Menu
Montara Task Force harus ambil alih penecemaran Laut Timor

Montara Task Force harus ambil alih…

Kupang-KoPi| "Montara T...

Jatim Best Practice Perdagangan Antar Daerah

Jatim Best Practice Perdagangan Ant…

Bandung-KoPi| Perdagang...

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersinergi Susun RKPD

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersiner…

Surabaya-KoPi| Forum Li...

Banjir Sungai Welang,  Pemerintah Lakukan Pendataan dan Beri Penanganan Darurat

Banjir Sungai Welang, Pemerintah L…

(Fotomilik: Jatim TIMES) ...

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Harkat dan Martabat Manusia

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Har…

Bantul-KoPi| Globalisas...

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyaman Jadi Bagian Penting dalam Pembangunan di Jatim

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyama…

Surabaya-KoPi| Suasana am...

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan Ibu Hamil, MMSA Berikan Wawasan Tentang Perdarahan

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan…

Bantul-KoPi| Sepanjang ...

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjukan Barongsai dan Liong LED

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjuka…

Sleman-KoPi| Sebagai wuju...

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSANAKAN LATIHAN PRAMUKA YUDHA

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSAN…

AKADEMI MILITER – KoPi|...

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Luncurkan Kick-Off Program Talent Pitching

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Lunc…

Sleman-KoPi | Terobosan...

Prev Next

Hukuman mati Siti Zaenab, pemerintah harus benahi sistem diplomasi

Hukuman mati Siti Zaenab, pemerintah harus benahi sistem diplomasi
Surabaya – KoPi | Masyarakat Indonesia kembali dibuat berduka Selasa (14/04) kemarin. Eksekusi hukuman mati untuk Siti Zaenab yang diberlangsungkan pukul 10.00 waktu Saudi Arabia menjadi kontroversi di beberapa kalangan. Siti Zaenab diganjar hukuman mati setelah melakukan pembunuhan dalam upaya mempertahankan diri.

Zaenab telah ditahan di Madinah selama 16 tahun, di mana sudah hampir mendekati hukuman maksimal. Namun, penantian dibalik jeruji selama 16 tahun tersebut harus kandas di tangan algojo.

Anis Hidayah, Direktur Eksekutif Migrant Care saat dihubungi KoPi mengatakan, hukuman 16 tahun itu sudah sangat memberikan efek yang jera kepada Siti Zaenab. Pengadilan seharusnya lebih adil dalam membuat kebijakan. “16 tahun itu sudah merupakan penyiksaan bagi Siti Zaenab,” ujarnya.

“Kasus Siti Zaenab ini sudah melewati 4 rezim pemerintahan, Gus Dur, Megawati, SBY dan Jokowi. Gus Dur pernah melakukan upaya advokasi dengan pemerintah Arab Saudi pada tahun 2001. Upayanya berhasil dan membuat eksekusi Siti Zaenab ditunda hingga ahli waris akil baligh. Namun, upaya Gus Dur terputus dan tidak dilanjuti oleh pemerintahan berikutnya,” tambah Anis.

Karena itu Anis mengatakan pemerintah harus membenahi upaya diplomasi dengan negara lain. Hingga saat ini masih ada 290 buruh migran yang terancam hukuman mati di beberapa negara, seperti Malaysia, Arab Saudi, Singapura, China, dan Qatar. 59 diantaranya sudah dijatuhi vonis tetap hukuman mati.

Diplomasi antar negara berikut harus digerakkan oleh pemerintah, sehingga upaya untuk pembelaan terhadap TKI akan semakin mudah. “Jokowi harus disodorkan nama buruh migran yang terancam hukuman mati, supaya ke depann akan ada upaya diplomasi yang lebih baik dari Indonesia dengan negara lain,” ungkap Anis.

Migrant Care dalam press release-nya mendesak pemerintah untuk menyampaikan protes kepada pemerintah Arab Saudi. Migrant Care berpendapat kebijakan yang dilakukan pemerintah Arab Saudi menyalahi konvensi Viena dan tata krama diplomasi. Selain itu, Migrant Care juga mendesak pemerintah Indonesia untuk meminta maaf kepada keluarga Siti Zaenab dan menjamin masa depan pendidikan kedua anaknya. | Labibah

back to top