Menu
Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyaman Jadi Bagian Penting dalam Pembangunan di Jatim

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyama…

Surabaya-KoPi| Suasana am...

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan Ibu Hamil, MMSA Berikan Wawasan Tentang Perdarahan

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan…

Bantul-KoPi| Sepanjang ...

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjukan Barongsai dan Liong LED

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjuka…

Sleman-KoPi| Sebagai wuju...

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSANAKAN LATIHAN PRAMUKA YUDHA

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSAN…

AKADEMI MILITER – KoPi|...

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Luncurkan Kick-Off Program Talent Pitching

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Lunc…

Sleman-KoPi | Terobosan...

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker ke PT. Vitapharm

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker k…

Surabaya-KoPi| Koperasi...

Pameran patung Komroden Haro

Pameran patung Komroden Haro

Pameran patung Komroden H...

Di Hadapan Peserta Lemhannas, Pakde Karwo Paparkan Budaya Lokal di Jatim

Di Hadapan Peserta Lemhannas, Pakde…

Surabaya-KoPi| Gubernur...

Penyelesaian Kasus Montara “Test Case” Komitmen Persahabatan Australia

Penyelesaian Kasus Montara “Test Ca…

Kupang-KoPi| Laporan In...

Prev Next

Atheis lebih baik jangan hidup di Indonesia

Atheis lebih baik jangan hidup di Indonesia
Surabaya – KoPi. Dosen Hukum Tata Negara Ubaya Hesti Armiwulan mengatakan, jika negara ingin mengakomodasi aliran kepercayaan yang berada di luar 6 agama (Islam, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, dan Konghucu), seharusnya tidak perlu mengosongkan kolom agama di KTP.
 

“Opsinya seharusnya jangan boleh dikosongkan. Kalau seseorang tidak menganut salah satu dari enam agama, bisa ditulis secara eksplisit. Bisa diisi aliran kepercayaan. Harus ada opsi yang bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Hesti mengatakan, Indonesia adalah negara hukum. Jadi harus dibuat kebijakan yang benar-benar menghormati nilai-nilai kehidupan kita yang berdasarkan Pancasila. 

Pengosongan kolom KTP menurutnya bisa memberi peluang kepada orang-orang yang punya itikad tidak baik. Pengosongan kolom agama di KTP bisa memicu kecurigaan bahwa seseorang merupakan penganut atheis.

Masyarakat Indonesia, lanjut Hesti, masih belum bisa menerima paham atheisme. Kalau seseorang mengaku sebagai bangsa Indonesia, otomatis ia harus mengikuti nilai dan norma yang berlaku di negara ini. Artinya ia harus mengakui Pancasila sebagai pandangan hidup dan filosofi bangsa Indonesia. 

“Otomatis tidak dibenarkan jika seseorang tidak beragama atau tidak ber-Tuhan. Kalau tidak, lebih baik jangan hidup di Indonesia. Dia punya pilihan untuk tidak menjadi warga negara Indonesia,” tutur Hesti enteng.

Reporter: Amanullah Ginanjar Wicaksono

back to top