Menu
Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Prev Next

Keputusan Sarpin matikan sistem hukum Indonesia

Keputusan Sarpin matikan sistem hukum Indonesia
Surabaya – KoPi | Putusan Sarpin Rizaldi dalam sidang praperadilan Budi Gunawan membuat KPK serba salah. Putusan tersebut mengharuskan KPK mencabut status tersangka Budi Gunawan. Padahal, dalam UU KPK tidak mengenal penghentian penyidikan.
 

“KPK punya kewenangan untuk menyidik kasus korupsi dalam criminal justice system kita. Penghentian penyelidikan hanya bisa dilakukan setelah putusan dalam pengadilan, bukan praperadilan,” tukas Ketua Laboratorium Hukum Tata Negara Universitas Surabaya, Hesti Armiwulan.

Hesti menyatakan, dalam KUHAP setelah keputusan praperadilan seseorang tidak bisa melakukan banding. Satu-satunya harapan yang bisa dilakukan adalah mengajukan judicial review ke Komisi Yudisial. Jika ada keputusan praperadilan yang dianggap tidak sesuai norma hukum, hal itu bisa dibuktikan di KY.

Masalahnya adalah bagaimana tindakan KPK terhadap BG. Meskipun KPK bisa secara independen melanjutkan penyidikan, komisioner dan pimpinan KPK sendiri sedang ditahan karena jadi tersangka. Tanpa adanya komisioner dan pimpinan, KPK tidak bisa melanjutkan penyidikan dan lumpuh. Ini bukan lagi melemahkan KPK, namun melumpuhkan semangat pemberantasan korupsi. 

“Keputusan Hakim Sarpin ini benar-benar mencederai dan mengacak-acak criminal justice system yang sudah tertata. Perlindungan publik pun menjadi terancam,” tutur Hesti.

 

back to top