Menu
BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Penyeli...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Gerakan Filantropi Islam Sebagai Deradikalisasi

Gerakan Filantropi Islam Sebagai De…

Sleman-KoPi| Dewasa ini, ...

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adalah Persatuan dan Kesatuan

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adala…

Jatim-KoPi| Salah satu ku...

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Masih Berpusat Pada Institusi Bukan Hakim Secara Personal

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehak…

Sleman-KoPi|Kemerdekaan k...

Merapi Naik ke Status Waspada, Gempa Tremor dan Vulkanik Sempat Muncul Saat Letusan Freaktif.

Merapi Naik ke Status Waspada, Gemp…

Jogja-KoPi|Setelah Gunung...

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dalam Sehari, BPPTKG: Ini Memang Karakter Merapi.

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dal…

Jogja-KoPi| Gunung Merapi...

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran Persediaan Beras, Gula, dan Minyak Goreng di Yogyakarta Aman.

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran …

Jogja-KoPi| Perum Bulog d...

Prev Next

Pembangunan bandara, Pemprov DIY dinilai langgar Perda RTRW

Pembangunan bandara, Pemprov DIY dinilai langgar Perda RTRW

Jogjakarta-KoPi| Akar kekisruhan pembangunan bandara baru di Temon, Kulonprogo, terletak di perbedaan tafsir Perda provinsi DIY No 2 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY Tahun 2009-2029.

Perbedaan tafsir tejadi pada pasal 21, 22, dan 23. Pemerintah provinsi DIY menafsirkan pengembangan bandara bisa diartikan dengan pembagunan bandara baru. Sementara pihak Wahana Tri Tunggal memandang pengembangan bandara berbeda dengan pembangunan bandara baru.

Alasan tafsir inilah yang kemudian menjadi dasar Tim Percepatan Pembangunan bandara melakukan tahapan proses pambangunan bandara baru di Temon, Kulonprogo.

Namun, penasehat hukum WTT, Rizky Fatahillah mengatakan pembangunan bandara baru bukan sekadar perbedaan tafsir melainkan tentang pelanggaran Perda Provinsi DIY No 2 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY Tahun 2009-2029 tersebut.

“SK Gubernur DIY tentang Izin Penetapan Lokasi (IPL) bandara bertentangan tidak hanya perda tersebut (Perda provinsi DIY No 2 tahun 2010) tetapi juga Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 tentang RTRW nasional, Peraturan Presiden No 28 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau Jawa-Bali,” papar Rizky.
Dalam hal ini, Guru Besar UGM, Prof. Nurhasan Ismail, Mewakili Pemrov DIY, berpendapat beda. Menurutnya peraturan RTRW menjelaskan lingkup perencanaan nasional secara umum.

“RTRW nasional itu lingkup Indonesia tidak akan ditemui ( rencana pembangunan bandara). Nasional itu sifatnya umum, belum masuk rencana detail,” tegas Prof. Nurhasan selaku saksi fakta Pemprov DIY.

Prof. Nurhasan juga memaparkan program pembangunan bandara baru wewenang kabupaten, selama ada peraturan RTRW daerah itu sudah melegitimasi pembangunan bandara baru.

“Kalau sudah cocok di kabupaten ya sudah, karena ini kan dilaksanakan di kabupaten. Itu program nasional iya, tapi itu RTRW daerah yang penting sudah padu ya sudah, jadi gak perlu nasional,” jelasnya saat dihubungi melalui telepon.

back to top