Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Prev Next

Pemprov DIY harusnya tidak bisa bangun bandara baru

Pemprov DIY harusnya tidak bisa bangun bandara baru

Jogjakarta-KoPi| Meskipun Majelis Hakim di PTUN DIY memenangkan gugatan warga Temon, Kulonprogo yang tergabung Wahana Tri Tunggal (WTT), pihak Pemprov DIY berniat akan terus membangun bandara baru dan itu mereka berupaya mengajukan banding ke Mahkamah Agung.

Namun, bila ternyata banding mereka kalah lagi di MA, Pemprov DIY sepertinya telah menyiapkan rencana alternatif. Pembangunan bandara baru, mungkin akan dialihkan ke tempat lain seperti wilayah di Gunung Kidul.
Tim Percepatan Pembangunan bandara baru, Haryadi menegaskan pembangunan bandara tetap berjalan dengan wilayah baru selain di Temon, Kulonprogo, jika harus kalah lagi di Mahkamah Agung.

“Bila keputusan MA nantinya sama dengan PTUN DIY, maka harus mencari lokasi lain yang memenuhi syarat untuk pembangunan bandara. Untuk penetapan lokasinya, nanti akan dilakuakan fisibility studi (FS) atau studi kelayakan,” tulis Haryadi melalui pesan singkat.

Sementara pendapat berbeda disampaikan oleh penasehat hukum WTT, Rizky Fatahillah. Rizky menjelaskan pemerintah DIY tidak bisa membangun bandara baru. Pasalnya tidak ada peraturan yang mengamanatkan pembangunan bandara baru di wilayah DIY.

“Prinsipnya sekali lagi, peraturan nasional sampai perundangan RTRW propinsi dan kabupaten itu semua sejalan. Menurut  perundangan adanya pengembangan bandara  Adisucipto dan Adisumarmo. Kalau bandara dipindah di Bantul atau Gunung Kidul bakal sama hasilnya dengan kasus yang di Kulonprogo, karena acuannya tata ruang,” papar Rizky melalui telepon.

Rizky menambahkan sejak awal tahapan perencanaan bandara menyalahi aturan. Sehingga PT. Angkasa Pura 1 tidak bisa melanjutkan proses sosialisasi dan konsultasi publik kepada masyarakat.

“Dulu waktu proses pengadaan tanah harusnya proyek pembangunan bandara oleh PT Aangkasa Pura 1 sudah habis. Sebelum ada yang namanya sosialisasi dan konsultasi publik tentang pemeriksaan wilayah layak atau tidak itu diproses paling awal,” kata Rizky.

Sementara anggota DPRD DIY, Anwar Hamid mengatakan pemerintah bebas membangun bandara di manapun tempatnya asalkan sesuai dengan peraturan yang ada.

“Di manapun itu monggo, tapi prosedurnya sesuai regulasi, dengan tidak terbentur RTRW yang jadi landasan hukumnya,” papar Anwar.

back to top