Menu
Gunung Merapi Berpeluang Alami Letusan Efusif Yang Aman.

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letu…

Jogja-KoPi| Kepala Balai ...

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di Proses Magmatisnya.

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di…

Jogja-KoPi| Balai Penyeli...

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Gerakan Filantropi Islam Sebagai Deradikalisasi

Gerakan Filantropi Islam Sebagai De…

Sleman-KoPi| Dewasa ini, ...

Prev Next

Aborsi di Indonesia legal!

Wiwik Afifah Wiwik Afifah
Surabaya – KoPi. Banyak perempuan yang belum menyadari bahwa aborsi kini telah dilegalkan secara hukum oleh pemerintah Indonesia. Artinya, perempuan bisa secara bebas mengontrol hak-hak reproduksi mereka. Meski demikian, bukan berarti tindakan aborsi bebas dilakukan.

Wiwik Afifah dari Koalisi Perempuan Indonesia wilayah Jawa Timur mengatakan, legalitas aborsi diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. “PP ini bertugas menjembatani dan mengatur prosedur aborsi,” jelas Wiwik kepada KoPi (21/10).

Sebelum ada PP tersebut, pasal aborsi di UU Kesehatan sulit dilaksanakan karena tidak ada perangkat teknis pelaksanaannya. Dalam UU Kesehatan sebelumnya disebutkan aborsi boleh dilakukan apabila ada kedaruratan medis, ada trauma, sudah dikonseling, dan sesuai dengan PP. Dengan adanya PP ini, UU Kesehatan diberi angin segar agar jelas bagaimana pelaksanaannya. 

Selain itu, orang yang mau melakukan aborsi juga harus memenuhi syarat administrasi dan mendapat persetujuan dari suami. Mereka harus melewati tahap konseling dari tim kelayakan aborsi, mulai dari tahap pra-aborsi hingga pasca-aborsi.

“Aborsi hanya boleh dilakukan atas rekomendasi tim kelayakan aborsi. Tim itu adalah dokter ahli kandungan dan tenaga kesehatan yang ahli dalam kesehatan reproduksi. Mereka harus mengantongi ijin dari dinas kesehatan setempat,” jelas Wiwik.

Wiwik menambahkan, meski legal, bukan berarti semua orang boleh melakukan aborsi. Hanya korban pemerkosaan atau ibu yang memiliki kehamilannya beresiko membahayakan keselamatan yang diperbolehkan melakukan aborsi. 

Dia juga menegaskan, PP ini memenuhi hak-hak perempuan dalam mengatur hak reproduksi mereka. Hanya saja masih perlu sosialisasi untuk menyadarkan masyarakat mengenai hak-hak reproduksi perempuan.

Reporter: Amanullah Ginanjar Wicaksono

 

back to top