Menu
Gunung Merapi Berpeluang Alami Letusan Efusif Yang Aman.

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letu…

Jogja-KoPi| Kepala Balai ...

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di Proses Magmatisnya.

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di…

Jogja-KoPi| Balai Penyeli...

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Gerakan Filantropi Islam Sebagai Deradikalisasi

Gerakan Filantropi Islam Sebagai De…

Sleman-KoPi| Dewasa ini, ...

Prev Next

Atheis lebih baik jangan hidup di Indonesia

Atheis lebih baik jangan hidup di Indonesia
Surabaya – KoPi. Dosen Hukum Tata Negara Ubaya Hesti Armiwulan mengatakan, jika negara ingin mengakomodasi aliran kepercayaan yang berada di luar 6 agama (Islam, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, dan Konghucu), seharusnya tidak perlu mengosongkan kolom agama di KTP.
 

“Opsinya seharusnya jangan boleh dikosongkan. Kalau seseorang tidak menganut salah satu dari enam agama, bisa ditulis secara eksplisit. Bisa diisi aliran kepercayaan. Harus ada opsi yang bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Hesti mengatakan, Indonesia adalah negara hukum. Jadi harus dibuat kebijakan yang benar-benar menghormati nilai-nilai kehidupan kita yang berdasarkan Pancasila. 

Pengosongan kolom KTP menurutnya bisa memberi peluang kepada orang-orang yang punya itikad tidak baik. Pengosongan kolom agama di KTP bisa memicu kecurigaan bahwa seseorang merupakan penganut atheis.

Masyarakat Indonesia, lanjut Hesti, masih belum bisa menerima paham atheisme. Kalau seseorang mengaku sebagai bangsa Indonesia, otomatis ia harus mengikuti nilai dan norma yang berlaku di negara ini. Artinya ia harus mengakui Pancasila sebagai pandangan hidup dan filosofi bangsa Indonesia. 

“Otomatis tidak dibenarkan jika seseorang tidak beragama atau tidak ber-Tuhan. Kalau tidak, lebih baik jangan hidup di Indonesia. Dia punya pilihan untuk tidak menjadi warga negara Indonesia,” tutur Hesti enteng.

Reporter: Amanullah Ginanjar Wicaksono

back to top