Menu
Pejabat AS-Korea Utara Adakan Pembicaraan Soal Pengadaan Pertemuan Kembali Kedua Pemimpin.

Pejabat AS-Korea Utara Adakan Pembi…

Seoul-KoPi| Departemen lu...

Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Senyawa Atasi Limbah Tambang

Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Sen…

Sleman-KoPi| Tim mahasisw...

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letusan Efusif Yang Aman.

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letu…

Jogja-KoPi| Kepala Balai ...

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di Proses Magmatisnya.

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di…

Jogja-KoPi| Balai Penyeli...

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Prev Next

Pemerintah dinilai tidak serius megelola sumber air

Pemerintah dinilai tidak serius megelola sumber air
Sleman-KoPi|Ketua Ground Water Working Group (GWWA) Dr. Ir. Heru Hendrayana mengungkapkan rasa gelisahnya terkait pengelolaan air bawah tanah oleh Pemerintah.  Menurutnya, pemerintah cenderung sangat  terfokus pada pengelolaan bidang air permukaan di Indonesia.
 
Hal ini ditunjukkan dengan penunjukkan kepala pengelola yang berbeda pada bidang air permukaan dan air tanah.
 
"Indonesia ini yang mengatur air pemukaan memiliki jabatan Direktur Jenderal sementara kalau air tanah hanya Kepala bidang, tentu saja ini tidak seimbang,"ujarnya saat Jumpa Pers di Grha Sabha Pramana UGM,Rabu (13/9)
 
Heru melanjutkan,perlakuan tak adil Pemerintah pada air tanah dari tak hanya berhenti pada jabatan saja. Dalam mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP), Pemerintah acap kali mengeluarkan banyak PP yang mengatur air pemukaan sungai,danau ,dll. 
 
Namun PP untuk air tanah ,pemerintah hanya mengeluarkan satu PP  yaitu PP no.43 tahun 2008 tentang air tanah.
 
Melihat hal ini pun,ia mengimbuhkan kepada pemerintah untuk melihat kembali potensi dan pemanfaatan dari sumber daya air tanah yang cukup besar dibandingkan air permukaan. Air tanah ini memiliki potensi pemanfaatan untuk kebutuhan sehari dan lain-lain hingga 90%,sementara air permukaan hanya 10%. 
 
"Potensi air tanah kita itu sangat besar ,namun banyak orang tidak melihat hal itu,sehingga mereka (orang-orang ) dan celakanya permerintah melihat potensi air permukaan saja,"ucapnya.
 
Dalam merespon Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air ( RUU SDA) yang saat ini dibahas oleh DPR dan Pemerintah, ia berharap agar air tanah ini menjadi topik penting dalam pembahasan RUU. Pasalnya ia ingin kedepannya agar tidak ada lagi perbedaan perlakuan pada pengelolaan air tanah dan air permukaan seperti yang terjadi selama ini
 
"Kita ingin pengaturan antara air tanah dan air permukaan itu sinergi dan berimbang baik itu dalam prinsip penggunaan Hak atas air ataupun dalam pemanfaatan menjadi usaha,"tandasnya| Syidiq Syaiful Ardli
 
back to top