Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Firma hukum Australia akan ajukan Class Action kasus minyak Montara

Firma hukum Australia akan ajukan Class Action kasus minyak Montara
KoPi| The Sidney morning mengabarkan tentang rencana sebuah firma Australia yang tengah merenacanakan gugatan class action atas nama nelayan Indonesia dan petani rumput laut. Para nelayan dan petani laut ini menyatakan mata pencaharian mereka hancur karena bencana minyak terburuk Australia.
 
Seperti diketahui, pada tahun 2009, terjadi kebocoran minyak Montara, di lepas pantai utara Australia Barat, memuntahkan puluhan ribu barel minyak ke Celah Timor.
 
Perusahaan yang bertanggung jawab, PTTEP Australasia, menyanggah bahwa tidak ada tumpahan minyak yang mencapai daratan Australia dan Indonesia dan tida ada dampak yang terdeteksi sedikitpun yang merusak ekosistem laut dan spesiesnya.
 
Namun, masyarakat peisisr Nusa Tenggara Timur, salah satu provinsi termiskin di Indonesia mengklaim tumpahan minyak itu membunuh ikan dan rumput laut serta menyebabkan penyakit kulit pada mereka.
 
Aliansi Pengacara Australia mengatakan bencana itu menyebabkan meningkatnya kemiskinan dan penyeludup gelap dari wilayah itu.
 
Ketua Yayasan Peduli Timor Barat Ferdi Tanoni akan segera ke Australia dalam pekan ini untuk membahas upaya class action dengan firma hukum Ward Keller.
 
Ferdi mengatakan sedikitnya 100.000 orang dari masyarakat pesisir telah menderita akibat dari bencana itu.
 
"Pendapatan petani rumput laut setempat telah menurun antara 75 dan 90 persen," kata Ferdi Tanoni. "Orang-orang sekarat karena mereka tidak memiliki penghasilan dan anak-anak mereka tidak bisa pergi ke sekolah. Setiap bulan saya menerima 10 atau 20 sms dari orang-orang yang mengatakan mereka tidak dapat membayar tagihan mereka."
 
Greg Phelps adalah associate senior di firma hukum Ward Keller, yang telah bekerja sama dengan masyarakat Nusa Tenggara Timur sejak 2011.
 
"Ini jelas ketidakadilan terang-terangan - itu adalah tragedi yang sulit dibayangkan."
 
Phelps mengharapkan class action bisa segera dimulai dalam waktu enam bulan ke depan.
 
Namun, ia mengatakan ini tidak akan memecahkan seluruh masalah keculai untuk mereka yang bisa menunjukkan kerugiannya secara ekonomi.
 
Ward Keller, Asosiasi Pengacara Australia ' beserta Yayasan Peduli Timor Barat, The Australian Greens dan pemerintah Indonesia telah secara konsisten menyerukan PTTEP untuk mendanai penelitian untuk menentukan dampak dari tumpahan minyak Montara di perairan Indonesia.
 
"Tapi mereka tidak ingin melakukannya karena mereka takut apa yang akan mereka temukan," kata Mr Phelps.
 
Seorang juru bicara PTTEP mengatakan perusahaan menyadari klaim tersebut dan secara konsisten bersedia untuk mengatasinya bersama pemerintah Indonesia.
 
"Untuk saat ini, kami belum menerima bukti kuat bahwa minyak dari Montara menyebabkan kerusakan lingkungan di Timor Barat," katanya.
 
"The Montara Environmental Monitoring Program  menunjukkan tidak ada kerusakan jangka panjang terhadap lingkungan laut, terutama di berbagai terumbu karang dan delta di perairan Australia yang terdekat dengan Montara."
 
Juru bicara itu mengatakan studi independen yang diterbitkan oleh Departemen Lingkungan Hidup Australia menemukan 98 persen dari minyak Montara berada di perairan Australia.
 
Seorang nelayan Indonesia, Mustafa Arsyad menemukan gumpalan minyak pada tahun 2009, yang ketika dianalisis dengan laboratorium Victoria Leeder Consulting memang  cocok berasal dari minyak mentah Montara.
 
"Kami ingin perairan menjadi bersih lagi sehingga ikan kembali ke laut," kata Arysad, yang terpaksa beralih profesi menjadi tukang kayu pada tahun 2011 karena anak buahnya tidak bisa menemukan ikan lagi.
 
"Banyak nelayan, termasuk orang yang bekerja di tambak kepiting dan udang petani menganggur karena tidak bisa menggarap lagi. Tapi orang-orang yang paling menderita adalah petani rumput laut karena harus berendam di laut seharian."
 
Arysad mengatakan banyak lelaki di sana terjangkit gatal-gatal dan berbisul di seluruh tubuh mereka, bahkan setelah diobati tetap tidak sembuh.
 
"Kami tidak tahu apakah penyakit itu disebabkan oleh tumpahan minyak atau tidak, karena belum ada penelitian yang dilakukan."
 
Emily Mitchell dari aliansi pengacara Asutralia mengatakan studi ilmiah yang menemukan minyak tidak mencapai Indonesia yang didasarkan pada bukti yang diamati.
 
"Masalah sebenarnya adalah bahwa studi ini tidak pernah ada bukti utama yang diambil di Indonesia," katanya. "Masyarakat melihat minyak membuih di pantai dan pertanian rumput laut mereka mati. Di satu desa di Pulau Rote, minyak menyapu melalui bakau dan menghancurkan mereka.Desa itu kemudian dibanjiri oleh lautan."
 
Sementara itu, pemerintah Australia setelah didesak oleh aliansi pengacara Australia mengatakan pemerintah Australia tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu. Bulan April lalu Menteri Luar Negeri Julie Bishop menegaskan melalui surat pada Phelps bahwa pemerintah tidak memiliki hak yuridis untuk memaksa perusahaan-perusahaan Australia untuk menyelesaikan perselisihan dengan negara lain atau melakukan penelitian dengan negara lain.
 
back to top