Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Aborsi di Indonesia legal!

Wiwik Afifah Wiwik Afifah
Surabaya – KoPi. Banyak perempuan yang belum menyadari bahwa aborsi kini telah dilegalkan secara hukum oleh pemerintah Indonesia. Artinya, perempuan bisa secara bebas mengontrol hak-hak reproduksi mereka. Meski demikian, bukan berarti tindakan aborsi bebas dilakukan.

Wiwik Afifah dari Koalisi Perempuan Indonesia wilayah Jawa Timur mengatakan, legalitas aborsi diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. “PP ini bertugas menjembatani dan mengatur prosedur aborsi,” jelas Wiwik kepada KoPi (21/10).

Sebelum ada PP tersebut, pasal aborsi di UU Kesehatan sulit dilaksanakan karena tidak ada perangkat teknis pelaksanaannya. Dalam UU Kesehatan sebelumnya disebutkan aborsi boleh dilakukan apabila ada kedaruratan medis, ada trauma, sudah dikonseling, dan sesuai dengan PP. Dengan adanya PP ini, UU Kesehatan diberi angin segar agar jelas bagaimana pelaksanaannya. 

Selain itu, orang yang mau melakukan aborsi juga harus memenuhi syarat administrasi dan mendapat persetujuan dari suami. Mereka harus melewati tahap konseling dari tim kelayakan aborsi, mulai dari tahap pra-aborsi hingga pasca-aborsi.

“Aborsi hanya boleh dilakukan atas rekomendasi tim kelayakan aborsi. Tim itu adalah dokter ahli kandungan dan tenaga kesehatan yang ahli dalam kesehatan reproduksi. Mereka harus mengantongi ijin dari dinas kesehatan setempat,” jelas Wiwik.

Wiwik menambahkan, meski legal, bukan berarti semua orang boleh melakukan aborsi. Hanya korban pemerkosaan atau ibu yang memiliki kehamilannya beresiko membahayakan keselamatan yang diperbolehkan melakukan aborsi. 

Dia juga menegaskan, PP ini memenuhi hak-hak perempuan dalam mengatur hak reproduksi mereka. Hanya saja masih perlu sosialisasi untuk menyadarkan masyarakat mengenai hak-hak reproduksi perempuan.

Reporter: Amanullah Ginanjar Wicaksono

 

back to top