Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Metode penangkapan Densus 88 dinilai seperti penculikan

Metode penangkapan Densus 88 dinilai seperti penculikan

Bantu-KoPi|Tim Pembela Kebenaran (TPK) Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum UMY(FH UMY) mengkritik cara kerja penangkapan terduga teroris Achmad Romadlan Deny alias Ustadz Azzam oleh aparat penegak hukum Densus 88 anti terror.

Berdasarkan kronologisnya, pada tanggal 14 Agustus 2017, Ustadz Azzam ditangkap oleh Densus 88 setelah shalat maghrib di sebuah masjid di dekat rumahnya di kecamatan Karang Panjang Kabupaten Karanganyar.

Keterangan saksi yang berjalan beriringan dengan Suami Klien TPK menjelaskan Densus 88 pada saat itu menangkap Ustadz Azzam tanpa menunjukkan surat penangkapan serta tidak mengenalkan diri bahwa mereka polisi dan langsung membengkuk tubuh ustadz Azzam.

Surat penangkapan baru diberikan kepada Istri Ustadz Azzam beberapa hari setelahnya.Namun ,sang istri yang bernama Narsi menolak tanda tangan dan serta melaporkan hal penangkapan yang menimpa suaminya ke TPK FH UMY agar diberi bantuan hukum.

TPK sendiri beranggapan bahwa penangkapan Ustadz Azzam tak ayal seperti proses penculikan. Pasalnya Densus 88 tidak mematuhi aturan penangkapan polisi seperti menunjukkan surat penangkapan kepada Ustadz Azzam dan keluarganya.

"Padahal jarak masjid ke Rumah Ustadz Azzam tidak terlalu jauh,sehingga kendala apa yang dialami oleh Densus 88 untuk menunjukkan surat penangkapan?. Penangkapan Ustadz Azzam tidak berbeda dengan proses penculikan,"ujar Trisno Raharjo,kepala TPK saat Konfrensi Pers di Kantor PKBH,Rabu (23/8)

Setelah mendapatkan wewenang menjadi kuasa hukum dari Narsi pada tanggal 21 Agustus 2017, Trisno Raharjo beserta TPK segera menemui Ustadz Azzam 2 hari kemudian(hari ini) di Mako Brimob meminta untuk menjadikan TPK Kuasa dan penasihat Hukum Ustadz Azzam.

Namun demikian ,Mako Brimob tidak mengizin kan TPK untuk menemui Ustadz Azzam dengan dalih tidak adanya penyidik serta bukan jam kunjungan. Menurut Trisno ,lembaga bantuan hukum mempunyai wewenang untuk menemui klien atau calon kliennya tanpa perlu terikat waktu dan persyaratan.

"Kami hanya bisa menemui pada hari selasa dam Jumat, ketentuan ini jauh dari KUHAP yang memberikan hak sepenuhnya kepada penasihat hukum untuk dapat menemui tersangka atas permintaan keluarga agar dapat didampingi penasihat hukum,"ucapnya.

TPK pun sampai saat ini belum bisa menemui Ustadz untuk dimintai penjelasan soal kasus ini serta apakah ia terlibat dalam tindak terorisme.

Ustadz Azzam dikenai pengenaan pasal 15 Jo pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak pidana Terorisme. Ia diduga melakukan pemufakatan jahat ,percobaan,atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

TPK sendiri berjanji akan terus berusaha berkomunikasi ke Mako Brimob untuk segera menemui Ustadz Azzam dan dapat ditunjuk sebagai kuasa hukumnya. Lebih lanjut setelahnya TPK akan mengawal kasus Ustadz Azzam baik dalam proses pemberian pasalnya ,praperadilan, hingga putusan pengadilan.

"Kami akan terus berkomunikasi ke mako brimob, dan jika kami sudah ditunjukan oleh Ustadz azzam, kami akan memintanya untuk menjelaskan cerita sebenarnya dari ustadz Azzam apakah ia terlibat atau tidak. Tak hanya itu,kami juga akan membawa pasal-pasal ini ke praperadilan untuk dipertanyakan cara dan metode Densus 88. Saat ini kami masih kuasa hukum dari istri ustadz Azzam,"pungkasnya. |Syidiq Syaiful Ardli

back to top