Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Pembangunan bandara, Pemprov DIY dinilai langgar Perda RTRW

Pembangunan bandara, Pemprov DIY dinilai langgar Perda RTRW

Jogjakarta-KoPi| Akar kekisruhan pembangunan bandara baru di Temon, Kulonprogo, terletak di perbedaan tafsir Perda provinsi DIY No 2 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY Tahun 2009-2029.

Perbedaan tafsir tejadi pada pasal 21, 22, dan 23. Pemerintah provinsi DIY menafsirkan pengembangan bandara bisa diartikan dengan pembagunan bandara baru. Sementara pihak Wahana Tri Tunggal memandang pengembangan bandara berbeda dengan pembangunan bandara baru.

Alasan tafsir inilah yang kemudian menjadi dasar Tim Percepatan Pembangunan bandara melakukan tahapan proses pambangunan bandara baru di Temon, Kulonprogo.

Namun, penasehat hukum WTT, Rizky Fatahillah mengatakan pembangunan bandara baru bukan sekadar perbedaan tafsir melainkan tentang pelanggaran Perda Provinsi DIY No 2 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY Tahun 2009-2029 tersebut.

“SK Gubernur DIY tentang Izin Penetapan Lokasi (IPL) bandara bertentangan tidak hanya perda tersebut (Perda provinsi DIY No 2 tahun 2010) tetapi juga Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 tentang RTRW nasional, Peraturan Presiden No 28 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau Jawa-Bali,” papar Rizky.
Dalam hal ini, Guru Besar UGM, Prof. Nurhasan Ismail, Mewakili Pemrov DIY, berpendapat beda. Menurutnya peraturan RTRW menjelaskan lingkup perencanaan nasional secara umum.

“RTRW nasional itu lingkup Indonesia tidak akan ditemui ( rencana pembangunan bandara). Nasional itu sifatnya umum, belum masuk rencana detail,” tegas Prof. Nurhasan selaku saksi fakta Pemprov DIY.

Prof. Nurhasan juga memaparkan program pembangunan bandara baru wewenang kabupaten, selama ada peraturan RTRW daerah itu sudah melegitimasi pembangunan bandara baru.

“Kalau sudah cocok di kabupaten ya sudah, karena ini kan dilaksanakan di kabupaten. Itu program nasional iya, tapi itu RTRW daerah yang penting sudah padu ya sudah, jadi gak perlu nasional,” jelasnya saat dihubungi melalui telepon.

back to top