Menu
Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program Kampus Sehat dan Bebas Asap Rokok

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program …

Jogja-KoPi| Departemen Te...

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalitas Kayu

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalita…

Bantul-KoPi| Tim Pengabdi...

Prev Next

KPK lawan putusan hakim yang menangkan Hadi Poernomo

KPK lawan putusan hakim yang menangkan Hadi Poernomo
KoPi| Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pers rilisnya (26/5)menyebut pengabulan gugatan praperadilan Hadi Poernomo sebagai upaya sistematis mematahkan upaya pemeberantasan korupsi di Indonesia. 
 
Menurut Taufiequrahman Ruki, KPK menghormati pengadilan dan hakim. Tetapi KPK menganggap bahwa putusan hakim praperadilan telah melampaui permohonan pemohon dan bertentangan dengan UU.
Hal ini bisa berimplikasi luas bagi pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Menurut Ruki, hakim memutuskan KPK untuk menghentikan penyidikan. Sedangkan KPK tidak berwewang melakukan penghentian penyidikan.
 
"Putusan hakim yang menyatakan tidak sahnya perkara yang ditangani penyelidikan yang bukan Polri berarti mementahkan semua penyidikan yang ditangani semua penyidik Non-Polri. Ini merupakan upaya sistematis untuk mematahkan upaya pemberantasan korupsi di Indinesia." 
 
Untuk itu KPK akan melakukan segala cara untuk melakukan perlawanan hukum terhadap keputusan hakim praperdilan.
back to top