Menu
UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan Pokok di Jatim Dipastikan Aman

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan…

Surabaya-KoPi|Menjelang b...

Pemerintah Bantul Siap Dukung Kontes Robot Indonesia di UMY

Pemerintah Bantul Siap Dukung Konte…

Sleman-KoPi| Menjelang pe...

Tahun Politik, Akun Buzzer di Media Sosial Bermunculan

Tahun Politik, Akun Buzzer di Media…

Sleman-KoPi| Menjelang pi...

Prev Next

Keputusan Sarpin matikan sistem hukum Indonesia

Keputusan Sarpin matikan sistem hukum Indonesia
Surabaya – KoPi | Putusan Sarpin Rizaldi dalam sidang praperadilan Budi Gunawan membuat KPK serba salah. Putusan tersebut mengharuskan KPK mencabut status tersangka Budi Gunawan. Padahal, dalam UU KPK tidak mengenal penghentian penyidikan.
 

“KPK punya kewenangan untuk menyidik kasus korupsi dalam criminal justice system kita. Penghentian penyelidikan hanya bisa dilakukan setelah putusan dalam pengadilan, bukan praperadilan,” tukas Ketua Laboratorium Hukum Tata Negara Universitas Surabaya, Hesti Armiwulan.

Hesti menyatakan, dalam KUHAP setelah keputusan praperadilan seseorang tidak bisa melakukan banding. Satu-satunya harapan yang bisa dilakukan adalah mengajukan judicial review ke Komisi Yudisial. Jika ada keputusan praperadilan yang dianggap tidak sesuai norma hukum, hal itu bisa dibuktikan di KY.

Masalahnya adalah bagaimana tindakan KPK terhadap BG. Meskipun KPK bisa secara independen melanjutkan penyidikan, komisioner dan pimpinan KPK sendiri sedang ditahan karena jadi tersangka. Tanpa adanya komisioner dan pimpinan, KPK tidak bisa melanjutkan penyidikan dan lumpuh. Ini bukan lagi melemahkan KPK, namun melumpuhkan semangat pemberantasan korupsi. 

“Keputusan Hakim Sarpin ini benar-benar mencederai dan mengacak-acak criminal justice system yang sudah tertata. Perlindungan publik pun menjadi terancam,” tutur Hesti.

 

back to top