Menu
Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyaman Jadi Bagian Penting dalam Pembangunan di Jatim

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyama…

Surabaya-KoPi| Suasana am...

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan Ibu Hamil, MMSA Berikan Wawasan Tentang Perdarahan

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan…

Bantul-KoPi| Sepanjang ...

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjukan Barongsai dan Liong LED

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjuka…

Sleman-KoPi| Sebagai wuju...

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSANAKAN LATIHAN PRAMUKA YUDHA

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSAN…

AKADEMI MILITER – KoPi|...

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Luncurkan Kick-Off Program Talent Pitching

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Lunc…

Sleman-KoPi | Terobosan...

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker ke PT. Vitapharm

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker k…

Surabaya-KoPi| Koperasi...

Pameran patung Komroden Haro

Pameran patung Komroden Haro

Pameran patung Komroden H...

Di Hadapan Peserta Lemhannas, Pakde Karwo Paparkan Budaya Lokal di Jatim

Di Hadapan Peserta Lemhannas, Pakde…

Surabaya-KoPi| Gubernur...

Penyelesaian Kasus Montara “Test Case” Komitmen Persahabatan Australia

Penyelesaian Kasus Montara “Test Ca…

Kupang-KoPi| Laporan In...

Prev Next

Analogi Hukum Hakim Sarpin Kacau

Analogi Hukum Hakim Sarpin Kacau
Surabaya – KoPi | Putusan Hakim Sarpin Rizaldi dalam sidang praperadilan Budi Gunawan menjadi bahan pembicaraan ahli hukum. Banyak yang mempertanyakan logika di balik putusan tersebut, salah satunya Hesti Armiwulan, Ketua Laboratorium Tata Negara Universitas Surabaya.
 

“Semestinya Hakim Sarpin tidak melakukan penafsiran sendiri atas pasal 77 KUHAP. Pasal itu sudah rigid, tidak multi tafsir,” tukasnya.

Dalam pasal 77 KUHAP sendiri disebutkan obyek praperadilan adalah penangkapan, penahanan, penyidikan, penghentian penyidikan, dan permintaan ganti rugi. Penganuliran status tersangka tidak pernah ada di dalam pasal tersebut. Karena itu, keputusan Sarpin dalam membatalkan status tersangka Budi Gunawan dianggap menyalahi aturan perundang-undangan sendiri.

Hesti menyatakan, yang dilakukan oleh Sarpin bukan lagi penafsiran, melainkan sudah salah dalam analogi hukum. “Memang seorang hakim bisa melakukan penemuan hukum (rechtsviding), namun harus melalui asas-asas hukum dan dilatarbelakangi kajian keilmuan,” ungkapnya.

Seorang hakim diijinkan menemukan hukum jika undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas untuk memutus suatu perkara. Penemuan tersebut dilakukan dengan cara menggali nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat.

 

back to top