Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

KPK lawan putusan hakim yang menangkan Hadi Poernomo

KPK lawan putusan hakim yang menangkan Hadi Poernomo
KoPi| Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pers rilisnya (26/5)menyebut pengabulan gugatan praperadilan Hadi Poernomo sebagai upaya sistematis mematahkan upaya pemeberantasan korupsi di Indonesia. 
 
Menurut Taufiequrahman Ruki, KPK menghormati pengadilan dan hakim. Tetapi KPK menganggap bahwa putusan hakim praperadilan telah melampaui permohonan pemohon dan bertentangan dengan UU.
Hal ini bisa berimplikasi luas bagi pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Menurut Ruki, hakim memutuskan KPK untuk menghentikan penyidikan. Sedangkan KPK tidak berwewang melakukan penghentian penyidikan.
 
"Putusan hakim yang menyatakan tidak sahnya perkara yang ditangani penyelidikan yang bukan Polri berarti mementahkan semua penyidikan yang ditangani semua penyidik Non-Polri. Ini merupakan upaya sistematis untuk mematahkan upaya pemberantasan korupsi di Indinesia." 
 
Untuk itu KPK akan melakukan segala cara untuk melakukan perlawanan hukum terhadap keputusan hakim praperdilan.
back to top