Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Analogi Hukum Hakim Sarpin Kacau

Analogi Hukum Hakim Sarpin Kacau
Surabaya – KoPi | Putusan Hakim Sarpin Rizaldi dalam sidang praperadilan Budi Gunawan menjadi bahan pembicaraan ahli hukum. Banyak yang mempertanyakan logika di balik putusan tersebut, salah satunya Hesti Armiwulan, Ketua Laboratorium Tata Negara Universitas Surabaya.
 

“Semestinya Hakim Sarpin tidak melakukan penafsiran sendiri atas pasal 77 KUHAP. Pasal itu sudah rigid, tidak multi tafsir,” tukasnya.

Dalam pasal 77 KUHAP sendiri disebutkan obyek praperadilan adalah penangkapan, penahanan, penyidikan, penghentian penyidikan, dan permintaan ganti rugi. Penganuliran status tersangka tidak pernah ada di dalam pasal tersebut. Karena itu, keputusan Sarpin dalam membatalkan status tersangka Budi Gunawan dianggap menyalahi aturan perundang-undangan sendiri.

Hesti menyatakan, yang dilakukan oleh Sarpin bukan lagi penafsiran, melainkan sudah salah dalam analogi hukum. “Memang seorang hakim bisa melakukan penemuan hukum (rechtsviding), namun harus melalui asas-asas hukum dan dilatarbelakangi kajian keilmuan,” ungkapnya.

Seorang hakim diijinkan menemukan hukum jika undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas untuk memutus suatu perkara. Penemuan tersebut dilakukan dengan cara menggali nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat.

 

back to top