Menu
Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyaman Jadi Bagian Penting dalam Pembangunan di Jatim

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyama…

Surabaya-KoPi| Suasana am...

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan Ibu Hamil, MMSA Berikan Wawasan Tentang Perdarahan

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan…

Bantul-KoPi| Sepanjang ...

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjukan Barongsai dan Liong LED

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjuka…

Sleman-KoPi| Sebagai wuju...

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSANAKAN LATIHAN PRAMUKA YUDHA

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSAN…

AKADEMI MILITER – KoPi|...

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Luncurkan Kick-Off Program Talent Pitching

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Lunc…

Sleman-KoPi | Terobosan...

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker ke PT. Vitapharm

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker k…

Surabaya-KoPi| Koperasi...

Pameran patung Komroden Haro

Pameran patung Komroden Haro

Pameran patung Komroden H...

Di Hadapan Peserta Lemhannas, Pakde Karwo Paparkan Budaya Lokal di Jatim

Di Hadapan Peserta Lemhannas, Pakde…

Surabaya-KoPi| Gubernur...

Penyelesaian Kasus Montara “Test Case” Komitmen Persahabatan Australia

Penyelesaian Kasus Montara “Test Ca…

Kupang-KoPi| Laporan In...

Prev Next

Perusahaan tidak daftarkan buruh ke BPJS, LBH anggap pemerintah abai

Perusahaan tidak daftarkan buruh ke BPJS, LBH anggap pemerintah abai

Jogja-KoPi| Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta (LBHY) mendesak agar pemerintah melakukan upaya melindungi buruh dengan memberikan pengawasan kepada perusahaan-perusahaan. Hal ini disampaikan dalam siaran perss-nya di Kantor LBH Yogyakata, Senin (9/11) setelah kejadian buruk yang menimpa Feri Ferdianto, buruh proyek PT Sarana Bangun Perkasa yang tengah menggarap Hartono Mall.

Feri, buruh asal Purwodadi, mengalami kecelakaan kerja saat tengah lembur pada 5 Agustus 2015 lalu. Akibat terjatuh dari lantai 5 ke lantai 3 tersebut Feri mengalami cidera fatal dan harus menjalani operasi di Rumah Sakit Sarjito Yogyakarta dengan biaya Rp. 53.000.000;

Menurut pihak LBH, biaya itu terlalu tinggi bagi Feri dan keluarganya yang berpengahsilan sangat sederhana. Sementara itu pihak perusahaan tidak menyertakan Feri dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

“Seharusnya perusahaan mendaftarkan dan menarik iuran maka beban itu tidak perlu ditanggung oleh keluarganya. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 pasal 27 ayat (1) pihak perusahaan bertanggung jawab secara penuh, terhadap hak pekerja seperti yang di alami Feri setara dengan jaminan kecelakaan kerja dari BPJS. Di sini, tampak bahwa peran negara dalam hal ini Dinas Ketanagakerjaan dan Transmingrasi, sampai hari ini masih gagal dalam melindungi buruh,” demikian pendapat LBH Yogyakarta. |Adhib

back to top