Menu
Kemenperin ajak siswa masuk Sekolah Kejuruan Industri

Kemenperin ajak siswa masuk Sekolah…

Jogja-KoPi|Kementerian ...

Mahasiswa Sistem Informasi Pelajari Komunikasi Interpersonal

Mahasiswa Sistem Informasi Pelajari…

Sleman-KoPi| Lulusan dari...

Polisi Yogyakarta gunakan kuda untuk patroli di tutup tahun 2017

Polisi Yogyakarta gunakan kuda untu…

Jogja-KoPi|Kepolisian R...

Buya Syafi'i Ma'arif sebut Donald Trump sebagai orang gila

Buya Syafi'i Ma'arif sebut Donald T…

Sleman-KoPi| Buya Ahmad...

Taiwan Higher Education Fair UMY tawarkan beasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi Taiwan

Taiwan Higher Education Fair UMY ta…

Bantul-KoPi Universitas...

Sekdaprov Jatim ajak Kab/Kota ciptakan Skema Pembiayaan Terintegrasi

Sekdaprov Jatim ajak Kab/Kota cipta…

Surabaya-KoPi| Sekdapro...

Mendikbub belum berlakukan UN model esai

Mendikbub belum berlakukan UN model…

Jogja-KoPi|Menteri Pend...

Muhammadiyah menyatakan sikap terkait bencana lingkungan

Muhammadiyah menyatakan sikap terka…

Bantul-KoPi| Majelis Li...

Mendikbud meresmikan Museum dan Galeri Tino Sidin

Mendikbud meresmikan Museum dan Gal…

Jogja-KoPi|Menteri Pend...

Para orangtua harus pahami kebutuhan anak difabel

Para orangtua harus pahami kebutuha…

Bantul-KoPi|Pola asuh ana...

Prev Next

ICAN: Tak mungkin DPR bahas senjata nuklir dalam waktu dekat

ICAN: Tak mungkin DPR bahas senjata nuklir dalam waktu dekat

Sleman-KoPi| Mimpi International Campaign to Abolish Nuclear Weapon (ICAN) Indonesia dalam mewujudkan undang-undang pelucutan senjata nuklir secepat mungkin tampaknya pupus.

Hal ini tak lain dan tak bukan disebabkan terhalangnya keterlambatan ratifikasi UUD pada traktat senjata pelucutan senjata nuklir yang sudah dibuat dan ditetapkan masyarakat internasional sejak Juli kemarin.

Muhadi Sugiono, MA ,Peneliti Institute of International Study (IIS), sekaligus pengkampanye ICAN mengungkapkan keterlambatan terjadi pada tahap ratifikasi di tingkat parlemen DPR RI. Pasalnya ,menurut Muhadi, DPR sampai saat ini belum melirik isu pelucutan senjata nuklir dan belum membahasnya spada tingkat parlemen.

"Untuk sekarang saya tidak tahu mungkin sudah terlalu terlambat karena mereka(Parlemen DPR) sudah membahas isu lainnya seperti pemilu. Kita harus memulai lagi membawakan masalah pelucutan senjata usai pemilu 2019,"ujarnya saat jumpa pers di Fakultas Filsafat Ilmu Sosial dan Politik UGM,Rabu (6/12).

Muhadi menyebutkan sejak traktat dibentuk pada 7 Juli 2017 ,tantangan terbesar pihaknya adalah parlemen DPR pada usaha pengadaptasian traktat. Dibandingkan Kementrian Luar Negeri, DPR ini dianggap sebagai satu lembaga yang paling sulit dan membutuhkan waktu lama untuk pengaplikasian traktat ke UUD.

"Kemenlu ini sudah terekpose dengan masyarakat internasional. Sehingga mereka sangat paham pada traktat pelucutan senjata nuklir serta kebutuhannya. Pada saat kami mengajukan dan meyakinkan kemenlu ,prosesnya tidak membutuhan waktu lama dan tidak berargumentasi panjang untuk bisa mendorong mereka berjalan seperti yang kita(ICAN) bayangkan," jelas pria yang juga merupakan Dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional UGM.

Ia juga menceritakan betapa sulitnya pihaknya berusaha menyampaikan ide-ide ratifikasi traktat di DPR. Beberapa kali pihaknya tidak bisa menemui DPR untuk membawa traktat ke meja parlemen. Muhadi pun melihat bahwa seolah DPR ini memandang masalah senjata nuklir ini tak memiliki kepentingan langsung pada masyarakat indonesia.

"Kita ini selalu berfikir bahwa semua itu sangat pragmatis. Kontribusi kita masyarakat diluar negeri juga kalau bisa praktis dan simpel. Tapi kenyataan nya kebutuhan masyarakat internasional tidak bisa praktis.Padahal dalam UUD kita dituntut untuk memberikan kontribusi pada masyarakat internasional yang nyata. Tak hanya itu mereka (DPR) juga mencari isu mana yang memberikan keuntungan juga bagi Indonesia,"tambahnya

ICAN Indonesia pun juga memiliki target dalam 1000 hari , mengkampanyekan traktat ke parlemen. Ia pun berharap masyarakat juga perlahan sadar akan isu senjata nuklir,mulai bersuara, dan harapannya suara mereka didengar oleh anggota parlemen dan pemerintah.

Sementara itu Yunizar AdiputraYunizar Adiputera, MA Peneliti IIS lainnya mengungkapkan ratifikasi UUD Pelucutan senjata nuklir tak membutuhkan waktu yang lama. Pasalnya ,ia merasa pembahasan ratifikasi ini tidak serumit dibandingkan pembahasan kebijakan politik domestik yang terkesan sangat rumit dan penuh argumentasi.


"Ini (ratifikasi pelucutan) tidak serumit seperti kebijakan politik domestik, ini bisa disepakati sebagai bangsa negara. Ini dalam Undang-undang jelas ,posisi negara kita pada pelucutan senjata nuklir juga sudah jelas. Teks sudah ada,tinggal dibaca ,disepakati, diketuk palu ,selesai. Tidak ada isu-isu kontroversi dan penolakan, tinggal masalah kemauan. Ini tantangan terbesar kita karena isu kepentingan ini tidak nomor satu dalam pembahasan Parlemen DPR," pungkasnya.| Syidiq Syaiful Ardli

back to top