Menu
Perempuan pendukung gerak ekonomi Jatim

Perempuan pendukung gerak ekonomi J…

Surabaya-KoPi| Perempuan ...

Anies dinilai lalai rekonsoliasi dengan kata 'Pribumi'

Anies dinilai lalai rekonsoliasi de…

PERTH, 17 OKTOBER 2017 – ...

Jatim Fair 2017 Ditutup, Transaksi Capai 54,3 Milyar Rupiah

Jatim Fair 2017 Ditutup, Transaksi …

Surabaya-Kopi| Pameran Ja...

Ketika agama membawa damai, bukan perang

Ketika agama membawa damai, bukan p…

YOGYAKARTA – Departemen I...

Gubernur Jatim Minta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lakukan Research dan Development

Gubernur Jatim Minta Badan Pendapat…

Surabaya-Kopi| Memperinga...

Fatma Saifullah Yusuf puji aksi KCBI Surabaya

Fatma Saifullah Yusuf puji aksi KCB…

Surabaya-KoPi| Dra. Hj. F...

Warek UIN Kalijaga: Menulis populer bisa jauhkan sikap radikal

Warek UIN Kalijaga: Menulis populer…

YOGYAKARTA, 13 OKTOBER 20...

Gus Ipul resmikan prastasti Masjid Cheng Hoo Surabaya

Gus Ipul resmikan prastasti Masjid …

Surabaya-KoPi| Wagub Jati...

Bude Karwo: Jangan takut, kanker bisa disembuhkan

Bude Karwo: Jangan takut, kanker bi…

Surabaya-KoPi| Ketua Yaya...

Gus Ipul ajak.Perguruan Sejati jaga NKRI

Gus Ipul ajak.Perguruan Sejati jaga…

Madiun-KoPi| Wakil Gubern...

Prev Next

Gugatan Montara salah alamat, Havas harus bertanggung jawab

Kupanng-KoPi| Gugatan Pemerintah terhadap perusahaan pencemar Laut Timor PTTEP Australasia yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Kementerian Lingkungan Hidup ternyata nama tergugat salah,untuk itu Deputy I Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Arif Havas Oegroseno harus dimintai pertanggung jawaban.

Hal tersebut disampaikan Direktur Ocean Watch Indonesia (OWI),Herman Jaya kepada wartawan di Kupang,Rabu (4/10).

Herman mengatakan,gugatan Pemerintah yang masih sangat prematur tersebut dipaksakan untuk diajukan ke PN Jakarta Pusat oleh Havas Oegroseno yang kemudian mencantumkan nama para tergugat salah entah itu dilakukan dengan sengaja atau memang disebabkan oleh ketidak tahuan nya.

Seperti diketahui, pemerintah RI menggugat BUMN Thailand, PTTEP, yang telah mencemari perairan dan pantai-pantai selatan pulau-pulau di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Indonesia bertindak sebagai penggugat atas nama Negara terhadap The Petroleum Authority of Thailand Exploration and Production Australasia (PTTEP AA) yang berkedudukan di Australia sebagai tergugat I.

Selain itu, The Petroleum Authority of Thailand Exploration and Production Public Company Limited berkedudukan di Thailand, sebagai tergugat II, dan The Petroleum Authority of Thailand Public Company Limited (PTT PCL) berkedudukan di Thailand, sebagai tergugat III.

Sementara PTTEP AA sebagai tergugat I tidak hadir tanpa keterangan dalam sidang perdana di PN Jakarta Pusat itu. Namun, Majelis Hakim akan memanggil PTTEP AA secara resmi lewat pengadilan untuk hadir dalam sidang berikutnya yang akan digelar pada 22 November 2017.

Perkara ini bermula dari Deputi I Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman Arif Havas Oegroseno yang mengatakan ketiga perusahaan itu bertanggungjawab secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng berdasarkan prinsip hukum nasional dan hukum internasional atas meledaknya kilang minyak Montara milik perusahaan 2009 silam. Adapun total ganti rugi dari gugatan itu mencapai Rp 23 triliun.

Menurut Herman,pihaknya menerima informasi dari jaringan OWI di Jakarta bahwa, pada dua minggu yang lalu Havas Oegroseno telah mengirimkan surat faksimili ke Perwakilan RI di Canberra dan Sydney untuk mencari tahu nama yang benar dari perusahaan pencemar Laut Timor ini untuk merubah gugatan nya.

Selain itu menurut jaringan OWI di Jakarta menyatakan,dalam surat faksimili itu juga Havas meminta beberapa hal yang janggal.

Namun,kami belum mau menungkapkan nya dimana sepertinya Havas Oegroseno ingin mengelimir sikap tegas Menko Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan yang telah secra terbuka meminta Australia dan PTTEP agar secepatnya menyelesaikan kasus tumpahan minyak Montara di Laut Timor yang sudah lebih 8 tahun ini.
.
Yang menarik adalah Havas juga telah menugaskan dua staf nya berangkat menuju ke Australia guna menemui Perwakilan RI di Canberra dan di Sydney,untuk maksud tersebut.

Sehubungan dengan tindakan Arif Havas Oegroseno yang patut dipertanyakan ini,OWI meminta Presiden Joko Widodo dan Menko Luhut Pandjaitan untuk meminta peetanggung jawaban nya karena hal ini sudah menyangkut harga diri dan kedaulatan bangsa Indonesia (Roni)

back to top