama KPPU bisa menjadi KPK, atau yang kedua KPPU bisa melakukan penyelidikan sendiri dengan pihak lain dan diujungnya bisa menyidangkan namun hal ini akan menjadi gangguan besar," pungkas Zaenal. |Syidiq Syaiful Ardli|

back to top