Menu
Jatim Best Practice Perdagangan Antar Daerah

Jatim Best Practice Perdagangan Ant…

Bandung-KoPi| Perdagang...

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersinergi Susun RKPD

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersiner…

Surabaya-KoPi| Forum Li...

Banjir Sungai Welang,  Pemerintah Lakukan Pendataan dan Beri Penanganan Darurat

Banjir Sungai Welang, Pemerintah L…

(Fotomilik: Jatim TIMES) ...

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Harkat dan Martabat Manusia

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Har…

Bantul-KoPi| Globalisas...

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyaman Jadi Bagian Penting dalam Pembangunan di Jatim

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyama…

Surabaya-KoPi| Suasana am...

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan Ibu Hamil, MMSA Berikan Wawasan Tentang Perdarahan

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan…

Bantul-KoPi| Sepanjang ...

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjukan Barongsai dan Liong LED

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjuka…

Sleman-KoPi| Sebagai wuju...

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSANAKAN LATIHAN PRAMUKA YUDHA

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSAN…

AKADEMI MILITER – KoPi|...

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Luncurkan Kick-Off Program Talent Pitching

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Lunc…

Sleman-KoPi | Terobosan...

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker ke PT. Vitapharm

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker k…

Surabaya-KoPi| Koperasi...

Prev Next

Ini kesaksian Yusril dalam perkara pilpres 2014

Ini kesaksian Yusril dalam perkara pilpres 2014

KoPi- Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihya Mahendra, menuai protes masyarakat pendukung Jokowi-JK setelah menjadi saksi ahli di MK. masyarakat menuduhnya omong kosong dengan ingkar janji untuk netral.

Bagi Yusril, ia tetap netral dan hanya berpihak pada konstitusi negara. Dalam kesempatan cuitnya di Twitternya @Yusrilihza_Mhd 17 Agusutus lalu, ia meberikan pendapat lengkapnya dalam kesaksiannya sebagai ahli.

Silakan simak pendapat lengkap Yusril:


Pendapat Ahli Dalam Perkara PHPU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
Di Mahkamah Konstitusi, 15 Agustus 2014
oleh Prof Dr Yusril Ihza Mahendra

Norma Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 telah dengan tegas menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Kedaulatan, dalam persepektif hukum tatanegara, diartikan sebagai wewenang tertinggi yang menentukan segala wewenang yang ada di alam sebuah negara. Dalam hal menentukan siapakah yang akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden di negara ini, Pasal 6A ayat 1 UUD 1945 mengatakan "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat". Dengan demikian, rakyatlah, yang memenuhi persyaratan menurut undang-undang yang berwenang menentukan siapa yang akan menjadi Prsiden dan Wakil Pressiden menurut mereka.

Mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam menentukan pilihannya itu diatur dalam Pasal 22 E UUD 1945, yakni melalui suatu pemilihan umum yang dilaksanakna secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sementara, organ yang melaksanakan pemilihan umum itu adalah Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Karena itu, maka pelaksanan kedaulatan rakyat dalam wujud menentukan siapa yang akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden dalam kurun waku lima tahun bukanlah sekedar persoalan norma hukum yang biasa, tetapo berkaitan langsung dengan norma konstitusi.

Dengan kata lain, persoalan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden adalah persoalan konstitusi. Karena itulah, jika timbul perselisihan antara pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden, maka lembaga yang berwenang memutus perkara tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, adalah Mahkamah Konstitusi.

Ketika menyususn Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2003 tentang MK, dalam keadaan waktu yang amat terdesak, para pemuat Undang-Undang berupaya untuk menyederhanakan kewenangan MK dalam memutus sengketa atau "perselisihan hasil pemilihan umum" menjadi semata-mata perselisihan yang terkait dengan perhitungan suara antara yang diumumkan KPU dengan perhitungan suara yang benar menurut Pemohon. Kalau hanya ini kewenangan MK, maka mendekati kebenaran kiranya apa yang dikatakan oleh Sdr. Dr. Margarito Kamis bahwa MK hanya menjadi lembaga kalkulator dalam menyelesaikan perselisihan, karena hanya terkait dengan angka-angka perhitungan suara belaka, walaupun dalam perkembangannya MK menciptakan yurisprudensi menilai perolehan suara itu apakah dilakukan dengan atau tanpa pelanggaran yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan massif atau tidak.
Pada hemat saya, setelah lebih satu dekade keberadaan MK, sudah saatnya pembentuk undang-undang atau malah MK sendiri dalam menjalankan kewenangannya untuk melangkah ke arah yang lebih substansial dalam memeriksa, mengadidli danmmeutus sengketa Pemilihan Umum, khususnya perselisihan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, sehingga bukan persoalan perselisihan mengenai angka-angka belaka.

Masalah substansial dalam pemilu sesungguhnya adalah terkait dengan konstitusionalitas dan legalitas pelaksanaan Pemilu, yakni adakah masalah-masalah fundamental yang diatur dalam konstitusi seperti asas pemilu yakni langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil telah dilaksanakan dengan semestinya atau tidak baik oleh KPU maupun oleh peserta Pemilu, penyelenggara negara, pemerintah dan semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan Pemmilu.

Begitu juga terkait dengan proseur pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur oleh UUD. Selain persoalan konstitusionalitas, hal yang juga perlu menjadi pertimbangan MK adalah terkait dengan aspek-aspek legalitas pelaksanaan Pemilu sebagai aturan pelaksana UUD 1945. Memeriksa dengan seksama konstitusionalitas dan legalitas pelaksanaan Pemilu dan memutuskannya dengan adil menjadi sangat penting dilihat dari sudut hukum tatanegara, karena Presiden dan Wakil Presiden terpilih harus memerintah dengan lebih dulu memperoleh legitimasi kekuasaaan, yang kalau dilihat dari perspektif hukum tatanegara, legitimasi konstitusional dan legal menjadi sangat fundamental, karena tanpa itu, siapapun yang menjadi Presiden dan Wakil Presiden akan berhadapan dengan krisis legitimasi, yang akan berakibat terjadinya instabilitas politik di negara ini. Ada baiknya, dalam memeriksa perkara PHPU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden kali ini, MK melangkah ke arah itu.

Demikian pendapat saya





back to top