Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Aborsi di Indonesia legal!

Wiwik Afifah Wiwik Afifah
Surabaya – KoPi. Banyak perempuan yang belum menyadari bahwa aborsi kini telah dilegalkan secara hukum oleh pemerintah Indonesia. Artinya, perempuan bisa secara bebas mengontrol hak-hak reproduksi mereka. Meski demikian, bukan berarti tindakan aborsi bebas dilakukan.

Wiwik Afifah dari Koalisi Perempuan Indonesia wilayah Jawa Timur mengatakan, legalitas aborsi diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. “PP ini bertugas menjembatani dan mengatur prosedur aborsi,” jelas Wiwik kepada KoPi (21/10).

Sebelum ada PP tersebut, pasal aborsi di UU Kesehatan sulit dilaksanakan karena tidak ada perangkat teknis pelaksanaannya. Dalam UU Kesehatan sebelumnya disebutkan aborsi boleh dilakukan apabila ada kedaruratan medis, ada trauma, sudah dikonseling, dan sesuai dengan PP. Dengan adanya PP ini, UU Kesehatan diberi angin segar agar jelas bagaimana pelaksanaannya. 

Selain itu, orang yang mau melakukan aborsi juga harus memenuhi syarat administrasi dan mendapat persetujuan dari suami. Mereka harus melewati tahap konseling dari tim kelayakan aborsi, mulai dari tahap pra-aborsi hingga pasca-aborsi.

“Aborsi hanya boleh dilakukan atas rekomendasi tim kelayakan aborsi. Tim itu adalah dokter ahli kandungan dan tenaga kesehatan yang ahli dalam kesehatan reproduksi. Mereka harus mengantongi ijin dari dinas kesehatan setempat,” jelas Wiwik.

Wiwik menambahkan, meski legal, bukan berarti semua orang boleh melakukan aborsi. Hanya korban pemerkosaan atau ibu yang memiliki kehamilannya beresiko membahayakan keselamatan yang diperbolehkan melakukan aborsi. 

Dia juga menegaskan, PP ini memenuhi hak-hak perempuan dalam mengatur hak reproduksi mereka. Hanya saja masih perlu sosialisasi untuk menyadarkan masyarakat mengenai hak-hak reproduksi perempuan.

Reporter: Amanullah Ginanjar Wicaksono

 

back to top