Menu
Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dalam Sehari, BPPTKG: Ini Memang Karakter Merapi.

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dal…

Jogja-KoPi| Gunung Merapi...

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran Persediaan Beras, Gula, dan Minyak Goreng di Yogyakarta Aman.

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran …

Jogja-KoPi| Perum Bulog d...

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan Pokok di Jatim Dipastikan Aman

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan…

Surabaya-KoPi|Menjelang b...

Prev Next

PKBI desak pemerintah membuat regulasi aborsi

PKBI desak pemerintah membuat regulasi aborsi

Jogjakarta-KoPi| Direktur Eksekutif PKBI, Chatarina Wahyurini mendesak pemerintah membuat regulasi yang mendukung aborsi aman. Menurut Chatarina aborsi aman dapat menekan tinggginya angka kematian ibu dan anak.


Pasalnya berdasarkan data WHO pada tahun 2007 tercatat sebanyak 14% Angka Kemtian Ibu (AKI) dampak dari aborsi tidak aman. Sedangkan Gulardi Wingjosastro (2001) menyebutkan dampak aborsi tidak aman terhadap AKI bisa mencapai 11-50%.

Fenomena ini terjadi karena pemerintah tidak membuka secara eksplisit kasus aborsi.
Meski mengaku tidak mendukung praktek aborsi secara terang-terangan, namun Chatarina berdalih adanya regulasi mengenai aborsi menjadi jawaban bagi perempuan. Kebijakan ini untuk perlindungan kepada perempuan dari resiko reproduksi.

Selama ini regulasi yang ada melarang praktek aborsi seperi KUHP pasal 299, 341, 342,343, 346-349, fatwa MUI 2005 dan UU No.36 tahun 2009. Sifat pelarangan tersebut akan gugur dengan kondisi darurat medis.

Sementara Chatarina menambahkan praktek aborsi yang difasilitasi oleh PKBI tidak melanggar regulasi secara umum. Pasalnya PKBI hanya menerima pasien yang tengah hamil maksimal 10 minggu.

“Tidak semua yang datang ke kita, kita terima kalau sudah besar ya tidak, maksimal usia kejamilan 10 minggu. Dalam agama pun masih dalam bentuk darah, “ papar Chatarina saat konfeensi pers di Novotel pada Jumat tanggal 4 Desember 2015.

PKBI memfasilitasi aborsi atau Kehamilan Tidak Diinginkan bagi perempuan yang tidak menginginkan kelahiran anaknya.Sebelum memutuskan aborsi, PKBI memberikan nasehat mengenai dampak baik dan buruk dari aborsi. Jalan aborsi ditempuh setelah upaya pendekatan gagal.

Fasilitas klinik PKBI tersebar di 12 kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Semarang, Surabaya dan Semarang. |Winda Efanur FS|

back to top