Menu
Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Gerakan Filantropi Islam Sebagai Deradikalisasi

Gerakan Filantropi Islam Sebagai De…

Sleman-KoPi| Dewasa ini, ...

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adalah Persatuan dan Kesatuan

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adala…

Jatim-KoPi| Salah satu ku...

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Masih Berpusat Pada Institusi Bukan Hakim Secara Personal

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehak…

Sleman-KoPi|Kemerdekaan k...

Prev Next

IAKMI desak Pemkot Surabaya revisi UU no. 5/2008

IAKMI desak Pemkot Surabaya revisi UU no. 5/2008
Surabaya - KoPi | Peraturan daerah (Perda) surabaya no. 5/2008 mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM) masih harus direvisi. Dalam perda terebut, mengungkapkan KTR di surabaya  meliputi  tempat fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah dan angkutan umum masih harus direvisi.

Namun, munculnya  UU no. 36 tahun 2009 pasal 115 dan PP no 109 tahun 2012  menyebutkan bahwa tempat umum dan tempat kerja merupakan kategori KTR. Sebelumnya dalam Perda no 5 hanya dikategorikan sebagai KTM.

Sehingga Pusat Advokasi  Pengendalian Tembakau TSCS Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) menyebutkan pemerintah kota Surabaya harus merevisi perda tersebut. Mereka mendesak pemerintah untuk menambahkan 2 tempat yaitu tempat umum dan tempat kerja sebagai kawasan tanpa rokok.

Tidak hanya itu, menurut Santi Martini, ketua TSCS IAKMI Jatim menilai perda tersebut kerap masih sering dilanggar. Hanya 24,6% sarana yang memasang tanda dilarang merokok. IAKMI menemukan adanya perokok di dalam gedung sebanyak 17%, padahal lokasi tersebut merupakan KRT.

Upaya untuk menciptakan Surabaya sebagai kota sehat dan kota layak anak, IAKMI mencanangkan adanya kawasan tanpa rokok 100% di Surabaya. Hal tersebut bisa direalisasikan dengan melibatkan Satpol PP, DLAJ, Dinas Pendidikan, dinas pariwisata dan pihak swasta.

Menurut dr. Kartono Mohammad, ketua TCSC-IKMI pusat, penerapan TSR di Surabaya diimplementasikan dengan ketegasan dalam penegakan hukum. “Kalau aturan itu dilanggar maka harus ada penindakan atau denda. Jika membuat aturan dan tidak ada denda atau penindakan lain maka tidak akan ada kewibawaan” Ujarnya.

Meskipun begitu, menurut Khusnul khotimah, anggota komisi d DPRD  upaya adanya revisi terkait perda ini tidak bisa dilaksanan tahun ini. Menilai adanya APBD yang harus direncanakan setahun sebelumnya. | Labibah

back to top