Menu
Montara Task Force harus ambil alih penecemaran Laut Timor

Montara Task Force harus ambil alih…

Kupang-KoPi| "Montara T...

Jatim Best Practice Perdagangan Antar Daerah

Jatim Best Practice Perdagangan Ant…

Bandung-KoPi| Perdagang...

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersinergi Susun RKPD

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersiner…

Surabaya-KoPi| Forum Li...

Banjir Sungai Welang,  Pemerintah Lakukan Pendataan dan Beri Penanganan Darurat

Banjir Sungai Welang, Pemerintah L…

(Fotomilik: Jatim TIMES) ...

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Harkat dan Martabat Manusia

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Har…

Bantul-KoPi| Globalisas...

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyaman Jadi Bagian Penting dalam Pembangunan di Jatim

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyama…

Surabaya-KoPi| Suasana am...

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan Ibu Hamil, MMSA Berikan Wawasan Tentang Perdarahan

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan…

Bantul-KoPi| Sepanjang ...

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjukan Barongsai dan Liong LED

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjuka…

Sleman-KoPi| Sebagai wuju...

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSANAKAN LATIHAN PRAMUKA YUDHA

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSAN…

AKADEMI MILITER – KoPi|...

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Luncurkan Kick-Off Program Talent Pitching

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Lunc…

Sleman-KoPi | Terobosan...

Prev Next

Duh, lamanya proses persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya

Duh, lamanya proses persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya
Surabaya - KoPi | Razia kendaraan bermotor merupakan kontrol hukum untuk para pengguna jalan. Tujuannya agar pengguna jalan taat terhadap peraturan dan tidak membahayakan orang lain.

Meski demikian tilang terhadap kendaraan bermotor di Surabaya masih banyak terjadi. Pengendara yang melanggar peraturan tentu layak terjerat. Mulai dari kelengkapan surat sampai atribut penggunaan kendaraan.

Sudah jadi rahasia umum pihak kepolisian yang menilang biasanya menawarkan beberapa jenis penilangan. Tilang dengan diberi surat tilang dan mengurusnya di pengadilan pada waktu yang ditentukan. Atau memberi uang titipan tilang kepada polisi dengan dalih akan dibantu diurus di pengadilan.

Secara resmi, tentu saja surat tilang tidak bisa dititipkan pada siapa pun. Bagi para pelanggar mendatangi pengadilan negeri untuk mengurus surat tilang sebenarnya merupakan kewajiban. Namun kebanyakan orang enggan mengantre di pengadilan, sehingga lebih memilih menitipkan denda mereka kepada polisi.

Jika dilihat, pengadilan negeri yang menjadi tempat pembayaran denda tilang memang kurang memadai. Dipadati dengan ratusan orang serta minimnya pendingin ruangan dan bangku untuk duduk membuat sesama peserta sidang berdesak-desakan untuk mengantre.

Tidak hanya itu, waktu untuk menunggu sidang pun sangat lama. Adanya sistem buka tutup ruang sidang membuat pendatang harus menunggu dengan waktu yang lumayan lama. Misalnya, jika peserta datang di atas jam 9, maka ia harus menunggu sampai ruang sidang kembali dibuka, yang biasanya satu jam setelahnya.

Tidak cukup dengan menunggu satu setengah jam dan kepanasan serta berhimpitan dengan pendatang lain saja. Setelah menjalani proses persidangan, prosedur lainnya juga kerap membuat kepala pusing. Pelanggar yang masuk ke ruang sidang masih harus menunggu lama karena pelayanan administrasi berbelit.

Pelanggar harus membayar denda yang ditetapkan hakim untuk mengambil barang yang disita. Untuk ketidak lengkapan surat dikenakan denda sebesar Rp 71.000. Lain lagi dengan atribut kendaraan yang tidak lengkap, seperti tidak menggunakan helm, kaca spion, atau lampu, maka akan dikenai denda sebesar Rp 36.000.

Menurut Adisty, salah satu pengedara motor yang mengaku telah 4 kali ditilang polisi, ia kerap memilih untuk sidang di pengadilan dibanding harus berdamai dengan polisi yang menilang. Selama 3 kali sidang sebelumnya, ia mengaku beruntung karena prosesnya selesai dengan cepat. Namun baru kali ini ia menjalani proses sidang yang lama.

“Ini aku udah dua jam ngantre panas-panasan, lain kali kalau ditilang lagi mending damai sama polisi di jalan daripada harus ke sini lagi,” ujarnya.

Pras, pengguna mobil yang ditilang juga mengaku memilih sidang di pengadilan. “Kalau gak mau antri, mending kalian dateng kejaksaan setelah jadwal sidang. Gak antri, cuma bayar dan ambil yang disita. Jangan mau bayar damai dengan polisi. Resikonya STNK atau SIM bisa ditahan lebih lama,” ujarnya di pengadilan negeri Sukomanunggal.

Berdasar pengamatan KoPi, sidang tilang dapat memakan waktu hingga 2 jam. Proses panjang seperti itu tentu membuat pelanggar enggan untuk mengurus administrasi pada persidangan di pengadilan. Alhasil kebanyakan memilih jalur untuk menitipkan uang sidang kepada pihak polisi yang menilang. | Labibah

back to top