Menu
Jatim Best Practice Perdagangan Antar Daerah

Jatim Best Practice Perdagangan Ant…

Bandung-KoPi| Perdagang...

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersinergi Susun RKPD

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersiner…

Surabaya-KoPi| Forum Li...

Banjir Sungai Welang,  Pemerintah Lakukan Pendataan dan Beri Penanganan Darurat

Banjir Sungai Welang, Pemerintah L…

(Fotomilik: Jatim TIMES) ...

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Harkat dan Martabat Manusia

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Har…

Bantul-KoPi| Globalisas...

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyaman Jadi Bagian Penting dalam Pembangunan di Jatim

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyama…

Surabaya-KoPi| Suasana am...

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan Ibu Hamil, MMSA Berikan Wawasan Tentang Perdarahan

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan…

Bantul-KoPi| Sepanjang ...

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjukan Barongsai dan Liong LED

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjuka…

Sleman-KoPi| Sebagai wuju...

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSANAKAN LATIHAN PRAMUKA YUDHA

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSAN…

AKADEMI MILITER – KoPi|...

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Luncurkan Kick-Off Program Talent Pitching

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Lunc…

Sleman-KoPi | Terobosan...

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker ke PT. Vitapharm

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker k…

Surabaya-KoPi| Koperasi...

Prev Next

Aborsi di Indonesia legal!

Wiwik Afifah Wiwik Afifah
Surabaya – KoPi. Banyak perempuan yang belum menyadari bahwa aborsi kini telah dilegalkan secara hukum oleh pemerintah Indonesia. Artinya, perempuan bisa secara bebas mengontrol hak-hak reproduksi mereka. Meski demikian, bukan berarti tindakan aborsi bebas dilakukan.

Wiwik Afifah dari Koalisi Perempuan Indonesia wilayah Jawa Timur mengatakan, legalitas aborsi diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. “PP ini bertugas menjembatani dan mengatur prosedur aborsi,” jelas Wiwik kepada KoPi (21/10).

Sebelum ada PP tersebut, pasal aborsi di UU Kesehatan sulit dilaksanakan karena tidak ada perangkat teknis pelaksanaannya. Dalam UU Kesehatan sebelumnya disebutkan aborsi boleh dilakukan apabila ada kedaruratan medis, ada trauma, sudah dikonseling, dan sesuai dengan PP. Dengan adanya PP ini, UU Kesehatan diberi angin segar agar jelas bagaimana pelaksanaannya. 

Selain itu, orang yang mau melakukan aborsi juga harus memenuhi syarat administrasi dan mendapat persetujuan dari suami. Mereka harus melewati tahap konseling dari tim kelayakan aborsi, mulai dari tahap pra-aborsi hingga pasca-aborsi.

“Aborsi hanya boleh dilakukan atas rekomendasi tim kelayakan aborsi. Tim itu adalah dokter ahli kandungan dan tenaga kesehatan yang ahli dalam kesehatan reproduksi. Mereka harus mengantongi ijin dari dinas kesehatan setempat,” jelas Wiwik.

Wiwik menambahkan, meski legal, bukan berarti semua orang boleh melakukan aborsi. Hanya korban pemerkosaan atau ibu yang memiliki kehamilannya beresiko membahayakan keselamatan yang diperbolehkan melakukan aborsi. 

Dia juga menegaskan, PP ini memenuhi hak-hak perempuan dalam mengatur hak reproduksi mereka. Hanya saja masih perlu sosialisasi untuk menyadarkan masyarakat mengenai hak-hak reproduksi perempuan.

Reporter: Amanullah Ginanjar Wicaksono

 

back to top