Menu
Fatma Saifullah Yusuf Raih Penghargaan Certified Public Speaker Kehormatan

Fatma Saifullah Yusuf Raih Pengharg…

Surabaya-KoPi| Istri Waki...

Dari yang tersimpan

Dari yang tersimpan

Catatan Ugo Untoro atas P...

Petugas pingsan, Gus Ipul ikut panik

Petugas pingsan, Gus Ipul ikut pani…

Tuban-KoPi| Wakil Gubernu...

Muhammadiyah mendukung proses penegakkan hukum terhadap Setya Novanto

Muhammadiyah mendukung proses peneg…

Jogja-KoPi|Ketua umum PP ...

Peneliti : Mayoritas usaha persusuan dikelola secara tradisional

Peneliti : Mayoritas usaha persusua…

Jogja-KoPi| Peneliti Bida...

Gus Ipul : Industri pariwisata memerlukan infrastruktur yang memadai

Gus Ipul : Industri pariwisata meme…

Surabaya-KoPi| Pembanguna...

Alumni UAJY Raih Piala Citra FFI 2017

Alumni UAJY Raih Piala Citra FFI 20…

Jogja-KoPi| Bayu Prihanto...

Australia kabulkan gugatan Petani Rumput Laut

Australia kabulkan gugatan Petani R…

Kupang-KoPi|Pengadilan Fe...

Sektor pekerja informal tantangan terbesar target BPJS Kesehatan di 2019

Sektor pekerja informal tantangan t…

Jogja-KoPi|Pakar Jaminan ...

Prev Next

Presiden diminta telusuri dana Ladang Gas Banyu Undan

Presiden diminta telusuri dana Ladang Gas Banyu Undan

Kupang-KoPi|Pemegang mandat hak ulayat masyarakat adat di Laut Timor, Ferdi Tanoni meminta pemerintah pusat untuk tegas dengan dana bagi hasil produksi gas dari ladang Bayu Undan, yang merupakan hak masyarakat Timor Barat-NTT juga,namun hingga saat ini tidak pernah jelas.

“Kami meminta Pak Presiden Jokowi untuk melakukan penelusuran tentang dana bagi hasil untuk Indonesia itu disimpan sejak berproduksi nya gas dari ladang Bayu Undan tahun 2003 lalu,” kat a Ferdi Tanoni yang juga Ketua Peduli Timor Barat kepada wartawan di Kupang, Rabu, (1/11) sore.

Ferdi mengatakan, selama ini ladang Gas Bayu Undan telah menambahkan nilai ekspor ke Australia utara dengan jumlah kurang lebih US$ 550 juta atau setara Rp 7 triliun per tahun.

Dari kegiatan pertambangan itu, Australia telah menciptakan 80 ribu lapangan pekerjaan baru, dan secara khusus menciptakan lapangan kerja untuk warga Australia bagian utara sebanyak 20 ribu tenaga kerja.
Jarak ladang gas dan minyak Bayu Undan, yang terletak di Laut Timor dengan daratan Australia sekitar 502 krilomet, sedangkan jarak dengan Timor bagian Barat NTT 235 kilometer, dengan Republik Demokratic Timor Leste (RDTL) di ujung timur Pulau Timor sekitar 250 km.

Ferdi Tanoni mengatakan, untuk memproduksi gas alam Bayu Undan di Darwin, Australia Utara itu, dibangunlah pipa bawah laut sepanjang 525 km dari lokasi ladang Bayu Undan ke Wickham Point-Darwin.
Milik Bersama

“Ferdi Tanoni yang juga mantan agen imigrasi Australia ini mengaku pernah bertemu dengan Pemerintah pusat pada era Presiden SBY yakni mantan menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro dan mantan Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa mengakui bahwa ladang Bayu Undan itu adalah milik bersama rakyat Timor Barat dan Timor Leste”.”Sudah seharusnya Indonesia mendapatkan bagian dari pada bagi hasil dari ladang gas Bayu Undan itu,katanya mengutip pernyataan Yusgiantoro dan Natalegawa.

Dengan demikian tambah nya, rakyat Timor Barat dan NTT harus mendapat pembagian dari hasil produksi di Bayu Undan tersebut. Ferdi Tanoni menjelaskan, ladang Bayu Undan yang dioperasikan oleh Conoco Phillips Australia itu, mengandung cadangan gas alam lebih dari 3,4 Tcf (triliun kaki kubik) dan sekitar 400 juta barel liquid hydrocarbons (LPG dan kondensat).

“Oleh karena itu,kami dari Kelompok Peduli Timor Barat meminta Presiden Jokowi untuk dapat segera menelusuri nya sehingga dana bagi hasil tersebut bisa digunakan untuk percepatan pembangunan infrastruktur di NTT, karena hal tersebut merupakan hak dari rakyat Indonesia di Timor bagian Barat NTT juga yang telah dengan sengaja dikuras oleh Australia. Pemerintah di Jakarta tidak boleh tinggal diam ketika negara lain mengambil hasil tambang kita,” katanya.

Ferdi Tanoni, juga mendesak Australia dan Timor Leste untuk segera melakukan perundingan secara trilateral membagi hasil usaha dari ladang Gas Bayu Undan dan menetapkan bersama seluruh batas maritim yang baru di Laut Timor antar ketiga negara, dengan menggunakan prinsip garis tengah (median line) sesuai dengan ketentuan hukum internasional.

“Bila ada dua negara yang saling berhadapan dan berjarak kurang dari 400 mil, maka penetepan batas maritim menggunakan garis tengah (median line),” katanya. (Johny)

back to top