Menu
Jatim Best Practice Perdagangan Antar Daerah

Jatim Best Practice Perdagangan Ant…

Bandung-KoPi| Perdagang...

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersinergi Susun RKPD

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersiner…

Surabaya-KoPi| Forum Li...

Banjir Sungai Welang,  Pemerintah Lakukan Pendataan dan Beri Penanganan Darurat

Banjir Sungai Welang, Pemerintah L…

(Fotomilik: Jatim TIMES) ...

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Harkat dan Martabat Manusia

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Har…

Bantul-KoPi| Globalisas...

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyaman Jadi Bagian Penting dalam Pembangunan di Jatim

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyama…

Surabaya-KoPi| Suasana am...

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan Ibu Hamil, MMSA Berikan Wawasan Tentang Perdarahan

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan…

Bantul-KoPi| Sepanjang ...

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjukan Barongsai dan Liong LED

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjuka…

Sleman-KoPi| Sebagai wuju...

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSANAKAN LATIHAN PRAMUKA YUDHA

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSAN…

AKADEMI MILITER – KoPi|...

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Luncurkan Kick-Off Program Talent Pitching

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Lunc…

Sleman-KoPi | Terobosan...

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker ke PT. Vitapharm

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker k…

Surabaya-KoPi| Koperasi...

Prev Next

KPK didesak tuntaskan kasus PGN

KPK didesak tuntaskan kasus PGN

Jakarta-KoPi| Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk segera menyelidiki dugaan penyimpangan di tubuh PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk. Pasalnya, selama ini perusahaan itu banyak diterpa permasalahan hukum akan tetapi sampai saat ini belum ada tindak lanjut.

Permasalahan yang sempat menjadi perhatian publik yakni kasus perdagangan saham (insider trading) PT.PGN yang saat itu hanya diberikan sanksi administratif oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau BAPEPAM-LK (Sekarang OJK) berupa denda sebesar Rp 3,178 miliar terhadap 9 orang karyawan dan mantan karyawan PGN itu.
 
Demikian disampaikan oleh perwakilan 20 organisasi pemerhati korupsi yang tergabung dalam Koalisi Nasional Anti Korupsi (KASASI), yang antara lain : Presidium Nasional” Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Sosial Politik Se-Indonesia (ILMISPI), Perhimpunan Simpul Aktivis Seluruh Indonesia (PERSIRA), Persatuan Nasional Alumni Ikatan Senat Mahasiswa Seluruh Indonesia (PENA ISMSI), Front Gerakan Aktivis Seluruh Indonesia (FRAKSI), Jaringan Mahasiswa Anti Korupsi (JAMAK), Poros Aliansi BEM Indonesia (Poros BEM-I), Forum Mahasiswa Aktivis Pemerhati Hukum dan Demokrasi Indonesia (Formakpi), Eksponen Lintas Aktivis Kawasan Timur Indonesia (EKS KTI).
 
Koordinator KASASI, Fuad Bachmid, mengatakan bahwa Kasus Insider Trading ini bermula dari terjadinya penurunan secara signifikan harga saham PGN di BEJ (Bursa Efek Jakarta) sebesar 23,36 persen dari Rp 9.650 pada 11 Januari 2006 menjadi Rp 7.400 per lembar saham pada  12 Januari 2007, Penurunan harga saham tersebut sangat erat kaitannya dengan rilis dari manajemen PGN sehari sebelumnya.
Dalam rilis tersebut dinyatakan bahwa terjadi penurunan besarnya volume gas yang akan dialirkan yaitu mulai dari 150 mmscd menjadi 50 mmscfd, Menurutnya ada yang ganjal dibalik sanksi yang diberikan oleh BAPEPAM-LK yang saat itu dipimpin oleh Fuad Rahmany.
 
“Yang dipertanyakan kenapa saat itu BAPEPAM-LK hanya memberikan sanksi Denda, padahal UU Pasar Modal memungkinkan pihak-pihak yang melakukan insider trading dapat dikenakan Pidana penjara. Kenapa saat itu para pelaku tersebut tidak diproses hukum ?” katanya
 
Mantan Ketua Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Sosial Politik Se-Indonesia itu bahkan mensinyalir adanya indikasi Dugaan praktek kongkalikong antar para petinggi PGN saat itu dengan BAPEPAM-LK sehingga kasus Insider Trading itu hanya selesai pada tingkat sanksi administratif, sehingga patut kiranya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menyelidiki kembali kasus tersebut.
 
“KPK Harus turun tangan menyelidiki adanya dugaan tersebut, yang Pertama adalah dugaan Korupsi dibalik kasus Insider Trading tersebut dan yang kedua, dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan oleh BAPEPAM-LK yang diduga saat itu sengaja tidak mendorong para pelaku pelanggaran tersebut pada ranah pidana” kata Fuad
 
Tak hanya soal Kasus Insider Trading, Pihaknya juga mendorong beberapa kasus korupsi yang sampai saat ini belum diselesaikan secara tuntas oleh KPK yang antara lain : kasus korupsi penerimaan gratifikasi dari sejumlah pengusaha proyek Pembangunan Jaringan Distribusi Gas di Wilayah Jawa Bagian Timur yang saat itu belum dilakukan pengembangan adanya keterlibatan pihak lain termasuk dugaan keterlibatan para mantan anggota DPR dalam kasus tersebut.
Fuad juga menambahkan kasus lain yang belum mendapat perhatian KPK yakni tindak lanjut laporan dari beberapa LSM berkaitan Kasus dugaan penyimpangan tender pengadaan FSRU Floating Storage Unit (FSUR) atau penyimpangan minyak terapung tahun 2011.
Terakhir yakni kasus percaloan volume gas, dimana telah ditemukan penyimpangan operasi di strategic business unit II di Jawa Timur, sehingga terjadi peningkatan volume pasokan kepada pelanggan yang dilakukan melalui calo atau broker. Bahkan menurut Mantan Direktur Pengusahaan PT.PGN, Michael Baskoro, broker tersebut diduga melibatkan para petinggi PGN
 
“Inilah yang menurut kami harus di usut oleh KPK sehingga Korupsi disektor Migas bisa dituntaskan seiring dengan jargon Revolusi Mental yang di komandoi oleh Jokowi-JK” ungkap mantan Ketua BEM FISIP Universitas Bosowa “45” Makassar itu
 
Untuk itu pihaknya berjanji dalam waktu dekat akan melakukan aksi unjuk rasa di kantor PGN, dan KPK guna meminta pengusutan kembali kasus-kasus tersebut, tak hanya itu. Pihaknya juga berencana mendatangi kantor Kementerian BUMN untuk meminta sikap Menteri BUMN, Rini Soemarno berkaitan dengan kasus itu
 
“Termasuk memastikan keberadaan PGN harus di evalusi bahkan biarperlu di bubarkan sebab dapat menghambat reformasi tata kelola gas yang bebas penyimpangan, Dan pembubaran PGN juga sekaligus sebagai solusi untuk mengakhiri dualisme pengelolaan Gas di Indonesia” tutur Fuad

back to top