Menu
Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ketat Dengan Terjunnya 29 Ekor Anjing Pelacak dan Body Scanner.

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ke…

Sleman-KoPi| Komandan sat...

Prev Next

Inilah 5 alasan PLN mencabut subsidi istrik

Inilah 5 alasan PLN mencabut subsidi istrik

Jogja-KoPi| Audi Damal, Manajer Komunikasi Hukum Administrasi PLN Distribusi Jateng dan DIY mengatakan ada lima fakta yang mendasari pencabutan subsidi listrik sejak Januari 2017 lalu.

Fakta pertama, sekitar 27 juta pelanggan dari total 60 juta pelanggan,masuk kedalam kategori tidak mampu dan tidak naik. Rinciannya adalah pelanggan yang berhak mendapatkan subsidi dengan RT VA 450 dengan berjumlah 23 juta pelanggan dan pelanggan dengan RT VA900 berjumlah 4 ju ta pelanggan.

Ia menegaskan 27 juta pelanggan tidak mampu ini berhak menerima subsidi. PLN sendiri dibantu oleh tim nasional percepatan penanggulangan kemisikinan (TNP2K) untuk menyajikan data dan mencari tahu jumlah pelanggan tidak mampu. PLN sendir tidak menaikan tarif listrik ,hanya mencabut subsidi bagi kalangan yang mampu.

Fakta kedua, keputusan kebijakan pencabutan subsidi dan kenaikan tarif ini sudah dibahas oleh Komisi VII DPR pada tahun 2016. Sehingga PLN harus menjalankan kebijakan tersebut.

Fakta Ketiga, PLN sendiri menemukan pemberian subsidi banyak yang tidak tepat sasaran. Banyak pelanggan yang masuk ke dalam kategori mampu mendapatkan subsidi yang lebih besar dibandingkan pelanggan yang tidak mampu.

Ia pun mencontohkan pada sebuah temuan kasus,seorang pelanggan yang mampu dengan RT 900VA menggunakan listrik hingga 140 KWh perbulan. Pelanggan tersebut seharusnya dikenai biaya listrik sebesar 189 ribu namun pelanggan tersebut mendapatkan subsidi dan pelanggan hanya membayar 84 ribu.

"Pemerintah mengambil kebijakan agar subsidi bisa diberikan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan,"katanya saat Jumpa pers di Kantor PLN Yogyakarta (21/6).

"Artinya ia mendapatkan subsidi sebesar 105 ribu. Dibandingkan yang tidak mampu, dengan RT yang sama rata -rata mereka hanya menggunakan 70 kwh, untuk lampu. Tagihan mereka 40 ribu,dan mereka hanya mendapatkan subsidi 50 ribu," tambahnya.

Fakta keempat, PLN sendiri bersama pemerintah berencana mengaliri listrik ke 2500 desa tanpa listrik di Indonesia. Pemberian aliran listrik ini digunakan lewat alokasi anggaran APBN dan pembayaran listrik pelanggan yang tidak mendapatkan subsidi.

Fakta kelima,Ia pun mengakui masih ada masyarakat yang tergolong dalam masyarakat tidak mampu namun subsidi sudah dicabut. Sampai pertengahan tahun 201, pihaknya menerima 53.150 pengaduan soal subsidi,26.290 pengadu berhak mendapat subsidi,sisanya masih dalam proses verifikasi.

"Terdapat 53.150 pengaduan dengan rincian, 26.290 pengadu berhak mndapat subsidi, 13.859 dalam proses verifikasi TNP2K. 2.852 pengadu tidak terdapat dalam data terpadu dan aka diserahkan ke kementrian untuk ditindak lajuti, 75 pengadu mengatakan seharusnya mereka tidak memdapatkan subsidi namun mendapatkan subsidi,"tuturnya.

Ia pun menghimbau kepada masyarakat yang tidak mampu agar melaporkan ke PLN atau kelurahan untuk mendapatkan subsidi. Nantinya TNP2K akan memverifikasi agar selanjutnya masyarakat tersebut mendapatkan subsidi.| Syidiq Syaiful Ardli

back to top