Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Perlu perbaikan, DPRD Jatim akan rombak sistem pelayanan kesehatan

Perlu perbaikan, DPRD Jatim akan rombak sistem pelayanan kesehatan
Surabaya - KoPi| Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur berencana menggodok rancangan peraturan Daerah (Raperda) tentang sistem pelayanan kesehatan. Hal tersebut dilakukan untuk memperbaiki sistem pelayanan kesehatan di Jawa Timur.
 

Anggota Komisi E DPRD Jatim, M. Eksan di DPRD Jatim, Selasa (8/9) mengatakan Raperda sistem pelayanan kesehatan tersebut masih dalam proses penyusunan oleh Komisi E. Eksan menerangkan, sistem pelayanan kesehatan yang baru itu nantinya akan lebih mengutamakan pelayanan kesehatan preventif. Layanan tersebut akan diberikan terutama pada masyarakat yang belum tercover BPJS.

Lebih lanjut, Eksan juga mengatakan Raperda ini juga akan membahas sistem rujukan secara menyeluruh. Contohnya, jika orang mengalami sakit ringan, ia tidak perlu dirujuk ke RSUD dr. Soetomo, tapi cukup dilayani di rumah sakit tipe C atau tipe B.

"Dengan cara itu, diharapkan masalah overload di RSUD dr. Soetomo dapat dikurangi. Karena itu kami meminta Dinkes Jatim untuk segera menaikan UPT kesehatan di kabupaten/kota di Jatim untuk agar setara dengan Rumah Sakit Umum tipe C dan tipe B," ujar politisi asal Fraksi Nasdem–Hanura tersebut.

Ketua Komisi E DPRD Jatim, dr. Agung Mulyono juga berharap Raperda sistem pelayanan kesehatan ini dapat memperbaiki sistem pelayanan kesehatan yang ada di Jatim. Raperda ini juga diharapkan mampu menutup kekurangan pelayanan BPJS. 

Ia menjelaskan, sistem pelayanan kesehatan provinsi ini nantinya mengatur pelayanan kesehatan di Jatim secara menyeluruh. "Mulai dari pelayanan kesehatan tingkat satu hingga tingkat tiga seperti di puskesmas, klinik, hingga rumah sakit, diatur semuanya. Termasuk standar mutu dan prosedur pelayanan sehingga antara pasien dan dokter untuk kebaikan keduanya," ujar Agung.

Politisi asal Fraksi Demokrat ini mengatakan untuk realisasi sistem kesehatan provinsi tersebut ditargetkan selesai dibahas akhir Oktober. Selanjutnya Raperda tersebut akan masuk dalam sidang paripurna DPRD Jatim untuk disahkan menjadi Perda. 

back to top