Menu
Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Gerakan Filantropi Islam Sebagai Deradikalisasi

Gerakan Filantropi Islam Sebagai De…

Sleman-KoPi| Dewasa ini, ...

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adalah Persatuan dan Kesatuan

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adala…

Jatim-KoPi| Salah satu ku...

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Masih Berpusat Pada Institusi Bukan Hakim Secara Personal

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehak…

Sleman-KoPi|Kemerdekaan k...

Prev Next

Proyek bandara senilai 7 trilyun, kok Amdalnya tidak jelas Featured

Proyek bandara senilai 7 trilyun, kok Amdalnya tidak jelas

Jogjakarta-KoPi| Menangnya warga Temon, Kulonprogo melawan Pemprov DIY di PTUN Yogyakarta dua pekan lalu (25/6), sesungguhnya membuktikan bahwa pihak Pemerintah Provinsi DIY memaksakan kehendak hanya demi proyek, bukan untuk rakyat. Demikian salah satu warga berpendapat.

“Mereka tidak mempertimbangkan keselamatan rakyat bila nanti terjadi bencana,” katanya.

Salah satu pertimbangan majelis hakim, Indah Tri Haryanti mengenai Pasal 51 G Peraturan Daerah  No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY Tahun 2009-2029. Perda tersebut menjelaskan penetapan kawasan rawan tsunami di sepanjang pantai di Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Gunungkidul.

Perda No 2 Tahun 2010 menjadi peringatan bagi Pemda bahwa kawasan Temon, Kulonprogo berpotensi tsunami. Lantas pembangunan baru dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap kondisi lingkungan dan sosial masyarakat setempat.

Sementara kajian terhadap lingkungan hidup wilayah pesisir Temon juga tidak mempunyai kajian yang jelas. Hingga kini pihak pemda belum mempublikasikan terkait AMDAL pembangunan bandara baru.

“Soal Amdal sampai hari ini juga tidak jelas apakah pembangunan Bandara ada atau belum. Di dalam pasal 6  ayat 6 PP No 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah, disebutkan juga seharusnya ada analisa mengenai dampak lingkungan,” komentar penasehat hukum WTT, Rizky Fatahillah.

Rizky menyanyangkan dalam persidangan pun dokumen mengenai AMDAL tidak ada. Absennya dokumen vital kajian AMDAL mengarahkan proyek besar sekelas bandara tidak memiliki keseriusan.

“Saat dipersidangan dokumen itu juga tidak ada, seharusnya proyek sekelas bandara yang punya dampak besar apalagi harus menggusur punya kajian yang dalam. Kalau tidak ada AMDAL ini kan seperti main-main dengan nasib orang, sangat mengerikan kalau AMDAL baru ada setelah digusur, kalau punya niat baik seharusnya AMDAL juga jadi basis untuk menjawab segala persoalan mengenai bandara selama ini,” jelas Rizky Fatahillah.

back to top