Menu
Perempuan pendukung gerak ekonomi Jatim

Perempuan pendukung gerak ekonomi J…

Surabaya-KoPi| Perempuan ...

Anies dinilai lalai rekonsoliasi dengan kata 'Pribumi'

Anies dinilai lalai rekonsoliasi de…

PERTH, 17 OKTOBER 2017 – ...

Jatim Fair 2017 Ditutup, Transaksi Capai 54,3 Milyar Rupiah

Jatim Fair 2017 Ditutup, Transaksi …

Surabaya-Kopi| Pameran Ja...

Ketika agama membawa damai, bukan perang

Ketika agama membawa damai, bukan p…

YOGYAKARTA – Departemen I...

Gubernur Jatim Minta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lakukan Research dan Development

Gubernur Jatim Minta Badan Pendapat…

Surabaya-Kopi| Memperinga...

Fatma Saifullah Yusuf puji aksi KCBI Surabaya

Fatma Saifullah Yusuf puji aksi KCB…

Surabaya-KoPi| Dra. Hj. F...

Warek UIN Kalijaga: Menulis populer bisa jauhkan sikap radikal

Warek UIN Kalijaga: Menulis populer…

YOGYAKARTA, 13 OKTOBER 20...

Gus Ipul resmikan prastasti Masjid Cheng Hoo Surabaya

Gus Ipul resmikan prastasti Masjid …

Surabaya-KoPi| Wagub Jati...

Bude Karwo: Jangan takut, kanker bisa disembuhkan

Bude Karwo: Jangan takut, kanker bi…

Surabaya-KoPi| Ketua Yaya...

Gus Ipul ajak.Perguruan Sejati jaga NKRI

Gus Ipul ajak.Perguruan Sejati jaga…

Madiun-KoPi| Wakil Gubern...

Prev Next

KPK harus ungkap 14 nama yang sudah kembalikan 30 miliar Featured

KPK harus ungkap 14 nama yang sudah kembalikan 30 miliar

Jogja-KoPi│ Sikap KPK yang tidak mengungkap 14 nama yang mengembalikan barang pemberian senilai Rp 30 Miliar dalam skandal E-KTP dapat menjadi senjata DPR untuk melemahkan KPK.

"KPK harusnya ungkap 14 nama yang telah mengembalikan barang pemberian senilai Rp 30 Miliar dalam skandal E-KTP agar tidak dapat dijadikan senjata bagi DPR untuk melemahkan KPK", jelas Zaenur Rohman peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Selasa (21/3) saat press conference di kantor Pusat Kajian Anti Korupsi UGM.

Sikap KPK yang tidak mengungkap 14 nama yang telah mengembalikan barang pemberian senilai Rp 30 Miliar dapat dijadikan alasan bagi DPR untuk mengajukan dewan pengawas pada KPK. Ini dikarenakan KPK tidak konsisten dalam kasus korupsi. Kasus penerimaan barang merupakan bentuk gratifikasi, di sisi lain juga terdapat tindakan tutup menutupi.

Zaenur Rohman, mengatakan bahwa seharusnya nama-nama tersebut diungkap. Sebab jika nanti ini dijadikan sebagai alasan untuk mendesain dewan pengawas dalam KPK maka revisi UU KPK akan masuk. "Harusnya KPK tidak menutup dengan alasan apapun," tambahnya.

KPK sendiri telah beberapa kali mendapatkan serangan seperti dalam kasus Abraham Samat, sehingga KPK harus sedapat mungkin menutup alasan untuk serangan-serangan berikutnya. Di sisi lain, 14 nama ini juga dapat digunakan untuk proses penyidikan E-KTP selanjutnya. "KPK sudah dijaga rakyat, tinggal penyelesaian dari 14 nama yang terlibat tersebut. Kita butuh strategi, taktiknya," jelas Zaenur Rohman.

back to top