Menu
Jatim Best Practice Perdagangan Antar Daerah

Jatim Best Practice Perdagangan Ant…

Bandung-KoPi| Perdagang...

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersinergi Susun RKPD

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersiner…

Surabaya-KoPi| Forum Li...

Banjir Sungai Welang,  Pemerintah Lakukan Pendataan dan Beri Penanganan Darurat

Banjir Sungai Welang, Pemerintah L…

(Fotomilik: Jatim TIMES) ...

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Harkat dan Martabat Manusia

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Har…

Bantul-KoPi| Globalisas...

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyaman Jadi Bagian Penting dalam Pembangunan di Jatim

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyama…

Surabaya-KoPi| Suasana am...

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan Ibu Hamil, MMSA Berikan Wawasan Tentang Perdarahan

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan…

Bantul-KoPi| Sepanjang ...

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjukan Barongsai dan Liong LED

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjuka…

Sleman-KoPi| Sebagai wuju...

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSANAKAN LATIHAN PRAMUKA YUDHA

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSAN…

AKADEMI MILITER – KoPi|...

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Luncurkan Kick-Off Program Talent Pitching

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Lunc…

Sleman-KoPi | Terobosan...

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker ke PT. Vitapharm

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker k…

Surabaya-KoPi| Koperasi...

Prev Next

Aneh jika kolom agama di KTP boleh dikosongkan

Aneh jika kolom agama di KTP boleh dikosongkan
Surabaya – KoPi. Rencana Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang memperbolehkan kolom agama di KTP dikosongkan menuai berbagai macam perdebatan. Beberapa kalangan menolak, sebagian lagi mendukung karena dianggap memberi ruang bagi aliran kepercayaan. Namun, dari segi hukum, pengosongan kolom agama dianggap sebagai keanehan karena bertentangan dengan Pancasila.
 

Hal tersebut diungkapkan Dosen Hukum Universitas Ubaya Hesti Armiwulan. Ia mengatakan hukum Indonesia itu harus selalu bersumber pada Pancasila. Sila pertama Pancasila sudah menegaskan bahwa bangsa Indonesia ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya semua orang di Indonesia harus memiliki keyakinan. 

“Bicara soal kolom agama di KTP itu tidak bicara soal ada yang beragama atau pengakuan bagi yang tidak beragama. Tapi sesungguhnya adalah kebutuhan administrasi negara. Melalui kolom itu kita bisa mengetahui berapa yang beragama Islam, berapa yang beragam Kristen, berapa yang Katolik, dan sebagainya. Dan itu diketahui oleh negara,” ujarnya.

Hesti berpendapat jika akhirnya kolom agama boleh dikosongkan, maka administrasi negara akan tidak terdokumentasi dengan baik. Di sisi lain hal itu menjadi keanehan, sebab Republik Indonesia mengaku ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, namun identitas agama justru dipersulit.

Hal itu akan menimbulkan kecurigaan masyarakat bahwa seseorang bisa tidak beragama atau tidak berkeyakinan. Padahal, jelas Hesti, atheisme di Indonesia tidak dibenarkan, karena tidak sesuai dengan Pancasila. “Indonesia itu negara yang theis, mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Berarti semua orang Indonesia itu harus berkeyakinan,” tuturnya.

Reporter: Amanullah Ginanjar Wicaksono

 

back to top