Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Analogi Hukum Hakim Sarpin Kacau

Analogi Hukum Hakim Sarpin Kacau
Surabaya – KoPi | Putusan Hakim Sarpin Rizaldi dalam sidang praperadilan Budi Gunawan menjadi bahan pembicaraan ahli hukum. Banyak yang mempertanyakan logika di balik putusan tersebut, salah satunya Hesti Armiwulan, Ketua Laboratorium Tata Negara Universitas Surabaya.
 

“Semestinya Hakim Sarpin tidak melakukan penafsiran sendiri atas pasal 77 KUHAP. Pasal itu sudah rigid, tidak multi tafsir,” tukasnya.

Dalam pasal 77 KUHAP sendiri disebutkan obyek praperadilan adalah penangkapan, penahanan, penyidikan, penghentian penyidikan, dan permintaan ganti rugi. Penganuliran status tersangka tidak pernah ada di dalam pasal tersebut. Karena itu, keputusan Sarpin dalam membatalkan status tersangka Budi Gunawan dianggap menyalahi aturan perundang-undangan sendiri.

Hesti menyatakan, yang dilakukan oleh Sarpin bukan lagi penafsiran, melainkan sudah salah dalam analogi hukum. “Memang seorang hakim bisa melakukan penemuan hukum (rechtsviding), namun harus melalui asas-asas hukum dan dilatarbelakangi kajian keilmuan,” ungkapnya.

Seorang hakim diijinkan menemukan hukum jika undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas untuk memutus suatu perkara. Penemuan tersebut dilakukan dengan cara menggali nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat.

 

back to top