Menu
Gunung Merapi Berpeluang Alami Letusan Efusif Yang Aman.

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letu…

Jogja-KoPi| Kepala Balai ...

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di Proses Magmatisnya.

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di…

Jogja-KoPi| Balai Penyeli...

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Gerakan Filantropi Islam Sebagai Deradikalisasi

Gerakan Filantropi Islam Sebagai De…

Sleman-KoPi| Dewasa ini, ...

Prev Next

Mahfud MD: KPK bisa dipanggil ke DPR tapi bukan lewat Hak Angket

Mahfud MD: KPK bisa dipanggil ke DPR tapi bukan lewat Hak Angket

Sleman-KoPi| Mahfud MD berpendapat hak angket tidak bisa diberikan kepada KPK. Pendapat itu disampaikan di Rumah Dinas Bupati Sleman, Selasa (20/6) menanggapi pertanyaan wartawan.

Menurut Mahfud, Hak Angket seharusnya diberikan kepada sesama lembaga pemerintah bukan KPK.

"Bagi saya pribadi, menurut saya Hak Angket tidak bisa ditunjukkan ke KPK namun untuk pemerintah, dalam tata hukum kita yaitu eksekutif,"katanya.

Menurutnya KPK sendiri sudah bekerja dengan baik, hal ini ditunjukkan lewat keberhasilan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Gubernur Bengkulu yang terjadi hari ini (20/6).

Meski demikian menurutnya perlakuan bebas Hak Angket bukan berarti KPK tidak bisa diperiksa dan bebas pengawasan. KPK sendiri bisa diperiksa entah itu lewat pengadilan atau DPR secara langsung.

"Apakaha KPK tidak bisa diperiksa? tentu saja bisa, namun bukan lewat hak angket. Kalau salah bisa ke pangadilan, kalau politik panggil saja ke DPR. Tidak ada lembaga yang tidak bisa diawasi,"ujarnya sebelum membuka acara Buka bersama dan Sarasehan KAHMI Majelis Wilayah DIY.

Berkaitan dengan panggilan pemeriksaan ini, ia pun menerangkan KPK bisa saja langsung dipanggil . Namun ia menyarankan sebaiknya KPK tidak memenuhi panggilan tersebut sampai sidang Kasus Miryam selesai diputuskan.
"Kalau dipanggill jangan mau dulu, terakhir-terakhir saja ,tunggu sampai kasus miryam diputus baru dia dipanggil,"pungkasnya.|Syidiq Syaiful Ardli

back to top