Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Pemerintah buruk dalam mengelola sumber air

Pemerintah buruk dalam mengelola sumber air
Sleman-KoPi|Ahli Air Indonesia yang tergabung dalam Perhimpunan Ahli Air Tanah Indonesia (PAAI) menyampaikan kepada pemerintah agar  memberikan perhatian lebih pada pengelolaan dan perizinan air di Indonesia. 
 
Hal tersebut mereka sampaikan sebagai bentuk respon pada Pemerintah dan DPR yang saat ini sedang membahas rancangan undang-undang tentang sumber daya air (RUU SDA). 
 
Mohammad Mova Al-Afgani, Direktur Center for Regulation Policy and Governance (CRPG) menekankan bahwa pemerintah dalam menyusun RUU SDA harus mengacu pada 6 prinsip pengelolaan SDA. 
 
"Enam prinsip tersebut juga kami tuangkan dalam 6 Kritik kami atas RUU SDA yang sedang disusun oleh Pemerintah saat ini,"ujar Dosen UIK Bogor ini saat Jumpa Pers bertemakan 'Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Indonesia' di GSP UGM, Rabu (13/9).
 
Isi Enam kritik tersebut yaitu pertama, hak atas air harus dipraktikkan dalam konteks mengambil air secara langsung dari sumber air alami. Kedua ,Perlu ada penajaman defini 'usaha' yang dikaitkan dengan 'keuntungan'. Ketiga, Air minum dalam kemasan(AMDK) dimasukkan kedalam Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). 
 
Keempat, Prioritas Badan usaha milik negara/ daerah (BUMN/BUMD) diatas UPT/UPTD dalam hal Spam tidak tepat. Kelima, Prioritas alokasi air tidak berdasarkan footprinting ,melainkan bertumpu pada pada blue water (air permukaan dan bawah tanah). Terakhir,Jenis Kategori dan Tipologi izin terutama kegiatan usaha masih dirasa belum tegas. 
 
Menambahi dari pernyataan Mova,Anggota PAAI sekaligus Ketua Ground Water Working Group (GWWA),Dr.Ir. Heru Hendrayana menggaris bawahi pada kepengurusan air bawah tanah. Pasalnya air bawah tanah merupakan sumber air yang paling banyak digunakan dibandingkan sumber air permukaan. 
 
"Hampir 90 persen kita memanfaatkan sumber dari bawah tanah untuk digunakan sehari-sehari,"ujar Heru yang juga menjabat sebagai Ketua Departemen Teknik Geologi FT UGM
 
Oleh karenanya,ia menimpali dalam RUU SDA nanti, Pemerintah perlu  untuk memperketat perizinan penguasaan sumber daya air ,khususnya air bawah tanah. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan penguasaan atas air yang berlebihan baik itu oleh lembaga pemerintah swasta dan non-swasta. 
 
Sementara itu dari badan Konservasi Air ,The World Agroforestry Centre (ICRAF-SEA) ,Beria Leimonia menuturkan bahwa RUU SDA merupakan salah satu RUU SDA yang paling sedikit dibahas di Indonesia . Ia pun berharap agar RUU SDA yang dibahas saat ini dapat meliputi semua masalah dan persoalan konservasi air di Indonesia.
 
Sebagai penutup ia pun menghimbau kepada masyrakat dan pemerintah untuk menyadari betapa pentingnya konservasi air dalam kehidupan sehari-sehari. Pasalnya Air sendiri merupakan sumber kehidupan masyarakat yang sering kali terlupakan untuk selalu dikelola ,baik itu oleh pemerintah lewat Lembaga nya ataupun masyarakat pada umumnya.| Syidiq Syaiful Ardli
 
back to top