Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Atheis lebih baik jangan hidup di Indonesia

Atheis lebih baik jangan hidup di Indonesia
Surabaya – KoPi. Dosen Hukum Tata Negara Ubaya Hesti Armiwulan mengatakan, jika negara ingin mengakomodasi aliran kepercayaan yang berada di luar 6 agama (Islam, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, dan Konghucu), seharusnya tidak perlu mengosongkan kolom agama di KTP.
 

“Opsinya seharusnya jangan boleh dikosongkan. Kalau seseorang tidak menganut salah satu dari enam agama, bisa ditulis secara eksplisit. Bisa diisi aliran kepercayaan. Harus ada opsi yang bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Hesti mengatakan, Indonesia adalah negara hukum. Jadi harus dibuat kebijakan yang benar-benar menghormati nilai-nilai kehidupan kita yang berdasarkan Pancasila. 

Pengosongan kolom KTP menurutnya bisa memberi peluang kepada orang-orang yang punya itikad tidak baik. Pengosongan kolom agama di KTP bisa memicu kecurigaan bahwa seseorang merupakan penganut atheis.

Masyarakat Indonesia, lanjut Hesti, masih belum bisa menerima paham atheisme. Kalau seseorang mengaku sebagai bangsa Indonesia, otomatis ia harus mengikuti nilai dan norma yang berlaku di negara ini. Artinya ia harus mengakui Pancasila sebagai pandangan hidup dan filosofi bangsa Indonesia. 

“Otomatis tidak dibenarkan jika seseorang tidak beragama atau tidak ber-Tuhan. Kalau tidak, lebih baik jangan hidup di Indonesia. Dia punya pilihan untuk tidak menjadi warga negara Indonesia,” tutur Hesti enteng.

Reporter: Amanullah Ginanjar Wicaksono

back to top