Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Mahfud MD: KPK bisa dipanggil ke DPR tapi bukan lewat Hak Angket

Mahfud MD: KPK bisa dipanggil ke DPR tapi bukan lewat Hak Angket

Sleman-KoPi| Mahfud MD berpendapat hak angket tidak bisa diberikan kepada KPK. Pendapat itu disampaikan di Rumah Dinas Bupati Sleman, Selasa (20/6) menanggapi pertanyaan wartawan.

Menurut Mahfud, Hak Angket seharusnya diberikan kepada sesama lembaga pemerintah bukan KPK.

"Bagi saya pribadi, menurut saya Hak Angket tidak bisa ditunjukkan ke KPK namun untuk pemerintah, dalam tata hukum kita yaitu eksekutif,"katanya.

Menurutnya KPK sendiri sudah bekerja dengan baik, hal ini ditunjukkan lewat keberhasilan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Gubernur Bengkulu yang terjadi hari ini (20/6).

Meski demikian menurutnya perlakuan bebas Hak Angket bukan berarti KPK tidak bisa diperiksa dan bebas pengawasan. KPK sendiri bisa diperiksa entah itu lewat pengadilan atau DPR secara langsung.

"Apakaha KPK tidak bisa diperiksa? tentu saja bisa, namun bukan lewat hak angket. Kalau salah bisa ke pangadilan, kalau politik panggil saja ke DPR. Tidak ada lembaga yang tidak bisa diawasi,"ujarnya sebelum membuka acara Buka bersama dan Sarasehan KAHMI Majelis Wilayah DIY.

Berkaitan dengan panggilan pemeriksaan ini, ia pun menerangkan KPK bisa saja langsung dipanggil . Namun ia menyarankan sebaiknya KPK tidak memenuhi panggilan tersebut sampai sidang Kasus Miryam selesai diputuskan.
"Kalau dipanggill jangan mau dulu, terakhir-terakhir saja ,tunggu sampai kasus miryam diputus baru dia dipanggil,"pungkasnya.|Syidiq Syaiful Ardli

back to top