Menu
Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyaman Jadi Bagian Penting dalam Pembangunan di Jatim

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyama…

Surabaya-KoPi| Suasana am...

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan Ibu Hamil, MMSA Berikan Wawasan Tentang Perdarahan

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan…

Bantul-KoPi| Sepanjang ...

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjukan Barongsai dan Liong LED

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjuka…

Sleman-KoPi| Sebagai wuju...

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSANAKAN LATIHAN PRAMUKA YUDHA

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSAN…

AKADEMI MILITER – KoPi|...

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Luncurkan Kick-Off Program Talent Pitching

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Lunc…

Sleman-KoPi | Terobosan...

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker ke PT. Vitapharm

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker k…

Surabaya-KoPi| Koperasi...

Pameran patung Komroden Haro

Pameran patung Komroden Haro

Pameran patung Komroden H...

Di Hadapan Peserta Lemhannas, Pakde Karwo Paparkan Budaya Lokal di Jatim

Di Hadapan Peserta Lemhannas, Pakde…

Surabaya-KoPi| Gubernur...

Penyelesaian Kasus Montara “Test Case” Komitmen Persahabatan Australia

Penyelesaian Kasus Montara “Test Ca…

Kupang-KoPi| Laporan In...

Prev Next

IAKMI desak Pemkot Surabaya revisi UU no. 5/2008

IAKMI desak Pemkot Surabaya revisi UU no. 5/2008
Surabaya - KoPi | Peraturan daerah (Perda) surabaya no. 5/2008 mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM) masih harus direvisi. Dalam perda terebut, mengungkapkan KTR di surabaya  meliputi  tempat fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah dan angkutan umum masih harus direvisi.

Namun, munculnya  UU no. 36 tahun 2009 pasal 115 dan PP no 109 tahun 2012  menyebutkan bahwa tempat umum dan tempat kerja merupakan kategori KTR. Sebelumnya dalam Perda no 5 hanya dikategorikan sebagai KTM.

Sehingga Pusat Advokasi  Pengendalian Tembakau TSCS Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) menyebutkan pemerintah kota Surabaya harus merevisi perda tersebut. Mereka mendesak pemerintah untuk menambahkan 2 tempat yaitu tempat umum dan tempat kerja sebagai kawasan tanpa rokok.

Tidak hanya itu, menurut Santi Martini, ketua TSCS IAKMI Jatim menilai perda tersebut kerap masih sering dilanggar. Hanya 24,6% sarana yang memasang tanda dilarang merokok. IAKMI menemukan adanya perokok di dalam gedung sebanyak 17%, padahal lokasi tersebut merupakan KRT.

Upaya untuk menciptakan Surabaya sebagai kota sehat dan kota layak anak, IAKMI mencanangkan adanya kawasan tanpa rokok 100% di Surabaya. Hal tersebut bisa direalisasikan dengan melibatkan Satpol PP, DLAJ, Dinas Pendidikan, dinas pariwisata dan pihak swasta.

Menurut dr. Kartono Mohammad, ketua TCSC-IKMI pusat, penerapan TSR di Surabaya diimplementasikan dengan ketegasan dalam penegakan hukum. “Kalau aturan itu dilanggar maka harus ada penindakan atau denda. Jika membuat aturan dan tidak ada denda atau penindakan lain maka tidak akan ada kewibawaan” Ujarnya.

Meskipun begitu, menurut Khusnul khotimah, anggota komisi d DPRD  upaya adanya revisi terkait perda ini tidak bisa dilaksanan tahun ini. Menilai adanya APBD yang harus direncanakan setahun sebelumnya. | Labibah

back to top