Menu
Menag RI: Agama menolak LGBT, tapi jangan jauhi pelakunya

Menag RI: Agama menolak LGBT, tapi …

Jogja-KoPi|Menteri Agam...

Gus Ipul akan perkuat pendidikan agama

Gus Ipul akan perkuat pendidikan ag…

Nganjuk-KoPi| Wakil Gub...

Menhub meminta PT KAI mengantisipasi bahaya longsor

Menhub meminta PT KAI mengantisipas…

Jogja-KoPi|Memasuki mus...

Kemenperin ajak siswa masuk Sekolah Kejuruan Industri

Kemenperin ajak siswa masuk Sekolah…

Jogja-KoPi|Kementerian ...

Mahasiswa Sistem Informasi Pelajari Komunikasi Interpersonal

Mahasiswa Sistem Informasi Pelajari…

Sleman-KoPi| Lulusan dari...

Polisi Yogyakarta gunakan kuda untuk patroli di tutup tahun 2017

Polisi Yogyakarta gunakan kuda untu…

Jogja-KoPi|Kepolisian R...

Buya Syafi'i Ma'arif sebut Donald Trump sebagai orang gila

Buya Syafi'i Ma'arif sebut Donald T…

Sleman-KoPi| Buya Ahmad...

Taiwan Higher Education Fair UMY tawarkan beasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi Taiwan

Taiwan Higher Education Fair UMY ta…

Bantul-KoPi Universitas...

Sekdaprov Jatim ajak Kab/Kota ciptakan Skema Pembiayaan Terintegrasi

Sekdaprov Jatim ajak Kab/Kota cipta…

Surabaya-KoPi| Sekdapro...

Mendikbub belum berlakukan UN model esai

Mendikbub belum berlakukan UN model…

Jogja-KoPi|Menteri Pend...

Prev Next

KPK harus ungkap 14 nama yang sudah kembalikan 30 miliar

KPK harus ungkap 14 nama yang sudah kembalikan 30 miliar

Jogja-KoPi│ Sikap KPK yang tidak mengungkap 14 nama yang mengembalikan barang pemberian senilai Rp 30 Miliar dalam skandal E-KTP dapat menjadi senjata DPR untuk melemahkan KPK.

"KPK harusnya ungkap 14 nama yang telah mengembalikan barang pemberian senilai Rp 30 Miliar dalam skandal E-KTP agar tidak dapat dijadikan senjata bagi DPR untuk melemahkan KPK", jelas Zaenur Rohman peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Selasa (21/3) saat press conference di kantor Pusat Kajian Anti Korupsi UGM.

Sikap KPK yang tidak mengungkap 14 nama yang telah mengembalikan barang pemberian senilai Rp 30 Miliar dapat dijadikan alasan bagi DPR untuk mengajukan dewan pengawas pada KPK. Ini dikarenakan KPK tidak konsisten dalam kasus korupsi. Kasus penerimaan barang merupakan bentuk gratifikasi, di sisi lain juga terdapat tindakan tutup menutupi.

Zaenur Rohman, mengatakan bahwa seharusnya nama-nama tersebut diungkap. Sebab jika nanti ini dijadikan sebagai alasan untuk mendesain dewan pengawas dalam KPK maka revisi UU KPK akan masuk. "Harusnya KPK tidak menutup dengan alasan apapun," tambahnya.

KPK sendiri telah beberapa kali mendapatkan serangan seperti dalam kasus Abraham Samat, sehingga KPK harus sedapat mungkin menutup alasan untuk serangan-serangan berikutnya. Di sisi lain, 14 nama ini juga dapat digunakan untuk proses penyidikan E-KTP selanjutnya. "KPK sudah dijaga rakyat, tinggal penyelesaian dari 14 nama yang terlibat tersebut. Kita butuh strategi, taktiknya," jelas Zaenur Rohman.

back to top