Menu
Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Senyawa Atasi Limbah Tambang

Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Sen…

Sleman-KoPi| Tim mahasisw...

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letusan Efusif Yang Aman.

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letu…

Jogja-KoPi| Kepala Balai ...

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di Proses Magmatisnya.

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di…

Jogja-KoPi| Balai Penyeli...

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Prev Next

Irak izinkan cerai bagi perempuan berumur 9 tahun

Irak izinkan cerai bagi perempuan berumur 9 tahun

Irak-KoPi, Sebuah undang-undang yang disusun oleh parlemen Irak membolehkan perempuan untuk bercerai pada umur 9 tahun. Pertanyaannya adalah: “Lalu pada umur berapa para perempuan ini menikah?”

Undang-undang berjudul Jaafari Personal Status Law, adalah undang-undang yang mengatur perkara warisan, pernikahan dan perceraian. Akan tetapi, ada bagian dalam undang-undang tersebut yang menyulut kemarahan masyarakat yakni bagian undang-undang terkait dengan pernikahan dan perceraian gadis muda Irak.


Ketentuan lain yang mengundang ejekan adalah pasal-pasal yang mengharuskan seorang istri untuk berhubungan suami-istri kapanpun sang suami menginginkan, kondisi dimana para ibu harus menyusui anak-anak, jumlah malam yang harus diberikan oleh laki-laki pelaku poligami kepada istri-istrinya dan bagaimana laki-laki tersebut dapat menggunakan malam tambahan.


Para pendukung undang-undang ini, Sekolah Hukum Shiite Muslim, berpendapat bahwa undang-undang ini hanya dimaksudkan untuk mengatur hal-hal yang sudah ada dalam kehidupan sehari-hari.


Sementara pihak penentang menyatakan bahwa undang-undang ini menunjukkan kemunduran hak perempuan di Irak, dan khawatir jika undang-undang ini dapat menimbulkan perpecahan antara berbagai komunitas yang ada di negara tersebut ditengah tingginya tingkat kekerasan menjelang pengambilan suara parlemen April mendatang.


Undang-undang ini juga mendapat tentangan dari pemuka agama, Bashir Najafi, salah satu pemuka agama paling senior Shiite Islam, memberikan fatwa bahwa undang-undang tersebut mengandung beberapa masalah berkaitan dengan hukum dan doktrin yang tak ada seorang cendekiawan pun yang setuju akan hal tersebut.”

 



(Ana Puspita Sari)
Sumber: News.com.au

 
 

back to top