Menu
Jatim Best Practice Perdagangan Antar Daerah

Jatim Best Practice Perdagangan Ant…

Bandung-KoPi| Perdagang...

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersinergi Susun RKPD

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersiner…

Surabaya-KoPi| Forum Li...

Banjir Sungai Welang,  Pemerintah Lakukan Pendataan dan Beri Penanganan Darurat

Banjir Sungai Welang, Pemerintah L…

(Fotomilik: Jatim TIMES) ...

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Harkat dan Martabat Manusia

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Har…

Bantul-KoPi| Globalisas...

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyaman Jadi Bagian Penting dalam Pembangunan di Jatim

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyama…

Surabaya-KoPi| Suasana am...

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan Ibu Hamil, MMSA Berikan Wawasan Tentang Perdarahan

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan…

Bantul-KoPi| Sepanjang ...

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjukan Barongsai dan Liong LED

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjuka…

Sleman-KoPi| Sebagai wuju...

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSANAKAN LATIHAN PRAMUKA YUDHA

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSAN…

AKADEMI MILITER – KoPi|...

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Luncurkan Kick-Off Program Talent Pitching

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Lunc…

Sleman-KoPi | Terobosan...

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker ke PT. Vitapharm

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker k…

Surabaya-KoPi| Koperasi...

Prev Next

Mahfud MD: KPK bisa dipanggil ke DPR tapi bukan lewat Hak Angket

Mahfud MD: KPK bisa dipanggil ke DPR tapi bukan lewat Hak Angket

Sleman-KoPi| Mahfud MD berpendapat hak angket tidak bisa diberikan kepada KPK. Pendapat itu disampaikan di Rumah Dinas Bupati Sleman, Selasa (20/6) menanggapi pertanyaan wartawan.

Menurut Mahfud, Hak Angket seharusnya diberikan kepada sesama lembaga pemerintah bukan KPK.

"Bagi saya pribadi, menurut saya Hak Angket tidak bisa ditunjukkan ke KPK namun untuk pemerintah, dalam tata hukum kita yaitu eksekutif,"katanya.

Menurutnya KPK sendiri sudah bekerja dengan baik, hal ini ditunjukkan lewat keberhasilan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Gubernur Bengkulu yang terjadi hari ini (20/6).

Meski demikian menurutnya perlakuan bebas Hak Angket bukan berarti KPK tidak bisa diperiksa dan bebas pengawasan. KPK sendiri bisa diperiksa entah itu lewat pengadilan atau DPR secara langsung.

"Apakaha KPK tidak bisa diperiksa? tentu saja bisa, namun bukan lewat hak angket. Kalau salah bisa ke pangadilan, kalau politik panggil saja ke DPR. Tidak ada lembaga yang tidak bisa diawasi,"ujarnya sebelum membuka acara Buka bersama dan Sarasehan KAHMI Majelis Wilayah DIY.

Berkaitan dengan panggilan pemeriksaan ini, ia pun menerangkan KPK bisa saja langsung dipanggil . Namun ia menyarankan sebaiknya KPK tidak memenuhi panggilan tersebut sampai sidang Kasus Miryam selesai diputuskan.
"Kalau dipanggill jangan mau dulu, terakhir-terakhir saja ,tunggu sampai kasus miryam diputus baru dia dipanggil,"pungkasnya.|Syidiq Syaiful Ardli

back to top