Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Mahfud MD: KPK bisa dipanggil ke DPR tapi bukan lewat Hak Angket

Mahfud MD: KPK bisa dipanggil ke DPR tapi bukan lewat Hak Angket

Sleman-KoPi| Mahfud MD berpendapat hak angket tidak bisa diberikan kepada KPK. Pendapat itu disampaikan di Rumah Dinas Bupati Sleman, Selasa (20/6) menanggapi pertanyaan wartawan.

Menurut Mahfud, Hak Angket seharusnya diberikan kepada sesama lembaga pemerintah bukan KPK.

"Bagi saya pribadi, menurut saya Hak Angket tidak bisa ditunjukkan ke KPK namun untuk pemerintah, dalam tata hukum kita yaitu eksekutif,"katanya.

Menurutnya KPK sendiri sudah bekerja dengan baik, hal ini ditunjukkan lewat keberhasilan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Gubernur Bengkulu yang terjadi hari ini (20/6).

Meski demikian menurutnya perlakuan bebas Hak Angket bukan berarti KPK tidak bisa diperiksa dan bebas pengawasan. KPK sendiri bisa diperiksa entah itu lewat pengadilan atau DPR secara langsung.

"Apakaha KPK tidak bisa diperiksa? tentu saja bisa, namun bukan lewat hak angket. Kalau salah bisa ke pangadilan, kalau politik panggil saja ke DPR. Tidak ada lembaga yang tidak bisa diawasi,"ujarnya sebelum membuka acara Buka bersama dan Sarasehan KAHMI Majelis Wilayah DIY.

Berkaitan dengan panggilan pemeriksaan ini, ia pun menerangkan KPK bisa saja langsung dipanggil . Namun ia menyarankan sebaiknya KPK tidak memenuhi panggilan tersebut sampai sidang Kasus Miryam selesai diputuskan.
"Kalau dipanggill jangan mau dulu, terakhir-terakhir saja ,tunggu sampai kasus miryam diputus baru dia dipanggil,"pungkasnya.|Syidiq Syaiful Ardli

back to top