Menu
Narsisme Politik dan Arsitektur Kemerdekaan

Narsisme Politik dan Arsitektur Kem…

Dewasa ini, kita sering d...

Komunitas Kali Bersih Magelang: Merdekakan Sungai Dari Sampah

Komunitas Kali Bersih Magelang: Mer…

Magelang-KoPi| Komunitas ...

Mahasiswa UGM ikutkan mobil balap rakitan sendiri ke Kompetisi Internasional

Mahasiswa UGM ikutkan mobil balap r…

Sleman-KoPi|Tim Bimasakti...

Peringati HUT RI ke 72 Resto Madam Tan buat ketan merah putih 17 meter

Peringati HUT RI ke 72 Resto Madam …

Jogja-KoPi|Untuk memperin...

Daging Kurban Disembelih Tidak Benar, Hukumnya Haram

Daging Kurban Disembelih Tidak Bena…

YOGYAKARTA, 15 AGUSTUS 20...

Serah Terima Jabatan Kepala Kantor SAR Yogyakarta

Serah Terima Jabatan Kepala Kantor …

YOGYAKARTA - Senin (14/08...

Penyadang disabilitas merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah

Penyadang disabilitas merasa diperl…

Sleman-KoPi| Organisasi P...

Organisasi Penyandang Difabel ajak masyarakat kawal PP penyandang Difabel

Organisasi Penyandang Difabel ajak …

Sleman-KoPi| Organisasi P...

PCNU Sleman gelar aksi selamatkan Madrasah Diniyah dari Full Day School

PCNU Sleman gelar aksi selamatkan M…

Sleman-KoPi|Koalisi Masya...

Paket umrah 15-17 juta berpotensi tipu calon jemaah

Paket umrah 15-17 juta berpotensi t…

Jogja-KoPi|Kepala Kanwil ...

Prev Next

KPK harus ungkap 14 nama yang sudah kembalikan 30 miliar Featured

KPK harus ungkap 14 nama yang sudah kembalikan 30 miliar

Jogja-KoPi│ Sikap KPK yang tidak mengungkap 14 nama yang mengembalikan barang pemberian senilai Rp 30 Miliar dalam skandal E-KTP dapat menjadi senjata DPR untuk melemahkan KPK.

"KPK harusnya ungkap 14 nama yang telah mengembalikan barang pemberian senilai Rp 30 Miliar dalam skandal E-KTP agar tidak dapat dijadikan senjata bagi DPR untuk melemahkan KPK", jelas Zaenur Rohman peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Selasa (21/3) saat press conference di kantor Pusat Kajian Anti Korupsi UGM.

Sikap KPK yang tidak mengungkap 14 nama yang telah mengembalikan barang pemberian senilai Rp 30 Miliar dapat dijadikan alasan bagi DPR untuk mengajukan dewan pengawas pada KPK. Ini dikarenakan KPK tidak konsisten dalam kasus korupsi. Kasus penerimaan barang merupakan bentuk gratifikasi, di sisi lain juga terdapat tindakan tutup menutupi.

Zaenur Rohman, mengatakan bahwa seharusnya nama-nama tersebut diungkap. Sebab jika nanti ini dijadikan sebagai alasan untuk mendesain dewan pengawas dalam KPK maka revisi UU KPK akan masuk. "Harusnya KPK tidak menutup dengan alasan apapun," tambahnya.

KPK sendiri telah beberapa kali mendapatkan serangan seperti dalam kasus Abraham Samat, sehingga KPK harus sedapat mungkin menutup alasan untuk serangan-serangan berikutnya. Di sisi lain, 14 nama ini juga dapat digunakan untuk proses penyidikan E-KTP selanjutnya. "KPK sudah dijaga rakyat, tinggal penyelesaian dari 14 nama yang terlibat tersebut. Kita butuh strategi, taktiknya," jelas Zaenur Rohman.

back to top