Menu
Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyaman Jadi Bagian Penting dalam Pembangunan di Jatim

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyama…

Surabaya-KoPi| Suasana am...

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan Ibu Hamil, MMSA Berikan Wawasan Tentang Perdarahan

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan…

Bantul-KoPi| Sepanjang ...

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjukan Barongsai dan Liong LED

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjuka…

Sleman-KoPi| Sebagai wuju...

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSANAKAN LATIHAN PRAMUKA YUDHA

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSAN…

AKADEMI MILITER – KoPi|...

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Luncurkan Kick-Off Program Talent Pitching

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Lunc…

Sleman-KoPi | Terobosan...

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker ke PT. Vitapharm

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker k…

Surabaya-KoPi| Koperasi...

Pameran patung Komroden Haro

Pameran patung Komroden Haro

Pameran patung Komroden H...

Di Hadapan Peserta Lemhannas, Pakde Karwo Paparkan Budaya Lokal di Jatim

Di Hadapan Peserta Lemhannas, Pakde…

Surabaya-KoPi| Gubernur...

Penyelesaian Kasus Montara “Test Case” Komitmen Persahabatan Australia

Penyelesaian Kasus Montara “Test Ca…

Kupang-KoPi| Laporan In...

Prev Next

Proyek bandara senilai 7 trilyun, kok Amdalnya tidak jelas Featured

Proyek bandara senilai 7 trilyun, kok Amdalnya tidak jelas

Jogjakarta-KoPi| Menangnya warga Temon, Kulonprogo melawan Pemprov DIY di PTUN Yogyakarta dua pekan lalu (25/6), sesungguhnya membuktikan bahwa pihak Pemerintah Provinsi DIY memaksakan kehendak hanya demi proyek, bukan untuk rakyat. Demikian salah satu warga berpendapat.

“Mereka tidak mempertimbangkan keselamatan rakyat bila nanti terjadi bencana,” katanya.

Salah satu pertimbangan majelis hakim, Indah Tri Haryanti mengenai Pasal 51 G Peraturan Daerah  No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY Tahun 2009-2029. Perda tersebut menjelaskan penetapan kawasan rawan tsunami di sepanjang pantai di Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Gunungkidul.

Perda No 2 Tahun 2010 menjadi peringatan bagi Pemda bahwa kawasan Temon, Kulonprogo berpotensi tsunami. Lantas pembangunan baru dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap kondisi lingkungan dan sosial masyarakat setempat.

Sementara kajian terhadap lingkungan hidup wilayah pesisir Temon juga tidak mempunyai kajian yang jelas. Hingga kini pihak pemda belum mempublikasikan terkait AMDAL pembangunan bandara baru.

“Soal Amdal sampai hari ini juga tidak jelas apakah pembangunan Bandara ada atau belum. Di dalam pasal 6  ayat 6 PP No 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah, disebutkan juga seharusnya ada analisa mengenai dampak lingkungan,” komentar penasehat hukum WTT, Rizky Fatahillah.

Rizky menyanyangkan dalam persidangan pun dokumen mengenai AMDAL tidak ada. Absennya dokumen vital kajian AMDAL mengarahkan proyek besar sekelas bandara tidak memiliki keseriusan.

“Saat dipersidangan dokumen itu juga tidak ada, seharusnya proyek sekelas bandara yang punya dampak besar apalagi harus menggusur punya kajian yang dalam. Kalau tidak ada AMDAL ini kan seperti main-main dengan nasib orang, sangat mengerikan kalau AMDAL baru ada setelah digusur, kalau punya niat baik seharusnya AMDAL juga jadi basis untuk menjawab segala persoalan mengenai bandara selama ini,” jelas Rizky Fatahillah.

back to top