Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Bandara Kulonprogo bisa dianggap melanggar tata ruang nasional

Bandara Kulonprogo bisa dianggap melanggar tata ruang nasional

Jogjakarta-KoPi| Proses bandara udara baru tidak terlepas dari tata ruang nasional melalui UU Nomor 26 tahun 2007. Perundangan tersebut menyebutkan tata ruang itu harus linier antar pusat sampai kabupaten.

Menurut kuasa hukum WTT Iwan Sapta Nugraha dalam penjabaran UU Nomor 26 tahun 2007 tentang tata ruang nasional tidak terdapat rencana pembangunan bandara di Temon Kulonprogo.

“Kita menemukan tentang rencana tata ruang nasional melalui PP 26 tahun 2008, itu tidak ada wacana untuk membangun bandara baru di pesisir kulonprogo. Dimana bandara Adi Sucipto merupakan satu sistem dengan bandara Adi Sumarno, karena merupakan simpul”, papar Iwan ditemui saat konferensi pers di BLH pagi tadi.

Iwan menjabarkan satu simpul ikatan transportasi yang melingkupi transportasi jalur bandara, kereta api dan jalan raya. Hal itu dikuatkan dalam suatu Keppres, tentang rencana tata ruang wilayah Jawa dan Bali.

Bahkan untuk Perda Nomor 2 tahun 2010 tentang rencana tata ruang wilayah propinsi DIY. Perda ini disebutkan mengikuti pengembangan bandara udara senada dengan tata ruang nasional wilayah Jawa dan Bali satu sistem dengan bandara Adi Sumarno.

“Namun kejanggalan muncul pada Perda Nomor 1 tahun 2012, Kulonprogo ada proses rencana pembangunan bandara baru di wilyah pesisir. IPL Gubernur bisa melanggar secara perundangan bisa dianggap melanggar tata ruang nasional pulau Jawa dan Bali juga Perda Prov DIY, Nasional, apakah proses bandara di Kulonprogo sudah dilakukan kajian, sesuai simpul transportasi nasional?" papar Iwan.

Tidak ada transparasi AMDAL

Dalam suatu rencana pembangunan tentunya melalui tahap kajian dampak ekonomi dan lingkungan hidup. Namun dalam rencana pembangunan bandara Kulonprogo belum ada transparasi mengenai AMDALnya.

Menurut kuasa hukum WTT Rizky Fatahillah mengatakan merujuk paparan ahli geologi wilayah pantai pesisir rawan terjadi Tsunami.

“Masalah pembangunan infrastruktur apapun bisa dengan penghitungan sedndiri. Misal wilayah pantai pesisir rawan tsunami, beberap ahli ngomong, juga ada riset dari ITB. Ini seharusnya bisa jadi pertimbangan, adanya pembangunan di situ”, paparnya.

Rizky menyayangkan tidak adanya dokumen mengenai AMDAL. Setidaknya dokumen yang mengkaji secara dalam mengenai dampal lingkungan.

“Pihak LBH pernah minta dokumen tentang pengadaan tanah, yang mungkin ada AMDAL didalmnya tetapi statment dari pihak gubernuran itu hanya ditujukan untuk gubernur padahal ini dokumen untuk kemlasahatan banyak orang itu bisa diakses”, ungkap Rizky. |Winda Efanur FS|

back to top