Menu
Jatim Best Practice Perdagangan Antar Daerah

Jatim Best Practice Perdagangan Ant…

Bandung-KoPi| Perdagang...

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersinergi Susun RKPD

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersiner…

Surabaya-KoPi| Forum Li...

Banjir Sungai Welang,  Pemerintah Lakukan Pendataan dan Beri Penanganan Darurat

Banjir Sungai Welang, Pemerintah L…

(Fotomilik: Jatim TIMES) ...

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Harkat dan Martabat Manusia

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Har…

Bantul-KoPi| Globalisas...

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyaman Jadi Bagian Penting dalam Pembangunan di Jatim

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyama…

Surabaya-KoPi| Suasana am...

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan Ibu Hamil, MMSA Berikan Wawasan Tentang Perdarahan

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan…

Bantul-KoPi| Sepanjang ...

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjukan Barongsai dan Liong LED

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjuka…

Sleman-KoPi| Sebagai wuju...

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSANAKAN LATIHAN PRAMUKA YUDHA

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSAN…

AKADEMI MILITER – KoPi|...

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Luncurkan Kick-Off Program Talent Pitching

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Lunc…

Sleman-KoPi | Terobosan...

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker ke PT. Vitapharm

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker k…

Surabaya-KoPi| Koperasi...

Prev Next

Irak izinkan cerai bagi perempuan berumur 9 tahun

Irak izinkan cerai bagi perempuan berumur 9 tahun

Irak-KoPi, Sebuah undang-undang yang disusun oleh parlemen Irak membolehkan perempuan untuk bercerai pada umur 9 tahun. Pertanyaannya adalah: “Lalu pada umur berapa para perempuan ini menikah?”

Undang-undang berjudul Jaafari Personal Status Law, adalah undang-undang yang mengatur perkara warisan, pernikahan dan perceraian. Akan tetapi, ada bagian dalam undang-undang tersebut yang menyulut kemarahan masyarakat yakni bagian undang-undang terkait dengan pernikahan dan perceraian gadis muda Irak.


Ketentuan lain yang mengundang ejekan adalah pasal-pasal yang mengharuskan seorang istri untuk berhubungan suami-istri kapanpun sang suami menginginkan, kondisi dimana para ibu harus menyusui anak-anak, jumlah malam yang harus diberikan oleh laki-laki pelaku poligami kepada istri-istrinya dan bagaimana laki-laki tersebut dapat menggunakan malam tambahan.


Para pendukung undang-undang ini, Sekolah Hukum Shiite Muslim, berpendapat bahwa undang-undang ini hanya dimaksudkan untuk mengatur hal-hal yang sudah ada dalam kehidupan sehari-hari.


Sementara pihak penentang menyatakan bahwa undang-undang ini menunjukkan kemunduran hak perempuan di Irak, dan khawatir jika undang-undang ini dapat menimbulkan perpecahan antara berbagai komunitas yang ada di negara tersebut ditengah tingginya tingkat kekerasan menjelang pengambilan suara parlemen April mendatang.


Undang-undang ini juga mendapat tentangan dari pemuka agama, Bashir Najafi, salah satu pemuka agama paling senior Shiite Islam, memberikan fatwa bahwa undang-undang tersebut mengandung beberapa masalah berkaitan dengan hukum dan doktrin yang tak ada seorang cendekiawan pun yang setuju akan hal tersebut.”

 



(Ana Puspita Sari)
Sumber: News.com.au

 
 

back to top