Menu
Perempuan pendukung gerak ekonomi Jatim

Perempuan pendukung gerak ekonomi J…

Surabaya-KoPi| Perempuan ...

Anies dinilai lalai rekonsoliasi dengan kata 'Pribumi'

Anies dinilai lalai rekonsoliasi de…

PERTH, 17 OKTOBER 2017 – ...

Jatim Fair 2017 Ditutup, Transaksi Capai 54,3 Milyar Rupiah

Jatim Fair 2017 Ditutup, Transaksi …

Surabaya-Kopi| Pameran Ja...

Ketika agama membawa damai, bukan perang

Ketika agama membawa damai, bukan p…

YOGYAKARTA – Departemen I...

Gubernur Jatim Minta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lakukan Research dan Development

Gubernur Jatim Minta Badan Pendapat…

Surabaya-Kopi| Memperinga...

Fatma Saifullah Yusuf puji aksi KCBI Surabaya

Fatma Saifullah Yusuf puji aksi KCB…

Surabaya-KoPi| Dra. Hj. F...

Warek UIN Kalijaga: Menulis populer bisa jauhkan sikap radikal

Warek UIN Kalijaga: Menulis populer…

YOGYAKARTA, 13 OKTOBER 20...

Gus Ipul resmikan prastasti Masjid Cheng Hoo Surabaya

Gus Ipul resmikan prastasti Masjid …

Surabaya-KoPi| Wagub Jati...

Bude Karwo: Jangan takut, kanker bisa disembuhkan

Bude Karwo: Jangan takut, kanker bi…

Surabaya-KoPi| Ketua Yaya...

Gus Ipul ajak.Perguruan Sejati jaga NKRI

Gus Ipul ajak.Perguruan Sejati jaga…

Madiun-KoPi| Wakil Gubern...

Prev Next

Pemerintah dinilai tidak serius megelola sumber air

Pemerintah dinilai tidak serius megelola sumber air
Sleman-KoPi|Ketua Ground Water Working Group (GWWA) Dr. Ir. Heru Hendrayana mengungkapkan rasa gelisahnya terkait pengelolaan air bawah tanah oleh Pemerintah.  Menurutnya, pemerintah cenderung sangat  terfokus pada pengelolaan bidang air permukaan di Indonesia.
 
Hal ini ditunjukkan dengan penunjukkan kepala pengelola yang berbeda pada bidang air permukaan dan air tanah.
 
"Indonesia ini yang mengatur air pemukaan memiliki jabatan Direktur Jenderal sementara kalau air tanah hanya Kepala bidang, tentu saja ini tidak seimbang,"ujarnya saat Jumpa Pers di Grha Sabha Pramana UGM,Rabu (13/9)
 
Heru melanjutkan,perlakuan tak adil Pemerintah pada air tanah dari tak hanya berhenti pada jabatan saja. Dalam mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP), Pemerintah acap kali mengeluarkan banyak PP yang mengatur air pemukaan sungai,danau ,dll. 
 
Namun PP untuk air tanah ,pemerintah hanya mengeluarkan satu PP  yaitu PP no.43 tahun 2008 tentang air tanah.
 
Melihat hal ini pun,ia mengimbuhkan kepada pemerintah untuk melihat kembali potensi dan pemanfaatan dari sumber daya air tanah yang cukup besar dibandingkan air permukaan. Air tanah ini memiliki potensi pemanfaatan untuk kebutuhan sehari dan lain-lain hingga 90%,sementara air permukaan hanya 10%. 
 
"Potensi air tanah kita itu sangat besar ,namun banyak orang tidak melihat hal itu,sehingga mereka (orang-orang ) dan celakanya permerintah melihat potensi air permukaan saja,"ucapnya.
 
Dalam merespon Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air ( RUU SDA) yang saat ini dibahas oleh DPR dan Pemerintah, ia berharap agar air tanah ini menjadi topik penting dalam pembahasan RUU. Pasalnya ia ingin kedepannya agar tidak ada lagi perbedaan perlakuan pada pengelolaan air tanah dan air permukaan seperti yang terjadi selama ini
 
"Kita ingin pengaturan antara air tanah dan air permukaan itu sinergi dan berimbang baik itu dalam prinsip penggunaan Hak atas air ataupun dalam pemanfaatan menjadi usaha,"tandasnya| Syidiq Syaiful Ardli
 
back to top