Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

ICAN: Tak mungkin DPR bahas senjata nuklir dalam waktu dekat

ICAN: Tak mungkin DPR bahas senjata nuklir dalam waktu dekat

Sleman-KoPi| Mimpi International Campaign to Abolish Nuclear Weapon (ICAN) Indonesia dalam mewujudkan undang-undang pelucutan senjata nuklir secepat mungkin tampaknya pupus.

Hal ini tak lain dan tak bukan disebabkan terhalangnya keterlambatan ratifikasi UUD pada traktat senjata pelucutan senjata nuklir yang sudah dibuat dan ditetapkan masyarakat internasional sejak Juli kemarin.

Muhadi Sugiono, MA ,Peneliti Institute of International Study (IIS), sekaligus pengkampanye ICAN mengungkapkan keterlambatan terjadi pada tahap ratifikasi di tingkat parlemen DPR RI. Pasalnya ,menurut Muhadi, DPR sampai saat ini belum melirik isu pelucutan senjata nuklir dan belum membahasnya spada tingkat parlemen.

"Untuk sekarang saya tidak tahu mungkin sudah terlalu terlambat karena mereka(Parlemen DPR) sudah membahas isu lainnya seperti pemilu. Kita harus memulai lagi membawakan masalah pelucutan senjata usai pemilu 2019,"ujarnya saat jumpa pers di Fakultas Filsafat Ilmu Sosial dan Politik UGM,Rabu (6/12).

Muhadi menyebutkan sejak traktat dibentuk pada 7 Juli 2017 ,tantangan terbesar pihaknya adalah parlemen DPR pada usaha pengadaptasian traktat. Dibandingkan Kementrian Luar Negeri, DPR ini dianggap sebagai satu lembaga yang paling sulit dan membutuhkan waktu lama untuk pengaplikasian traktat ke UUD.

"Kemenlu ini sudah terekpose dengan masyarakat internasional. Sehingga mereka sangat paham pada traktat pelucutan senjata nuklir serta kebutuhannya. Pada saat kami mengajukan dan meyakinkan kemenlu ,prosesnya tidak membutuhan waktu lama dan tidak berargumentasi panjang untuk bisa mendorong mereka berjalan seperti yang kita(ICAN) bayangkan," jelas pria yang juga merupakan Dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional UGM.

Ia juga menceritakan betapa sulitnya pihaknya berusaha menyampaikan ide-ide ratifikasi traktat di DPR. Beberapa kali pihaknya tidak bisa menemui DPR untuk membawa traktat ke meja parlemen. Muhadi pun melihat bahwa seolah DPR ini memandang masalah senjata nuklir ini tak memiliki kepentingan langsung pada masyarakat indonesia.

"Kita ini selalu berfikir bahwa semua itu sangat pragmatis. Kontribusi kita masyarakat diluar negeri juga kalau bisa praktis dan simpel. Tapi kenyataan nya kebutuhan masyarakat internasional tidak bisa praktis.Padahal dalam UUD kita dituntut untuk memberikan kontribusi pada masyarakat internasional yang nyata. Tak hanya itu mereka (DPR) juga mencari isu mana yang memberikan keuntungan juga bagi Indonesia,"tambahnya

ICAN Indonesia pun juga memiliki target dalam 1000 hari , mengkampanyekan traktat ke parlemen. Ia pun berharap masyarakat juga perlahan sadar akan isu senjata nuklir,mulai bersuara, dan harapannya suara mereka didengar oleh anggota parlemen dan pemerintah.

Sementara itu Yunizar AdiputraYunizar Adiputera, MA Peneliti IIS lainnya mengungkapkan ratifikasi UUD Pelucutan senjata nuklir tak membutuhkan waktu yang lama. Pasalnya ,ia merasa pembahasan ratifikasi ini tidak serumit dibandingkan pembahasan kebijakan politik domestik yang terkesan sangat rumit dan penuh argumentasi.


"Ini (ratifikasi pelucutan) tidak serumit seperti kebijakan politik domestik, ini bisa disepakati sebagai bangsa negara. Ini dalam Undang-undang jelas ,posisi negara kita pada pelucutan senjata nuklir juga sudah jelas. Teks sudah ada,tinggal dibaca ,disepakati, diketuk palu ,selesai. Tidak ada isu-isu kontroversi dan penolakan, tinggal masalah kemauan. Ini tantangan terbesar kita karena isu kepentingan ini tidak nomor satu dalam pembahasan Parlemen DPR," pungkasnya.| Syidiq Syaiful Ardli

back to top