Menu
Gunung Merapi Berpeluang Alami Letusan Efusif Yang Aman.

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letu…

Jogja-KoPi| Kepala Balai ...

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di Proses Magmatisnya.

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di…

Jogja-KoPi| Balai Penyeli...

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Gerakan Filantropi Islam Sebagai Deradikalisasi

Gerakan Filantropi Islam Sebagai De…

Sleman-KoPi| Dewasa ini, ...

Prev Next

Analogi Hukum Hakim Sarpin Kacau

Analogi Hukum Hakim Sarpin Kacau
Surabaya – KoPi | Putusan Hakim Sarpin Rizaldi dalam sidang praperadilan Budi Gunawan menjadi bahan pembicaraan ahli hukum. Banyak yang mempertanyakan logika di balik putusan tersebut, salah satunya Hesti Armiwulan, Ketua Laboratorium Tata Negara Universitas Surabaya.
 

“Semestinya Hakim Sarpin tidak melakukan penafsiran sendiri atas pasal 77 KUHAP. Pasal itu sudah rigid, tidak multi tafsir,” tukasnya.

Dalam pasal 77 KUHAP sendiri disebutkan obyek praperadilan adalah penangkapan, penahanan, penyidikan, penghentian penyidikan, dan permintaan ganti rugi. Penganuliran status tersangka tidak pernah ada di dalam pasal tersebut. Karena itu, keputusan Sarpin dalam membatalkan status tersangka Budi Gunawan dianggap menyalahi aturan perundang-undangan sendiri.

Hesti menyatakan, yang dilakukan oleh Sarpin bukan lagi penafsiran, melainkan sudah salah dalam analogi hukum. “Memang seorang hakim bisa melakukan penemuan hukum (rechtsviding), namun harus melalui asas-asas hukum dan dilatarbelakangi kajian keilmuan,” ungkapnya.

Seorang hakim diijinkan menemukan hukum jika undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas untuk memutus suatu perkara. Penemuan tersebut dilakukan dengan cara menggali nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat.

 

back to top