Menu
Pejabat AS-Korea Utara Adakan Pembicaraan Soal Pengadaan Pertemuan Kembali Kedua Pemimpin.

Pejabat AS-Korea Utara Adakan Pembi…

Seoul-KoPi| Departemen lu...

Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Senyawa Atasi Limbah Tambang

Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Sen…

Sleman-KoPi| Tim mahasisw...

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letusan Efusif Yang Aman.

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letu…

Jogja-KoPi| Kepala Balai ...

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di Proses Magmatisnya.

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di…

Jogja-KoPi| Balai Penyeli...

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Prev Next

Muhammadiyah mendukung proses penegakkan hukum terhadap Setya Novanto

Muhammadiyah mendukung proses penegakkan hukum terhadap Setya Novanto

Jogja-KoPi|Ketua umum PP Muhammadiyah,Dr. H. Haedar Nashir,M. Si, mengatakan dirinya bersama Muhammadiyah mendukung proses penegakan hukum Setya Novanto. Ia pun menegaskan bahwa hukum harus berdiri diatas koridornya dan jangan dicampur adukkan dengan urusan politik.

"Hukum harus berdiri diatas koridor hukum, kita dukung kpk yang proses pemberantasannya diatas prinsip-prinsip hukum. Jangan pula proses penegakkan hukum dicampur aduk dengan urusan politik,"katanya usai jumpa pers persiapan Milad Muhammadiyah ke 105, di gedung Pimpinan pusat Muhammadiyah, Kamis (16/11).

Haedar juga menegaskan baik pada kasus mega korupsi ataupun kasus lain yang melibatkan nama seseorang dari suatu lembaga, harus mengedepankan proses hukum atau dalam hal ini usaha pemberantasan korupsi tanpa memandang jabatannya. Semua ini biasa dilakukan dalam proses penegakan hukum.

"Siapapun yang jadi tersangka dari usaha pemberantasan korupsi dia harus diletakkan di posisi warga negara yang harus taat hukum, baik itu apakah dia pejabat publik, ketua partai ,ketua ormas (organisasi masyarakat),ketua paguyuban. Itu biasa dan semua harus taat hukum,"imbuhnya.

Penetapan tersangka serta agenda jemput paksa Setya Novanto oleh KPK semalam (15/11), Haedar percaya KPK mempunyai mekanisme hukum yang tepat untuk melakukan proses itu. Tak hanya itu,untuk kasus dikemudian hari, ia juga menuturkan kepada ormas,partai atau lembaga tidak boleh menghalang-halangi proses hukum seperti penetapan tersangka atau korban.

Semua ajuan keberatan pun sebaiknya dilakukan dalam proses peradilan. Namun demikian Haedar juga berharap agar pengadilan indonesia pun menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan hukum

"Karena silahkan semua bertanding di pengadilan, bagi yang setuju dan tidak setuju, bagi yang diperlakukan korban atau tersangka, pengadilan sangat terbuka. Dengan harapan kami menghimbau juga peradilan di Indonesia semakin adil ,objektif dan berdiri tegas di atas hukum,"ucapnya

Ketua PP Muhammadiyah ini juga berpesan pada KPK dan Setya Novanto agar tetap mengikuti proses hukum. Semua pihak dimintanya agar mengikuti prosedur hukum tanpa melawannya.

"Siapapun yang ditetapkan terangka ataupun korban silahkan tempuh proses hukum, jangan melawan hukum. Bagi KPK juga karena hal -hal lain jangan melewati proses hukum. Artinya semua pihak harus kooperatif dalam proses hukum,termasuk Setya Novanto. Saya yakin Pak Setnov akan mempunyai jiwa negarawan yang besar dalam menghadapi kasus ini,"timpalnya

Seperti yang diketahui,semalam sekiranya pukul 10.00 WIB,KPK menetapkan ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka Korupsi E-KTP. KPK menjemput paksa Setnov dikediamannya di daerah Kebayoran, Jakarta pada saat itu juga,namun nihil karena Ketua DPR tersebut sudah pergi dari rumahnya . Sampai saat ini, belum diketahui secara pasti keberadaan Setnov.|Syidiq Syaiful Ardli

back to top