Menu
Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dalam Sehari, BPPTKG: Ini Memang Karakter Merapi.

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dal…

Jogja-KoPi| Gunung Merapi...

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran Persediaan Beras, Gula, dan Minyak Goreng di Yogyakarta Aman.

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran …

Jogja-KoPi| Perum Bulog d...

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan Pokok di Jatim Dipastikan Aman

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan…

Surabaya-KoPi|Menjelang b...

Prev Next

Aneh jika kolom agama di KTP boleh dikosongkan

Aneh jika kolom agama di KTP boleh dikosongkan
Surabaya – KoPi. Rencana Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang memperbolehkan kolom agama di KTP dikosongkan menuai berbagai macam perdebatan. Beberapa kalangan menolak, sebagian lagi mendukung karena dianggap memberi ruang bagi aliran kepercayaan. Namun, dari segi hukum, pengosongan kolom agama dianggap sebagai keanehan karena bertentangan dengan Pancasila.
 

Hal tersebut diungkapkan Dosen Hukum Universitas Ubaya Hesti Armiwulan. Ia mengatakan hukum Indonesia itu harus selalu bersumber pada Pancasila. Sila pertama Pancasila sudah menegaskan bahwa bangsa Indonesia ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya semua orang di Indonesia harus memiliki keyakinan. 

“Bicara soal kolom agama di KTP itu tidak bicara soal ada yang beragama atau pengakuan bagi yang tidak beragama. Tapi sesungguhnya adalah kebutuhan administrasi negara. Melalui kolom itu kita bisa mengetahui berapa yang beragama Islam, berapa yang beragam Kristen, berapa yang Katolik, dan sebagainya. Dan itu diketahui oleh negara,” ujarnya.

Hesti berpendapat jika akhirnya kolom agama boleh dikosongkan, maka administrasi negara akan tidak terdokumentasi dengan baik. Di sisi lain hal itu menjadi keanehan, sebab Republik Indonesia mengaku ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, namun identitas agama justru dipersulit.

Hal itu akan menimbulkan kecurigaan masyarakat bahwa seseorang bisa tidak beragama atau tidak berkeyakinan. Padahal, jelas Hesti, atheisme di Indonesia tidak dibenarkan, karena tidak sesuai dengan Pancasila. “Indonesia itu negara yang theis, mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Berarti semua orang Indonesia itu harus berkeyakinan,” tuturnya.

Reporter: Amanullah Ginanjar Wicaksono

 

back to top