Menu
Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Gerakan Filantropi Islam Sebagai Deradikalisasi

Gerakan Filantropi Islam Sebagai De…

Sleman-KoPi| Dewasa ini, ...

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adalah Persatuan dan Kesatuan

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adala…

Jatim-KoPi| Salah satu ku...

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Masih Berpusat Pada Institusi Bukan Hakim Secara Personal

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehak…

Sleman-KoPi|Kemerdekaan k...

Prev Next

Perusahaan tidak daftarkan buruh ke BPJS, LBH anggap pemerintah abai

Perusahaan tidak daftarkan buruh ke BPJS, LBH anggap pemerintah abai

Jogja-KoPi| Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta (LBHY) mendesak agar pemerintah melakukan upaya melindungi buruh dengan memberikan pengawasan kepada perusahaan-perusahaan. Hal ini disampaikan dalam siaran perss-nya di Kantor LBH Yogyakata, Senin (9/11) setelah kejadian buruk yang menimpa Feri Ferdianto, buruh proyek PT Sarana Bangun Perkasa yang tengah menggarap Hartono Mall.

Feri, buruh asal Purwodadi, mengalami kecelakaan kerja saat tengah lembur pada 5 Agustus 2015 lalu. Akibat terjatuh dari lantai 5 ke lantai 3 tersebut Feri mengalami cidera fatal dan harus menjalani operasi di Rumah Sakit Sarjito Yogyakarta dengan biaya Rp. 53.000.000;

Menurut pihak LBH, biaya itu terlalu tinggi bagi Feri dan keluarganya yang berpengahsilan sangat sederhana. Sementara itu pihak perusahaan tidak menyertakan Feri dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

“Seharusnya perusahaan mendaftarkan dan menarik iuran maka beban itu tidak perlu ditanggung oleh keluarganya. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 pasal 27 ayat (1) pihak perusahaan bertanggung jawab secara penuh, terhadap hak pekerja seperti yang di alami Feri setara dengan jaminan kecelakaan kerja dari BPJS. Di sini, tampak bahwa peran negara dalam hal ini Dinas Ketanagakerjaan dan Transmingrasi, sampai hari ini masih gagal dalam melindungi buruh,” demikian pendapat LBH Yogyakarta. |Adhib

back to top