Menu
Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Prev Next

Pemerintah buruk dalam mengelola sumber air

Pemerintah buruk dalam mengelola sumber air
Sleman-KoPi|Ahli Air Indonesia yang tergabung dalam Perhimpunan Ahli Air Tanah Indonesia (PAAI) menyampaikan kepada pemerintah agar  memberikan perhatian lebih pada pengelolaan dan perizinan air di Indonesia. 
 
Hal tersebut mereka sampaikan sebagai bentuk respon pada Pemerintah dan DPR yang saat ini sedang membahas rancangan undang-undang tentang sumber daya air (RUU SDA). 
 
Mohammad Mova Al-Afgani, Direktur Center for Regulation Policy and Governance (CRPG) menekankan bahwa pemerintah dalam menyusun RUU SDA harus mengacu pada 6 prinsip pengelolaan SDA. 
 
"Enam prinsip tersebut juga kami tuangkan dalam 6 Kritik kami atas RUU SDA yang sedang disusun oleh Pemerintah saat ini,"ujar Dosen UIK Bogor ini saat Jumpa Pers bertemakan 'Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Indonesia' di GSP UGM, Rabu (13/9).
 
Isi Enam kritik tersebut yaitu pertama, hak atas air harus dipraktikkan dalam konteks mengambil air secara langsung dari sumber air alami. Kedua ,Perlu ada penajaman defini 'usaha' yang dikaitkan dengan 'keuntungan'. Ketiga, Air minum dalam kemasan(AMDK) dimasukkan kedalam Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). 
 
Keempat, Prioritas Badan usaha milik negara/ daerah (BUMN/BUMD) diatas UPT/UPTD dalam hal Spam tidak tepat. Kelima, Prioritas alokasi air tidak berdasarkan footprinting ,melainkan bertumpu pada pada blue water (air permukaan dan bawah tanah). Terakhir,Jenis Kategori dan Tipologi izin terutama kegiatan usaha masih dirasa belum tegas. 
 
Menambahi dari pernyataan Mova,Anggota PAAI sekaligus Ketua Ground Water Working Group (GWWA),Dr.Ir. Heru Hendrayana menggaris bawahi pada kepengurusan air bawah tanah. Pasalnya air bawah tanah merupakan sumber air yang paling banyak digunakan dibandingkan sumber air permukaan. 
 
"Hampir 90 persen kita memanfaatkan sumber dari bawah tanah untuk digunakan sehari-sehari,"ujar Heru yang juga menjabat sebagai Ketua Departemen Teknik Geologi FT UGM
 
Oleh karenanya,ia menimpali dalam RUU SDA nanti, Pemerintah perlu  untuk memperketat perizinan penguasaan sumber daya air ,khususnya air bawah tanah. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan penguasaan atas air yang berlebihan baik itu oleh lembaga pemerintah swasta dan non-swasta. 
 
Sementara itu dari badan Konservasi Air ,The World Agroforestry Centre (ICRAF-SEA) ,Beria Leimonia menuturkan bahwa RUU SDA merupakan salah satu RUU SDA yang paling sedikit dibahas di Indonesia . Ia pun berharap agar RUU SDA yang dibahas saat ini dapat meliputi semua masalah dan persoalan konservasi air di Indonesia.
 
Sebagai penutup ia pun menghimbau kepada masyrakat dan pemerintah untuk menyadari betapa pentingnya konservasi air dalam kehidupan sehari-sehari. Pasalnya Air sendiri merupakan sumber kehidupan masyarakat yang sering kali terlupakan untuk selalu dikelola ,baik itu oleh pemerintah lewat Lembaga nya ataupun masyarakat pada umumnya.| Syidiq Syaiful Ardli
 
back to top